[caption id="attachment_42337" align="aligncenter" width="378"]
Kondisi asap di Palembang sudah dalam status membahayakan[/caption]
Data resmi pemerintah menyebut sudah 19 warga meninggal akibat terdampak kabut asap. Presiden Joko Widodo pun mempercepat lawatannya ke Amerika Serikat, dijadwalkan akan langsung mendarat di Palembang hari ini (29/10). Begitu sampai di Palembang, Jokowi akan memimpin rapat penanganan kebakaran lahan dan hutan.
"Presiden kemudian diharapkan besok mendarat di Palembang sekitar jam 08.00 WIB guna memimpin langsung penanganan bencana kabut asap yang menimpa sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan daerah-daerah lain di tanah air," terang Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya kemarin (28/10).
Setelah menggelar rapat, lanjut Pramono, Jokowi akan blusukan ke Musi Banyuasin (Muba) melalui jalan darat selama 4-5 jam untuk meninjau beberapa titik api yang ada.“Konsentrasi penanganan asap memang diutamakan kota paling terdampak, sebagian Sumatera dan Kalimantan,” ujar mantan Sekjen PDIP itu.
Kondisi asap di Palembang sudah dalam status membahayakan[/caption]Data resmi pemerintah menyebut sudah 19 warga meninggal akibat terdampak kabut asap. Presiden Joko Widodo pun mempercepat lawatannya ke Amerika Serikat, dijadwalkan akan langsung mendarat di Palembang hari ini (29/10). Begitu sampai di Palembang, Jokowi akan memimpin rapat penanganan kebakaran lahan dan hutan.
"Presiden kemudian diharapkan besok mendarat di Palembang sekitar jam 08.00 WIB guna memimpin langsung penanganan bencana kabut asap yang menimpa sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan daerah-daerah lain di tanah air," terang Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya kemarin (28/10).
Setelah menggelar rapat, lanjut Pramono, Jokowi akan blusukan ke Musi Banyuasin (Muba) melalui jalan darat selama 4-5 jam untuk meninjau beberapa titik api yang ada.“Konsentrasi penanganan asap memang diutamakan kota paling terdampak, sebagian Sumatera dan Kalimantan,” ujar mantan Sekjen PDIP itu.
Dijelaskan, untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan kabut asap, Presiden Jokowi sudah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres). Nantinya, berdasar Inpres ini, Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution, berkoordinasi dengan 26 Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dengan bupati/walikota.
Sementara, sejumlah petinggi kemarin berkumpul di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNN) di Jakarta.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut, sudah ada 19 warga yang meninggal akibat terdampak kabut asap. rinciannya, 5 orang di Kalteng, 5 di Sumsel, 5 di Riau, 1 Jambi dan 3 orang di Kalsel. Hanya saja, dia tidak menyampaikan data identitas para korban. "Data korban masih terus kami data," ujarnya.
Di tempat yang sama, Luhut Panjaitan mengaku telah meminta Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar untuk menindak para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Dia menyebut Anang sudah punya data-data perusahaan yang terlibat.
“Tadi saya sudah bisikin Pak Anang Iskandar, beliau akan tetap hajar yang melakukan pelanggaran, yang sengaja membakar. Pak Anang punya data," ujar Luhut.
Anang menyebutkan, sudah ada 49 perusahaan dan 56 perorangan yang diusut, yang berkas penyidikannya sudah P21 dan tinggal menunggu persidangan. "Itu data sampai 26 Oktober dan bisa bertambah," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan desakan agar bencana kabut asap ditetapkan sebagai bencana nasional, Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hal itu tidak penting. Alasannya, tanpa ditetapkan sebagai bencana nasional, faktanya hingga saat ini pemerintah pusat sudah secara maksimal berupaya menangani kabut asap dan kebakaran hutan.
"Lebih dari 95 persen bantuan yang kami lakukan, personel, pendanaan, sarana prasarana pesawat sudah semua taraf nasional, dari pusat," kata Sutopo. (red)
Sementara, sejumlah petinggi kemarin berkumpul di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNN) di Jakarta.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut, sudah ada 19 warga yang meninggal akibat terdampak kabut asap. rinciannya, 5 orang di Kalteng, 5 di Sumsel, 5 di Riau, 1 Jambi dan 3 orang di Kalsel. Hanya saja, dia tidak menyampaikan data identitas para korban. "Data korban masih terus kami data," ujarnya.
Di tempat yang sama, Luhut Panjaitan mengaku telah meminta Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar untuk menindak para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Dia menyebut Anang sudah punya data-data perusahaan yang terlibat.
“Tadi saya sudah bisikin Pak Anang Iskandar, beliau akan tetap hajar yang melakukan pelanggaran, yang sengaja membakar. Pak Anang punya data," ujar Luhut.
Anang menyebutkan, sudah ada 49 perusahaan dan 56 perorangan yang diusut, yang berkas penyidikannya sudah P21 dan tinggal menunggu persidangan. "Itu data sampai 26 Oktober dan bisa bertambah," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan desakan agar bencana kabut asap ditetapkan sebagai bencana nasional, Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hal itu tidak penting. Alasannya, tanpa ditetapkan sebagai bencana nasional, faktanya hingga saat ini pemerintah pusat sudah secara maksimal berupaya menangani kabut asap dan kebakaran hutan.
"Lebih dari 95 persen bantuan yang kami lakukan, personel, pendanaan, sarana prasarana pesawat sudah semua taraf nasional, dari pusat," kata Sutopo. (red)
