Ribuan masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung di 9 Aliansi Kemasyarakaan, Selasa (20/10/2015) menggelar unjukrasa besar-besaran di Pemprovsu dan DPRD Sumut. Mereka menuntut banyak hal.
Massa itu terdiri dari Pusat Perjuangan Indonesia (PPRI), Forum Orang Miskin Sumatera Utara (Formikom), Komite Revolusi Agraria (KRA), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonseia (SPRI), Gerkan Mahasiswa Demokratik (GMD), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) UNIMED, Partai Pembebasan Rakyat (PPR).
Mereka menolak hasil pemutakhiran basis data terpadu 2015 Sumut karena puluhan ribu rumah tangga miskin di sumut tak tercatat Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, masyarakat miskin tidak diberikan Pendidikan, kesehatan, Tanah, Perumahan, Lapangan kerja dan upah layak.
" Indonesia negeri yang kaya raya, subur dan makmur. Namun di balik kekayaan alam tersebut, ternyata mayoritas rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan," kata para pengunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut.
Padahal, kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat." Dalam UUD 45 hanya di jadikan pesan pepesan kosong semata. Kenyataan jaminan Sosial, hak hidup atas penidikan, kesehatan, lapangan kerja, upah layak, perumahan hanya, dinikmati oleh segelintir rakyat Indonesia," kata meraka lagi.
Para masyarakat yang mengaku mendukung orang kecil ini melihat, bila di pemeritahan Jokowi-JK terutama di Sumut dan daerah lainnya, rakyat miskin cenderung dikriminalisasi, dimarginalkan dan cendrerung di nomer duakan, di buat tidak manusiawi.
" Rakyat miskin begitu sulitnya untuk mendapatkan akses pelayanan jaminan sosial. Program-program pemberdayaan rakyat miskin seperti, karti keluarga sejahtera (KKS), kartu indonesia pintar (KIP) beras Rakyat miskin, program keluarga harapan hanyalah program yang bertujuan untuk pencintraan pemerintah." Seru para pengunjuk rasa ini.
Seluruh 9 aliansi yang juga melakukan orasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, melihat bila di 5 (lima) kota/kabupaten di Sumut membuktikan bahwa pelaksaan program-program bantuan untuk rakyat banyak di selewengkan dan di salah gunakan.
" Parahnya berbagai upaya pelaporan dan protes yang di lakukan rakyat Sumut terkair penyelewengan bantuan tersebur, tidak pernah di tanggapi oleh Pemerintah daerah serta penegak hukum di Sumutu ini," ujar pria yang melakukan unjuk rasa dengan memakai alat pengeras suara.
" Pada bulan juni-juli 2015 pemerintahan Jokowo-jusuf kalla, memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemuktakhiran basid data terpadu. Berdasarkan pantauan kami di Kota Medan, Siantar, Simalungun, Deli Serdang dan Asahan di Sumut ini, kami temukan ketidak becusan dan tidak profesionalnya petugas pemuktahir data di tingka desa dan kelurahan," ujarnya kembali.
Menututup, masyarakat yang tergabung dalam Forum Orang Miskin Sumatera Utara (FORMIKOM) telah melakukan pengawasan atas kinerja BPS sejak tahun 2012 hingga bulan ini." Berdasarkan hal tersebut basis data terpadu 215 di Provinsi Sumut sangat tidak akurat, asal bapak senang dan terdapat banyak data Rumah tangga Sasaran uang fiktir." Tutupnya.
Berikut tuntutan para pengunjuk rasa:
1. Mendesak Badan Pusat Statitik (BPS) RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk membuka kepada publik terkait hasil PBDT di seluruh provinsi di Indonesia.
2. Mendesak BPS RI dan Kemensos RI untuk meninjau ulang hasul PBDT Provinsi Sumut.
3. Mendesak BPS RI dan Kemensis RI untuk memerintahkan Pemda Sumut untuk melakukan PBDT ulang dan wajin mengakomodir usulan masyarakat Sumut.
4. Menedak Pemerintah daerah Sumut untuk memberikan pertanggung jawaban secara terbuka atas penggunaan anggaran PBDT 215 yang bersumber dari APBN serta dana hibah daerah Provonsi dan kabupaten/kota kepada BPS.
