[caption id="attachment_41078" align="aligncenter" width="292"]
ilustrasi korupsi[/caption]
Polres Labuhanbatu membidik kasus dugaan penyalahgunaan Dana tunjangan profesi (sertifikasi) guru dan potongan pajak Pph 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Labuhanbatu. Bakal ada tersangka yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.
Hal ini diketahui setelah Kapolres Labuhanbatu AKBP Teguh Yuswardhie menyatakan pihaknya tengah menunggu keluarnya hasil penyidikan yang dilakukan. "Tergantung hasil sidik," ujar AKBP Teguh Y, Kamis (8/10) kepada wartawan.
Menurutnya, kepolisian tetap akan menangani kasus itu jika menemukan petunjuk yang mengarah pada tersangka baru. "Kalau ada petunjuk kepada tersangka lain, pasti akan ditindaklanjuti," jelasnya.
Pada kasus ini, indikasi adanya sejumlah oknum selaku penerima aliran dana sebenarnya sejak awal sudah terendus seiring mencuatnya laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu tahun 2010 lalu.
Pada bundel LHP BPK bernomor: 186.C/S/XVIII.MDN/05/2011 itu disebutkan ada indikasi penyalahgunaan dana potongan pajak tahun 2008 sebesar Rp2,053 miliar dan dana tunjangan profesi guru Rp2,9 miliar yang disinyalir mengalir ke berbagai pihak. Bahkan, ditengarai juga mengalir ke kalangan Legislatif di Labuhanbatu. Tujuannya, diduga untuk memuluskan proses LKPj tahun 2009.
ilustrasi korupsi[/caption]Polres Labuhanbatu membidik kasus dugaan penyalahgunaan Dana tunjangan profesi (sertifikasi) guru dan potongan pajak Pph 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Labuhanbatu. Bakal ada tersangka yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.
Hal ini diketahui setelah Kapolres Labuhanbatu AKBP Teguh Yuswardhie menyatakan pihaknya tengah menunggu keluarnya hasil penyidikan yang dilakukan. "Tergantung hasil sidik," ujar AKBP Teguh Y, Kamis (8/10) kepada wartawan.
Menurutnya, kepolisian tetap akan menangani kasus itu jika menemukan petunjuk yang mengarah pada tersangka baru. "Kalau ada petunjuk kepada tersangka lain, pasti akan ditindaklanjuti," jelasnya.
Pada kasus ini, indikasi adanya sejumlah oknum selaku penerima aliran dana sebenarnya sejak awal sudah terendus seiring mencuatnya laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu tahun 2010 lalu.
Pada bundel LHP BPK bernomor: 186.C/S/XVIII.MDN/05/2011 itu disebutkan ada indikasi penyalahgunaan dana potongan pajak tahun 2008 sebesar Rp2,053 miliar dan dana tunjangan profesi guru Rp2,9 miliar yang disinyalir mengalir ke berbagai pihak. Bahkan, ditengarai juga mengalir ke kalangan Legislatif di Labuhanbatu. Tujuannya, diduga untuk memuluskan proses LKPj tahun 2009.
Kapolres menambahkan, sebenarnya dalam LHP berdasarkan catatan tertulis Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Labuhanbatu Halomoan alias Lomo menyebutkan, uang pajak mengalir sebesar Rp1,660 miliar.
Perinciannya, tahun 2007 dibayarkan Rp455 juta ke oknum Kepala Dinas Pendidikan (Jamaren Ginting telah divonis pada Persidangan Tipikor Medan), ditambah Rp704 juta pada tahun 2008.
Kalangan Legislatif juga menikmati aliran dana tersebut yakni Rp301 juta sepanjang tahun 2007 dan tahun 2008. Dana tersebut juga mengalir, sebesar Rp31,495 juta dibayarkan ke S selaku Kasubag Umum Dinas Pendidikan Labuhanbatu.
