Kesehatan Bayi, Ibu Hamil dan Anak-Anak Harus Diperhatikan
[caption id="attachment_42139" align="aligncenter" width="385"]
Parlindungan Purba di Bandara KNIA[/caption]
Kebakaran hutan di beberapa provinsi di Indonesia makin parah. Dampaknya, kabut asap pun kian pekat. Karena sudah dalam kondisi membahayakan kesehatan masyarakat, Anggota DPD RI Parlindungan Purba berencana memanggil pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasinya.
Parlindungan Purba mengaku, semua pihak harus memberi perhatian khusus pada bayi, anak - anak dan ibu hamil. “Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materil. Kabut asap ini juga telah menelan korban jiwa. Sehingga jika tidak segera diatasi maka kabut asap ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan menelan korban jiwa yang lebih banyak,” katanya saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Bandara Kuala Namu terkait kabut asap yang kian parah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) asal Sumatera Utara ini mengatakan, pihaknya akkan memanggil pemerintah ,TNI/ Polri serta pihak terkait untuk mengetahui pasti penyebab tidak kunjung teratasinya kebakaran hutan ini, serta langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mengatasinya.
Parlindungan Purba saat ditemui di terminal kedatangan domestik Bandara Kualanamu pada Sabtu (24/10) sore menerangkan, seharusnya dirinya tiba di Bandara Kualanamu sekira pukul 09.00 Wib tadi pagi. Namun akibat pekatnya kabut asap yang menyelimuti landasan pesawat Bandara Kualanamu , pesawat Lion Air JT 300 yang ditumpanginya terpaksa harus dialihkan ( divert) ke Aceh.
“Aku berangkat dari Jakarta pukul 7 tadi pagi. Seharusnya tiba di Bandara Kualanamu pukul 9 pagi. Tapi pesawatnya divert ke Aceh. Di sana kami tertahan 4 jam lebih. Ada lima pesawat lainnya yang divert ke Aceh ," kesalnya.
[caption id="attachment_42139" align="aligncenter" width="385"]
Parlindungan Purba di Bandara KNIA[/caption]Kebakaran hutan di beberapa provinsi di Indonesia makin parah. Dampaknya, kabut asap pun kian pekat. Karena sudah dalam kondisi membahayakan kesehatan masyarakat, Anggota DPD RI Parlindungan Purba berencana memanggil pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasinya.
Parlindungan Purba mengaku, semua pihak harus memberi perhatian khusus pada bayi, anak - anak dan ibu hamil. “Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materil. Kabut asap ini juga telah menelan korban jiwa. Sehingga jika tidak segera diatasi maka kabut asap ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan menelan korban jiwa yang lebih banyak,” katanya saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Bandara Kuala Namu terkait kabut asap yang kian parah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) asal Sumatera Utara ini mengatakan, pihaknya akkan memanggil pemerintah ,TNI/ Polri serta pihak terkait untuk mengetahui pasti penyebab tidak kunjung teratasinya kebakaran hutan ini, serta langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mengatasinya.
Parlindungan Purba saat ditemui di terminal kedatangan domestik Bandara Kualanamu pada Sabtu (24/10) sore menerangkan, seharusnya dirinya tiba di Bandara Kualanamu sekira pukul 09.00 Wib tadi pagi. Namun akibat pekatnya kabut asap yang menyelimuti landasan pesawat Bandara Kualanamu , pesawat Lion Air JT 300 yang ditumpanginya terpaksa harus dialihkan ( divert) ke Aceh.
“Aku berangkat dari Jakarta pukul 7 tadi pagi. Seharusnya tiba di Bandara Kualanamu pukul 9 pagi. Tapi pesawatnya divert ke Aceh. Di sana kami tertahan 4 jam lebih. Ada lima pesawat lainnya yang divert ke Aceh ," kesalnya.
Tidak hanya harus tertahan di Aceh selama 4 jam lebih , pesawat yang ditumpangi Parlindungan Purba pun harus berputar - putar selama sekira 30 menit diatas Bandara Kualanamu sebelum mendarat akibat pekatnya kabut asap. “Sangat disesalkan kejadian ini. Tetapi untungnya petugas melayani dengan baik," jelasnya.
Prihatin sekaligus khawatir dengan kondisi ini , lanjut Parlindungan Purba, membuat pihaknya akan memanggil Mentri Lingkungan Hidup , TNI/Polri serta pihak terkait untuk mempertanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kabut asap ini. “Pada Senin mendatang kita akan panggil Mentri Lingkungan Hidul dan pihak terkait soal kabut asap ini ," tegasnya.
