Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) republik Indonesia yang diwakili pelaksana harian (PLH) Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Adilnsyah Malik Nasution kunjungi Kabupaten Langkat, di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Selasa (3/11/15).
Kedatangan Pimpinan KPK tersebut terkait dengan kegiatan semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dari pantauan, sekitar 07.00 wib rombongan KPK tiba di Langkat. Kedatangan KPK bersama dengan perwakilan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Jasa Kontruksi dan Perdagangan, Bambang Utoyo.
Rombongan KPK ini disambut langsung Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi Wakil Bupati H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahudin dan sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Langkat.
Kedatangan Pimpinan KPK tersebut terkait dengan kegiatan semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dari pantauan, sekitar 07.00 wib rombongan KPK tiba di Langkat. Kedatangan KPK bersama dengan perwakilan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Jasa Kontruksi dan Perdagangan, Bambang Utoyo.
Rombongan KPK ini disambut langsung Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi Wakil Bupati H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahudin dan sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Langkat.
Dalam kegiatan ini, Plh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Adilnsyah Malik Nasution mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan KPK bekerjasama BPKP dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses perencanaan dan anggaran disetiap daerah, serta pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa.
"Tiga hal ini saja yang ingin kita fokuskan dalam pemantauan, kenapa? Karena masih kita temukan penyimpangan-penyimpangan dalam tiga sektor ini yang membuat proses tidak berjalan sebagai mana mestinya," ujar Adilnsyah Malik.
Menurutnya, pelayanan yang ada di tanah air belum maksimal, sebab Indonesia masih masuk dalam daftar negara terkorup, meskipun sebenarnya tindakan untuk memberantas korupsi sudah dilakukan secara maksimal.
Dia juga menyadari tindakan represif yang sudah dilakukan selama ini tidak menghasilkan dampak yang menggembirakan, sehingga kita perlu cara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut dikatakannya, KPK berharap agar Pemkab Langkat sudah melakukan sistem pengelolaan keuangan yang baik serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Yang perlu diingat bahwa KPK tidak pernah melarang pejabat menjadi kaya, tetapi bukan bermewah-mewahan, sementara kekayaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu yang tidak benar dan perlu kita tanyai dari mana sumbernya," katanya.(hendra)
"Tiga hal ini saja yang ingin kita fokuskan dalam pemantauan, kenapa? Karena masih kita temukan penyimpangan-penyimpangan dalam tiga sektor ini yang membuat proses tidak berjalan sebagai mana mestinya," ujar Adilnsyah Malik.
Menurutnya, pelayanan yang ada di tanah air belum maksimal, sebab Indonesia masih masuk dalam daftar negara terkorup, meskipun sebenarnya tindakan untuk memberantas korupsi sudah dilakukan secara maksimal.
Dia juga menyadari tindakan represif yang sudah dilakukan selama ini tidak menghasilkan dampak yang menggembirakan, sehingga kita perlu cara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut dikatakannya, KPK berharap agar Pemkab Langkat sudah melakukan sistem pengelolaan keuangan yang baik serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Yang perlu diingat bahwa KPK tidak pernah melarang pejabat menjadi kaya, tetapi bukan bermewah-mewahan, sementara kekayaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu yang tidak benar dan perlu kita tanyai dari mana sumbernya," katanya.(hendra)