Sebesar Rp8 juta dibayarkan untuk oknum wartawan. Rp1,6 juta untuk PR Kasi Kebudayaan Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Rp100 juta dibayarkan ke IS, Kasubbid DPPKAD tahun 2008, Rp40 juta ke MS, Kabid PLS dan Rp18,625 juta ke oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan, selebihnya Rp393,088 juta tak dapat dijelaskan oleh Halomoan.
Sedangkan khusus terkait aliran dana sertifikasi guru priode Juli - Desember 2010, sebesar Rp2,9 miliar, aliran dana yang tak dibayarkan untuk 233 orang guru itu dibayarkan ke dana beasiswa miskin yang pada tahun 2009.
Kemudian, sebesar Rp60 juta diberikan ke DB seorang oknum anggota DPRD Labuhanbatu di Komisi C. Dan sebesar Rp25 juta ke oknum anggota DPRD berinisial AA melalui M Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Sebesar Rp30 juta diberikan ke anggota DPRD berinisial MM, Rp15 juta diberikan ke anggota DPRD berinisial UT. Sedangkan Rp300 juta dipergunakan Lomo untuk membeli rumah pribadi dan Rp15 juta untuk keperluan pribadi.
Tak hanya itu, sebesar Rp90 juta mengalir ke DPRD Labuhanbatu untuk LKPj Tahun 2009 melalui IS, Kasubbid DPPKAD dan Rp30juta untuk inspektorat Propsu melalui IS, Kasubbid DPPKAD. Sisanya sebesar Rp1,5 miliat tak dapat dijelaskan karena Lomo tak ingat lagi.
Menurut Kapolres, mantan bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu itu sudah divonis di Pengadilan Tipikor Medan. Dia dinyatakan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara.(bbs)
Perinciannya, tahun 2007 dibayarkan Rp455 juta ke oknum Kepala Dinas Pendidikan (Jamaren Ginting telah divonis pada Persidangan Tipikor Medan), ditambah Rp704 juta pada tahun 2008.
Kalangan Legislatif juga menikmati aliran dana tersebut yakni Rp301 juta sepanjang tahun 2007 dan tahun 2008. Dana tersebut juga mengalir, sebesar Rp31,495 juta dibayarkan ke S selaku Kasubag Umum Dinas Pendidikan Labuhanbatu.
Sebesar Rp8 juta dibayarkan untuk oknum wartawan. Rp1,6 juta untuk PR Kasi Kebudayaan Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Rp100 juta dibayarkan ke IS, Kasubbid DPPKAD tahun 2008, Rp40 juta ke MS, Kabid PLS dan Rp18,625 juta ke oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan, selebihnya Rp393,088 juta tak dapat dijelaskan oleh Halomoan.
Sedangkan khusus terkait aliran dana sertifikasi guru priode Juli - Desember 2010, sebesar Rp2,9 miliar, aliran dana yang tak dibayarkan untuk 233 orang guru itu dibayarkan ke dana beasiswa miskin yang pada tahun 2009.
Kemudian, sebesar Rp60 juta diberikan ke DB seorang oknum anggota DPRD Labuhanbatu di Komisi C. Dan sebesar Rp25 juta ke oknum anggota DPRD berinisial AA melalui M Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Sebesar Rp30 juta diberikan ke anggota DPRD berinisial MM, Rp15 juta diberikan ke anggota DPRD berinisial UT. Sedangkan Rp300 juta dipergunakan Lomo untuk membeli rumah pribadi dan Rp15 juta untuk keperluan pribadi.
Tak hanya itu, sebesar Rp90 juta mengalir ke DPRD Labuhanbatu untuk LKPj Tahun 2009 melalui IS, Kasubbid DPPKAD dan Rp30juta untuk inspektorat Propsu melalui IS, Kasubbid DPPKAD. Sisanya sebesar Rp1,5 miliat tak dapat dijelaskan karena Lomo tak ingat lagi.
Menurut Kapolres, mantan bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu itu sudah divonis di Pengadilan Tipikor Medan. Dia dinyatakan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara.(bbs)
