Forum Solidaritas Guru Negeri (Forsogun) Kota Binjai meminya dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kota Binjai tahun 2015 dikerjakan secara Swakelola oleh Sekolah sesuai otonomi Sekolah.Hal ini dikatakan Koordinator Forsogun Kota Binjai Aminton Pakpahan, SH menyikapi rencana realisasi DAK tahun ini yang terkesan terjadi tarik menarik yang melibatkan Dinas Pendidikan, Legeslatif, pihak rekanan yang membuat DAK hingga saat ini belum ada kejelasan.
Dia mengatakan, dalam DAK ini, para rekanan yang belum diketahui mendapat lisensi dapat leluasa memasuki sekolah dan mengklaim berhak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh pihak Sekolah dan Komite.
Menurutnya, untuk merealisasi DAK Pendidikan, sudah ada ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat sehingga jika dalam pelaksanaannya tidak dikerjakan pihak sekolah sementara yang bertanggung jawab anggaran adalah para Kepala Sekolah penerima DAK, maka, secara tidak langsung para Kepala Sekolah yang menanggungjawabi keuntungan yang dinikmati para rekanan.
"Sudah saatnya kita mendukung perubahan kearah aturan yang berlaku dan jangan menjadikan Kepsek sebagai tumbal, dan tidak harus jatuh ditangan para rekanan seperti selama ini dengan sistem alibaba. Sebab, dengan cara alibaba, cukup menyedot anggaran untuk keuntungan rekanan" jelasnya, Rabu (30/9/15).
Terkait dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD dengan seluruh Kepala Sekolah tingkat SD Jum’at (11/9) lalu yang turut dihadiri Kadis Pendidikan Kota Binjai Drs. H. Dwi Anang Wibowo, apa yang menjadi komitmen Komisi C yang menekankan agar pelaksanaan DAK wajib dilaksanakan pihak Sekolah dan melindungi Kepsek jika ada rekanan yang datang. " Ini harus dibuktikan secara nyata. Wakil Rakyat harus konsekwen dengan apa yang diucapkan dalam forum resmi RDP," ujar Minton.
Pada intinya, dengan segala kekuatan, Forsogun akan membuat perlawanan jika DAK tahun 2015 masih mau diobok-obok terus. Dan kepada para Kepsek kita minta tidak usah ragu-ragu dengan ancaman akan dilapor soal pekerjaan.
"Yang patut kita laporkan justru pekerjaan tahun-tahun sebelumnya yang dikerjakan oleh oknum rekanan dengan sistem Alibaba dan kita sudah mengantongi oknum dan sekolah yang dikerjakan secara alibaba," tegas Aminton dengan nada geram
Sementara Wakil Koordinator Forsogun H.Lasiono,SPd menimpali, kehadiran Kadis Pendidikan dalam RDP merupakan motivasi terhadap para Kasek penerima DAK, sehingga dalam pelaksanaannya nanti, peran dan fungsi jajaran Pendidikan dapat membantu sesuai fungsinya. Rasa kebersamaan didalam institusi untuk melaksanakan DAK sangat dibutuhkan dan tidak harus diobok-obok orang lain, khususnya para oknum rekanan yang diduga mendapat lisensi dari oknum DPRD dan Pemko Binjai.
"Kita harapkan, DAK tahun 2015 ini yang bertepatan dilaksanakan saat terjadinya transisi kepemimpinan terkait Pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang, jika seluruh pekerjaan dikerjakan secara swakelola murni, kita yakin berbagai kebocoran dapat dihindarkan," ujar Lasiono.
Dijelaskannya, hal semacam ini sudah pernah dilakukan saat turunnya DAK Pendidikan Tahun 2008 silam. Pasca itu merupakan pelaksanaan swakelola murni setelah seluruh Kepsek melakukan gerakan perlawanan untuk melaksanakan sendiri dan merupakan satu-satunya yang dilaksanakan swakelola murni.
"Nah untuk tahun 2015 ini, dengan apa yang menjadi komitmen Komisi C, ini harus bisa dibuktikan," tegasnya. (bji)
Pada intinya, dengan segala kekuatan, Forsogun akan membuat perlawanan jika DAK tahun 2015 masih mau diobok-obok terus. Dan kepada para Kepsek kita minta tidak usah ragu-ragu dengan ancaman akan dilapor soal pekerjaan.
"Yang patut kita laporkan justru pekerjaan tahun-tahun sebelumnya yang dikerjakan oleh oknum rekanan dengan sistem Alibaba dan kita sudah mengantongi oknum dan sekolah yang dikerjakan secara alibaba," tegas Aminton dengan nada geram
Sementara Wakil Koordinator Forsogun H.Lasiono,SPd menimpali, kehadiran Kadis Pendidikan dalam RDP merupakan motivasi terhadap para Kasek penerima DAK, sehingga dalam pelaksanaannya nanti, peran dan fungsi jajaran Pendidikan dapat membantu sesuai fungsinya. Rasa kebersamaan didalam institusi untuk melaksanakan DAK sangat dibutuhkan dan tidak harus diobok-obok orang lain, khususnya para oknum rekanan yang diduga mendapat lisensi dari oknum DPRD dan Pemko Binjai.
"Kita harapkan, DAK tahun 2015 ini yang bertepatan dilaksanakan saat terjadinya transisi kepemimpinan terkait Pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang, jika seluruh pekerjaan dikerjakan secara swakelola murni, kita yakin berbagai kebocoran dapat dihindarkan," ujar Lasiono.
Dijelaskannya, hal semacam ini sudah pernah dilakukan saat turunnya DAK Pendidikan Tahun 2008 silam. Pasca itu merupakan pelaksanaan swakelola murni setelah seluruh Kepsek melakukan gerakan perlawanan untuk melaksanakan sendiri dan merupakan satu-satunya yang dilaksanakan swakelola murni.
"Nah untuk tahun 2015 ini, dengan apa yang menjadi komitmen Komisi C, ini harus bisa dibuktikan," tegasnya. (bji)