5. Menuntut Presiden Jokowi untuk segera merubah Kriteria Rumah Miskin dan Metode Penghimpunan Data Rumah Tangga Miskin.(bbs)
Mereka menolak hasil pemutakhiran basis data terpadu 2015 Sumut karena puluhan ribu rumah tangga miskin di sumut tak tercatat Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, masyarakat miskin tidak diberikan Pendidikan, kesehatan, Tanah, Perumahan, Lapangan kerja dan upah layak.
" Indonesia negeri yang kaya raya, subur dan makmur. Namun di balik kekayaan alam tersebut, ternyata mayoritas rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan," kata para pengunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut.
Padahal, kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat." Dalam UUD 45 hanya di jadikan pesan pepesan kosong semata. Kenyataan jaminan Sosial, hak hidup atas penidikan, kesehatan, lapangan kerja, upah layak, perumahan hanya, dinikmati oleh segelintir rakyat Indonesia," kata meraka lagi.
Para masyarakat yang mengaku mendukung orang kecil ini melihat, bila di pemeritahan Jokowi-JK terutama di Sumut dan daerah lainnya, rakyat miskin cenderung dikriminalisasi, dimarginalkan dan cendrerung di nomer duakan, di buat tidak manusiawi.
" Rakyat miskin begitu sulitnya untuk mendapatkan akses pelayanan jaminan sosial. Program-program pemberdayaan rakyat miskin seperti, karti keluarga sejahtera (KKS), kartu indonesia pintar (KIP) beras Rakyat miskin, program keluarga harapan hanyalah program yang bertujuan untuk pencintraan pemerintah." Seru para pengunjuk rasa ini.
Seluruh 9 aliansi yang juga melakukan orasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, melihat bila di 5 (lima) kota/kabupaten di Sumut membuktikan bahwa pelaksaan program-program bantuan untuk rakyat banyak di selewengkan dan di salah gunakan.
" Parahnya berbagai upaya pelaporan dan protes yang di lakukan rakyat Sumut terkair penyelewengan bantuan tersebur, tidak pernah di tanggapi oleh Pemerintah daerah serta penegak hukum di Sumutu ini," ujar pria yang melakukan unjuk rasa dengan memakai alat pengeras suara.
" Pada bulan juni-juli 2015 pemerintahan Jokowo-jusuf kalla, memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemuktakhiran basid data terpadu. Berdasarkan pantauan kami di Kota Medan, Siantar, Simalungun, Deli Serdang dan Asahan di Sumut ini, kami temukan ketidak becusan dan tidak profesionalnya petugas pemuktahir data di tingka desa dan kelurahan," ujarnya kembali.
Menututup, masyarakat yang tergabung dalam Forum Orang Miskin Sumatera Utara (FORMIKOM) telah melakukan pengawasan atas kinerja BPS sejak tahun 2012 hingga bulan ini." Berdasarkan hal tersebut basis data terpadu 215 di Provinsi Sumut sangat tidak akurat, asal bapak senang dan terdapat banyak data Rumah tangga Sasaran uang fiktir." Tutupnya.
Berikut tuntutan para pengunjuk rasa:
1. Mendesak Badan Pusat Statitik (BPS) RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk membuka kepada publik terkait hasil PBDT di seluruh provinsi di Indonesia.
2. Mendesak BPS RI dan Kemensos RI untuk meninjau ulang hasul PBDT Provinsi Sumut.
3. Mendesak BPS RI dan Kemensis RI untuk memerintahkan Pemda Sumut untuk melakukan PBDT ulang dan wajin mengakomodir usulan masyarakat Sumut.
4. Menedak Pemerintah daerah Sumut untuk memberikan pertanggung jawaban secara terbuka atas penggunaan anggaran PBDT 215 yang bersumber dari APBN serta dana hibah daerah Provonsi dan kabupaten/kota kepada BPS.
5. Menuntut Presiden Jokowi untuk segera merubah Kriteria Rumah Miskin dan Metode Penghimpunan Data Rumah Tangga Miskin.(bbs)
