Pemkab Samosir mendukung sepenuhnya terbentuknya Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba (BPPKDT).
Demikian disampaikan Pj Bupati Samosir Anthony Siahaan didampingi Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata pada saat rapat paripurna peringatan Kabupaten Samosir ke 12 di gedung DPRD Samosir, Kamis (7/1).
Posisi pemkab/pemko sekitar Danau Toba dan pemprov adalah menjadi mitra dari Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba, pemda tidak berada di bawah atau pun di atas badan tersebut, termasuk Pelaku industri wisata dari kalangan swasta juga menjadi mitra, jadi yang menjadi atasan Badan Pengelola itu nantinya adalah Presiden, ujar Anthony.
Harapan kita dengan terbentuknya BPPKDT, percepatan pembangunan dan pengelolaan danau Toba menjadinobjek wisata dunia dapat terwujud secepatnya katanya. "Siapa pun yang dipercaya kita harapkan mampu memajukan pariwisata Danau Toba," kata Siahaan.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPRD Samosir Rismawati, siapa pun yang dipercaya oleh Presiden untuk mengisi personalia BPPKDT kita harapkan mampu bersinergi antara Pemerintah Propinsi Sumut dengan kawasan di Danau Toba sehingga kendala selama ini untuk mewujudkan Kawasan Danau Toba menjadi objek wisata unggulan dapat terwujud.
Demikian disampaikan Pj Bupati Samosir Anthony Siahaan didampingi Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata pada saat rapat paripurna peringatan Kabupaten Samosir ke 12 di gedung DPRD Samosir, Kamis (7/1).
Posisi pemkab/pemko sekitar Danau Toba dan pemprov adalah menjadi mitra dari Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba, pemda tidak berada di bawah atau pun di atas badan tersebut, termasuk Pelaku industri wisata dari kalangan swasta juga menjadi mitra, jadi yang menjadi atasan Badan Pengelola itu nantinya adalah Presiden, ujar Anthony.
Harapan kita dengan terbentuknya BPPKDT, percepatan pembangunan dan pengelolaan danau Toba menjadinobjek wisata dunia dapat terwujud secepatnya katanya. "Siapa pun yang dipercaya kita harapkan mampu memajukan pariwisata Danau Toba," kata Siahaan.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPRD Samosir Rismawati, siapa pun yang dipercaya oleh Presiden untuk mengisi personalia BPPKDT kita harapkan mampu bersinergi antara Pemerintah Propinsi Sumut dengan kawasan di Danau Toba sehingga kendala selama ini untuk mewujudkan Kawasan Danau Toba menjadi objek wisata unggulan dapat terwujud.
Sementara itu, mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon yang juga anggota Pokja BPPKDT, mengatakan BPPKDT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), dan Perpres ini yang akan menjadi payung hukum pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba, yang melibatkan sejumlah kementerian dan kaum profesional dari Sumatera Utara.
BPPKDT akan diisi oleh orang-orang yang berpengalaman seperti Hendrik Hutabara dari Badan Pariwisata Sumatera Utara.
Pemerintah pusat telah menarhetkan jumlah wisatawan di luar Pulau Bali sebanyak 20 juta pengunjung, dan Pemerintah akan mempersiapkan sarana pendukungnya di Danau Toba dan Candi Borobudur, Yogyakarta dan delapan daerah lainnya di Indonesia, ujar Mangindar.
"Keraguan warga pecinta kemajuan pariwisata Danau Toba tentang orang dari pusat bukan menjadi kendala utama memajukan kawasan Danau Toba, justru akan semakin mempermuda koordinasi antara BPPKDT dengan Pemkab dikawasan Danau Toba karena BPPKDT melaporkan seluruh kegiatannya kepada Priseden Jokowi," kata Mangindar.
Namun mengenai bagaimana konsep bagi hasil pendapatan atas pengelolaan Danau Toba tersebut, dan bagaimana target kunjungan wisatawan yang mengunjungi Danau Toba, hal tersebut belum dibahas.
"Masalah itu nanti akan dibahas oleh Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba setelah terbentuk personalianya, juga soal bagaimana bermitra dengan pihak swasta, nanti mereka yang memutuskan," ujar Mangindar Simbolon.(sam-1)
BPPKDT akan diisi oleh orang-orang yang berpengalaman seperti Hendrik Hutabara dari Badan Pariwisata Sumatera Utara.
Pemerintah pusat telah menarhetkan jumlah wisatawan di luar Pulau Bali sebanyak 20 juta pengunjung, dan Pemerintah akan mempersiapkan sarana pendukungnya di Danau Toba dan Candi Borobudur, Yogyakarta dan delapan daerah lainnya di Indonesia, ujar Mangindar.
"Keraguan warga pecinta kemajuan pariwisata Danau Toba tentang orang dari pusat bukan menjadi kendala utama memajukan kawasan Danau Toba, justru akan semakin mempermuda koordinasi antara BPPKDT dengan Pemkab dikawasan Danau Toba karena BPPKDT melaporkan seluruh kegiatannya kepada Priseden Jokowi," kata Mangindar.
Namun mengenai bagaimana konsep bagi hasil pendapatan atas pengelolaan Danau Toba tersebut, dan bagaimana target kunjungan wisatawan yang mengunjungi Danau Toba, hal tersebut belum dibahas.
"Masalah itu nanti akan dibahas oleh Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba setelah terbentuk personalianya, juga soal bagaimana bermitra dengan pihak swasta, nanti mereka yang memutuskan," ujar Mangindar Simbolon.(sam-1)
