Mengawali masa tugas DPR Tahun Sidang 2015–2016 ini, DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada 1 September 2015 lalu.
Demikian disampaikan pidato tertulis Ketua DPR Setya Novanto, pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2015-2016, di Gedung Nusantara III, Jumat (30/10/15). Sedianya, pidato ini akan dibacakan, namun karena sudah larut malam, akhirnya dokumen pidato hanya dibagikan ke seuruh Anggota Dewan.
“Mengingat masih banyaknya kementerian dan lembaga yang memperoleh opini ‘Wajar Dengan Pengecualian’ atau ‘Tidak Menyatakan Pendapat’, maka DPR mengharapkan Pemerintah secara serius menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014,” kata Novanto.
Sementara itu, lanjut Novanto, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, DPR mendorong Pemerintah melakukan pengawasan atas penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai.
“Perlu disampaikan bahwa sejak Pembahasan APBN-P, DPR telah bersikap kooperatif untuk mensukseskan program-program pemerintah yang direncanakan. Sikap kooperatif ini dibuktikan dengan mewujudkan stabilitas politik yang mendorong terciptanya stabilitas ekonomi,” kata politikus F-PG itu.
Untuk RUU APBN Tahun Anggaran 2016, imbuh Novanto, DPR telah menyelesaikan tugasnya melalui pembahasan yang dilakukan di Komisi maupun di Badan Anggaran. Disadari bahwa waktu pembahasan relatif singkat untuk dapat mengkritisi usulan anggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah.
“Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, DPR berharap mampu menjalankan politik anggaran yang berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi dan kepentingan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan dasar,” ujar politikus asal dapil NTT itu.
APRESIASI
Masih dalam kesempatan yang sama, Novanto mewakili DPR, mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Paket Kebijakan Ekonomi I, II, III, IV, dan V guna merespons perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini.
Namun demikian, DPR juga meminta Pemerintah untuk dapat mengeluarkan Kebijakan Ekonomi lain yang lebih strategis dan menyentuh upaya peningkatan daya beli masyarakat.
“DPR juga mengingatkan agar seluruh Paket Kebijakan Ekonomi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Paket Kebijakan Ekonomi tersebut harus segera diimplementasikan, agar momentum dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dicapai,” ingat Novanto.
Isu lain yang juga mendapat perhatian DPR adalah mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam hasil kunjungan kerjanya, Panja MEA menyadari bahwa kurun waktu pemberlakuan yang semakin dekat telah menimbulkan kekhawatiran para pelaku usaha di daerah.
“Kekhawatiran inilah yang harus kita ubah menjadi optimisme karena Indonesia memiliki berbagai sumber daya, potensi ekonomi, dan pasar yang besar. Atas dasar itu, DPR melalui Panja MEA akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung dan mengawal program Pemerintah menghadapi MEA,” janji Novanto.(dpr)
“Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, DPR berharap mampu menjalankan politik anggaran yang berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi dan kepentingan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan dasar,” ujar politikus asal dapil NTT itu.
APRESIASI
Masih dalam kesempatan yang sama, Novanto mewakili DPR, mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Paket Kebijakan Ekonomi I, II, III, IV, dan V guna merespons perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini.
Namun demikian, DPR juga meminta Pemerintah untuk dapat mengeluarkan Kebijakan Ekonomi lain yang lebih strategis dan menyentuh upaya peningkatan daya beli masyarakat.
“DPR juga mengingatkan agar seluruh Paket Kebijakan Ekonomi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Paket Kebijakan Ekonomi tersebut harus segera diimplementasikan, agar momentum dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dicapai,” ingat Novanto.
Isu lain yang juga mendapat perhatian DPR adalah mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam hasil kunjungan kerjanya, Panja MEA menyadari bahwa kurun waktu pemberlakuan yang semakin dekat telah menimbulkan kekhawatiran para pelaku usaha di daerah.
“Kekhawatiran inilah yang harus kita ubah menjadi optimisme karena Indonesia memiliki berbagai sumber daya, potensi ekonomi, dan pasar yang besar. Atas dasar itu, DPR melalui Panja MEA akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung dan mengawal program Pemerintah menghadapi MEA,” janji Novanto.(dpr)
.jpg)