Menurut Parlindungan Purba, kabut asap ini tidak hanya berdampak untuk wilayah di Pulau Sumatera, tapi sudah hampir menyeluruh termasuk Sulawesi , Papua dan Maluku. “Dampak kabut asap ini tidak hanya di Pulau Sumatera tapi sudah hampir menyeluruh. Tentu ada hal - hal yang harus diperiksa dan pasti ada yang salah," ujarnya.
Akibat kondisi kabut asap yang semakin pekat ini dan dikhawatirkan semakin mengancam kesehatan masyarakat. Parlindungan Purba pun mengharapkan agar Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Daerah ( Pemda) dapat memberikan perhatian dan pertolongan pertama kepada bayi , ibu hamil serta anak- anak, khususnya didaerah yang terkena dampak kabut asap.
“Jika terlalu banyak menghirup udara yang sudah bercampur kabut asap, maka akan dapat mengganggu kesehatan. Sehingga kementrian kesehatan dan pemda harus bertindak cepat dan memberikan pertolongan pertama kepada bayi , ibu hamil dan anak- anak," harapnya.
Dirinya juga meminta dalam mengatasi masalah kabut asap ini, pihak pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi dengan baik. “Pemda harus ada di depan untuk mengatasi kabut asap ini serta dampaknya. Tidak perlu lagi saling menyalahkan," pintanya.
Disoal masalah kabut asap ini di Sumatera Utara dan daerah lainnya ini, menurut Senator asal Sumut ini belum masuk kategori bencana nasional. “Kita hanya mengusulkan darurat sipil. Karena ini bukan ada kaitan dengan pertahanan. Tetapi berkaitan dengan bencana alam. Maka diberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah, termasuk Gubernur, Bupati dan wali kota, berbuat untuk menagani masalah-masalah terkait dengan pertolongan pada nyawa manusia, dampak dari kabut asap ini ," tegasnya.
Parlindungan Purba pun berharap agar permasalahan kabut asap ini tidak menjadi konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah dan perekonomian Indonesia. “Iini jangan menjadi konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah dan perekonomian Indonesia. Ini bencana alam dan pemerintah serius menanganinya," jelasnya.(walsa)
Prihatin sekaligus khawatir dengan kondisi ini , lanjut Parlindungan Purba, membuat pihaknya akan memanggil Mentri Lingkungan Hidup , TNI/Polri serta pihak terkait untuk mempertanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kabut asap ini. “Pada Senin mendatang kita akan panggil Mentri Lingkungan Hidul dan pihak terkait soal kabut asap ini ," tegasnya.
Menurut Parlindungan Purba, kabut asap ini tidak hanya berdampak untuk wilayah di Pulau Sumatera, tapi sudah hampir menyeluruh termasuk Sulawesi , Papua dan Maluku. “Dampak kabut asap ini tidak hanya di Pulau Sumatera tapi sudah hampir menyeluruh. Tentu ada hal - hal yang harus diperiksa dan pasti ada yang salah," ujarnya.
Akibat kondisi kabut asap yang semakin pekat ini dan dikhawatirkan semakin mengancam kesehatan masyarakat. Parlindungan Purba pun mengharapkan agar Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Daerah ( Pemda) dapat memberikan perhatian dan pertolongan pertama kepada bayi , ibu hamil serta anak- anak, khususnya didaerah yang terkena dampak kabut asap.
“Jika terlalu banyak menghirup udara yang sudah bercampur kabut asap, maka akan dapat mengganggu kesehatan. Sehingga kementrian kesehatan dan pemda harus bertindak cepat dan memberikan pertolongan pertama kepada bayi , ibu hamil dan anak- anak," harapnya.
Dirinya juga meminta dalam mengatasi masalah kabut asap ini, pihak pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi dengan baik. “Pemda harus ada di depan untuk mengatasi kabut asap ini serta dampaknya. Tidak perlu lagi saling menyalahkan," pintanya.
Disoal masalah kabut asap ini di Sumatera Utara dan daerah lainnya ini, menurut Senator asal Sumut ini belum masuk kategori bencana nasional. “Kita hanya mengusulkan darurat sipil. Karena ini bukan ada kaitan dengan pertahanan. Tetapi berkaitan dengan bencana alam. Maka diberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah, termasuk Gubernur, Bupati dan wali kota, berbuat untuk menagani masalah-masalah terkait dengan pertolongan pada nyawa manusia, dampak dari kabut asap ini ," tegasnya.
Parlindungan Purba pun berharap agar permasalahan kabut asap ini tidak menjadi konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah dan perekonomian Indonesia. “Iini jangan menjadi konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah dan perekonomian Indonesia. Ini bencana alam dan pemerintah serius menanganinya," jelasnya.(walsa)
