Menolak RPP Tentang Pengupahan Dan Pajak JHT
Ratusan buruh yang tergabung di dalam Gabungan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Indonesia melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Deliserdang pada Kamis (15/10/2015) sekira pukul 13.30 Wib.
Dengan membawa spanduk berisikan tuntutannya, aksi ratusan buruh ini dikawal ketat petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Pakam dan Polres Deliserdang.
Namun dalam aksinya para buruh ini mengecam Bupati Deliserdang Ashari Tambunan , Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars yang tidak berada di kantor.
Ratusan buruh yang tergabung di dalam Gabungan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Indonesia melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Deliserdang pada Kamis (15/10/2015) sekira pukul 13.30 Wib.
Dengan membawa spanduk berisikan tuntutannya, aksi ratusan buruh ini dikawal ketat petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Pakam dan Polres Deliserdang.
Namun dalam aksinya para buruh ini mengecam Bupati Deliserdang Ashari Tambunan , Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars yang tidak berada di kantor.
Ratusan buruh ini tidak mau bertemu dengan Asisten maupun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Deliserdang ," tunjukkan keberanianmu Ashari Tambunan , Kadis menjaulah dari sini kami tidak mau Kadis disini. Ganti saja Bupati dengan polisi atau Sat Pol PP ," teriak buruh seraya merapat ke pagar pintu masuk perkantoran Bupati Deliserdang.
Dalam orasinya ratusan buruh ini menolak pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan , menolak pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua pekerja ," kami menolak pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan , tolak pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua pekerja ," teriak buruh.
Ratusan buruh ini juga meminta agar UMK Deliserdang tahun 2016 sebesar 30 % , perbaiki pelayanan kesehatan bagi buruh , cabut izin operasional perusahaan outsourching yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ratusan buruh ini menuntut agar pemerintah bertanggungjawab terhadip nasib buruh dan menuntaskan kasus - kasus ketenagakerjaan.
Tiga puluh menit berorasi , ratusan pekerja ini pun melanjutkan aksi demo di DPRD Deliserdang dan tidak bersedia menemui Asisten maupun Kadisnakertrans Deliserdang. (walsa)
Dalam orasinya ratusan buruh ini menolak pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan , menolak pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua pekerja ," kami menolak pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan , tolak pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua pekerja ," teriak buruh.
Ratusan buruh ini juga meminta agar UMK Deliserdang tahun 2016 sebesar 30 % , perbaiki pelayanan kesehatan bagi buruh , cabut izin operasional perusahaan outsourching yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ratusan buruh ini menuntut agar pemerintah bertanggungjawab terhadip nasib buruh dan menuntaskan kasus - kasus ketenagakerjaan.
Tiga puluh menit berorasi , ratusan pekerja ini pun melanjutkan aksi demo di DPRD Deliserdang dan tidak bersedia menemui Asisten maupun Kadisnakertrans Deliserdang. (walsa)
