Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, Syafrida Rasahan, menilai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Binjai sangat rawan terjadi mobilisasi massa, terutama saat pelaksanaan tahap pemungutan suara 9 Desember 2015 mendatang.
Hal ini mengingat wilayah Kota Binjai terletak di antara wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang mana kedua kabupaten tersebut justru tidak termasuk dalam wilayah yang turutserta menggelar pemilukada serentak.
"Dilihat dari kondisi geografisnya, Pemilukada Kota Binjai termasuk rawan. Dalam arti, sangat mungkin terjadi mobilisasi massa yang besar dari daerah tetangganya, terutama saat hari pemungutan suara," ungkap Syafrina, saat melakukan pertemuan di Kota Binjai bersama Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Binjai, Mardiana.
Hal ini mengingat wilayah Kota Binjai terletak di antara wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang mana kedua kabupaten tersebut justru tidak termasuk dalam wilayah yang turutserta menggelar pemilukada serentak.
"Dilihat dari kondisi geografisnya, Pemilukada Kota Binjai termasuk rawan. Dalam arti, sangat mungkin terjadi mobilisasi massa yang besar dari daerah tetangganya, terutama saat hari pemungutan suara," ungkap Syafrina, saat melakukan pertemuan di Kota Binjai bersama Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Binjai, Mardiana.
Menurut Syafrina, kerawanan tersebut sangat beralasan karena wilayah Kota Binjai menjadi pusat transformasi sosial untuk kedua daerah tetangganya. Apalagi empat dari total lima wilayah kecamatannya justru berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat.
"Saya rasa, pengawas maupun penyelenggara teknis pemilu harus memahami ini. Artinya, kita harus benar-benar jeli menentukan daftar pemilih yang resmi dan tidak, terutama terhadap mereka yang mendaftar ke TPS dengan KTP. Ini penting, agar pengalaman pelaksanaan Pileg 2014 lalu di Kabupaten Dairi, tidak terulang di Kota Binjai," ujarnya.
Sebagai upaya antisipasi pelanggaran pemilu, Syafrina menyarankan agar Panwaslih Kota Binjai dan KPUD Kota Binjai, segera melakukan rapat koordinasi lintas sektoral. Sebab dia menganggap, upaya antisipasi penting dilakukan demi menghindarkan terjadinya sengketa pemilu, dan konflik horizontal.
"Kita harap Panwaslih Binjai dan KPU mau saling berkordinasi untuk masalah Pilkada ini, agar pilkada berjalan lancar," jelasnya.(hendra)
"Saya rasa, pengawas maupun penyelenggara teknis pemilu harus memahami ini. Artinya, kita harus benar-benar jeli menentukan daftar pemilih yang resmi dan tidak, terutama terhadap mereka yang mendaftar ke TPS dengan KTP. Ini penting, agar pengalaman pelaksanaan Pileg 2014 lalu di Kabupaten Dairi, tidak terulang di Kota Binjai," ujarnya.
Sebagai upaya antisipasi pelanggaran pemilu, Syafrina menyarankan agar Panwaslih Kota Binjai dan KPUD Kota Binjai, segera melakukan rapat koordinasi lintas sektoral. Sebab dia menganggap, upaya antisipasi penting dilakukan demi menghindarkan terjadinya sengketa pemilu, dan konflik horizontal.
"Kita harap Panwaslih Binjai dan KPU mau saling berkordinasi untuk masalah Pilkada ini, agar pilkada berjalan lancar," jelasnya.(hendra)
