[caption id="attachment_41220" align="aligncenter" width="507"]
Atasi kabut asap bersama[/caption]
Pemerintah harus terus mensosialisasikan bahaya membakar lahan pada masyarakat. Otomatis masyarakat pun harus diajak ikut serta dalam mencegah kebakaran.
"Kalau rakyat sekitar sudah jadi mitra dan mesra maka rakyat akan lindungi. Dia kalau sesuai aturan, maka akan nyaman. Maka pemerintah tidak perlu lagi memikirkan soal asap," kata anggota DPD dari Riau, Abdul Gafar Usman di dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Bila masyarakat memiliki perasaan peduli dengan lingkungan di sekitarnya, maka tak akan berbuat merusak. Namun, jika tak ada kepedulian, maka akan cuek.
Atasi kabut asap bersama[/caption]Pemerintah harus terus mensosialisasikan bahaya membakar lahan pada masyarakat. Otomatis masyarakat pun harus diajak ikut serta dalam mencegah kebakaran.
"Kalau rakyat sekitar sudah jadi mitra dan mesra maka rakyat akan lindungi. Dia kalau sesuai aturan, maka akan nyaman. Maka pemerintah tidak perlu lagi memikirkan soal asap," kata anggota DPD dari Riau, Abdul Gafar Usman di dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Bila masyarakat memiliki perasaan peduli dengan lingkungan di sekitarnya, maka tak akan berbuat merusak. Namun, jika tak ada kepedulian, maka akan cuek.
"Kalau orang tidak merasa memiliki, dia tidak berbuat (melindungi), Harus ada perbaikan undang-undang. Pemerintah juga harus aktif dalam sosialisasi hal ini," tuturnya.
Dijelaskan Abdul karena masyarakat memiliki karakter latar belakang yang berbeda. Sementara, regulasi yang ada sekarang diyakini belum dipahami rakyat.
Begitu pun pemerintah bila ada regulasi yang belum dipahami maka harus aktif melakukan sosialisasi.
"Sekarang rakyat bodoh pun harus dilatih kalau ada regulasi yang tidak baik perlu diperbaiki. Kami, DPD Riau langsung empat-empatnya turun untuk melihat apa yang dirasa rakyat, gubernur, dan konstituen terkait. Asap ini punya semua pengaruh aspek dimensi sosial, ekonomi, politik," tuturnya.
Terkait dorongan agar kabut asap di Sumatera dan Kalimantan ini statusnya menjadi bencana nasional, dia mengembalikan hal tersebut untuk mengacu kepada regulasi.
"Oke, kita mendukung ini jadi bencana nasional kalau ada regulasinya yang penting kita sekarang harus lihat ada kepentingan rakyat. Karena kalau warga terganggu maka negara ikut terganggu. Jadi, harus dilihat dari semua aspek," sebutnya. (dc)
Dijelaskan Abdul karena masyarakat memiliki karakter latar belakang yang berbeda. Sementara, regulasi yang ada sekarang diyakini belum dipahami rakyat.
Begitu pun pemerintah bila ada regulasi yang belum dipahami maka harus aktif melakukan sosialisasi.
"Sekarang rakyat bodoh pun harus dilatih kalau ada regulasi yang tidak baik perlu diperbaiki. Kami, DPD Riau langsung empat-empatnya turun untuk melihat apa yang dirasa rakyat, gubernur, dan konstituen terkait. Asap ini punya semua pengaruh aspek dimensi sosial, ekonomi, politik," tuturnya.
Terkait dorongan agar kabut asap di Sumatera dan Kalimantan ini statusnya menjadi bencana nasional, dia mengembalikan hal tersebut untuk mengacu kepada regulasi.
"Oke, kita mendukung ini jadi bencana nasional kalau ada regulasinya yang penting kita sekarang harus lihat ada kepentingan rakyat. Karena kalau warga terganggu maka negara ikut terganggu. Jadi, harus dilihat dari semua aspek," sebutnya. (dc)
