Bencana gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumut yang berkepanjangan membuat para pengungsi di beberapa posko pengungsian semakin bosan. Apalagi, stok logistic berupa beras dan lauk pauk sering kekurangan. Bahkan bukan hanya itu saja, bumbu masak dapur dan gas sering tak ada.
Hal ini terungkap ketika ratusan pengungsi asal Desa Mardinding Kecamatan Tiganderket yang tinggal di posko penampungan Gudang Konco surbakti warga Tapak kuda di Desa Jandi Meriah mendatangi Gedung DPRD dan dilanjutkan ke Kantor Bupati Karo, Kamis (4/2) siang.
Di kantor wakil rakyat, mereka disambut Martin Luther Sinulingga, Inolia Ginting, Onasis Sitepu, Sarijon Bako, Iriani Tarigan, Efendy Sinukaban, Thomas jeverson Ginting, Raja Urung Mahesa Tarigan dan Ferianta Purba di salah satu ruang rapat kantor dewan.
Keluhan pengungsi Desa Mardinding ini disampaikan Jefry Singarimbun (40). Yang mana pasokan logistic berupa beras di posko Gudang Konco sering tersendat. Sehingga mereka pernah seharian menahan lapar akibat tak ada beras.
Mirisnya lagi, sudah menahan lapar seharian, pemkab Karo bukan mencari solusinya malahan mendatangi pengungsi dengan membentak-bentak dan memarahi pengungsi.
“Kami di penampungan sudah tidak saling mengerti ketika beras tak ada lagi. Kecurigaan mulai timbul diantara kami dan koordinator posko. Karena sudah dibentak-bentak Kadis Sosial, makanya langsung kami hitung total beras yang sudah dipasok selama ini di posko kami,” ujar Singarimbun diamini pengungsi lainnya dihadapan para anggota dewan.
Yang mana menurut Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Almina Bangun pada waktu itu, kebutuhan beras yang ditanggung pemerintah hanya 0,4 kg/jiwa/hari. Sementara jumlah pengungsi yang terdaftar resmi berjumlah 936 jiwa. Dan yang tinggal tetap di posko ada 625 jiwa.
Jika dihitung selama mereka tinggal di posko, terhitung dari tanggal 15 Juni 2015 hingga 21 Januari seharusnya hampir 82 ton beras yang sudah dipasok untuk 936 jiwa/hari.
“Disitu kami lihat ada kekurangan 52 ton, sebab didaftar pembukuan koordinator sesuai hasil hitung-hitungan kami. Hanya 28,425 ton beras yang sampe diposko selama mengungsi hingga 21 Januari 2016. Jadi dimana kekurangan itu?" ujar Singarimbun.
Menurut mereka, kalau memang 0,4 kg/jiwa/hari yang harus ditanggung pemerintah, kenapa pengungsi sempat tidak makan. Bahkan 16 ton beras bantuan dari donatorpun (pihak ke III) sudah habis dipakai. Seharusnya masih ada stok beras dari pemerintah karena kami sudah memakai beras dari donator.
“Itu yang menjadi persoalannya. Awal persoalannya, karena Kadis Sosial telah membentak-bentak kami. Katanya baru sehari aja terlambat datang beras, kami mengadu-ngadu kepada wartawan. Yang lebih sakitnya lagi, Kadis Sosial dan keluarganya yang mendatangi dan membentak-bentak kami. Katanya kalau bukan karena dia (Almina) kami semua tidak akan makan lagi,” ujarnya mengutip kata Almina Kadis Sosial. Kejadiannya sekitar tanggal 25 Januari pukul 22:00 WIb di posko penampungan.
Hal ini terungkap ketika ratusan pengungsi asal Desa Mardinding Kecamatan Tiganderket yang tinggal di posko penampungan Gudang Konco surbakti warga Tapak kuda di Desa Jandi Meriah mendatangi Gedung DPRD dan dilanjutkan ke Kantor Bupati Karo, Kamis (4/2) siang.
Di kantor wakil rakyat, mereka disambut Martin Luther Sinulingga, Inolia Ginting, Onasis Sitepu, Sarijon Bako, Iriani Tarigan, Efendy Sinukaban, Thomas jeverson Ginting, Raja Urung Mahesa Tarigan dan Ferianta Purba di salah satu ruang rapat kantor dewan.
Keluhan pengungsi Desa Mardinding ini disampaikan Jefry Singarimbun (40). Yang mana pasokan logistic berupa beras di posko Gudang Konco sering tersendat. Sehingga mereka pernah seharian menahan lapar akibat tak ada beras.
Mirisnya lagi, sudah menahan lapar seharian, pemkab Karo bukan mencari solusinya malahan mendatangi pengungsi dengan membentak-bentak dan memarahi pengungsi.
“Kami di penampungan sudah tidak saling mengerti ketika beras tak ada lagi. Kecurigaan mulai timbul diantara kami dan koordinator posko. Karena sudah dibentak-bentak Kadis Sosial, makanya langsung kami hitung total beras yang sudah dipasok selama ini di posko kami,” ujar Singarimbun diamini pengungsi lainnya dihadapan para anggota dewan.
Yang mana menurut Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Almina Bangun pada waktu itu, kebutuhan beras yang ditanggung pemerintah hanya 0,4 kg/jiwa/hari. Sementara jumlah pengungsi yang terdaftar resmi berjumlah 936 jiwa. Dan yang tinggal tetap di posko ada 625 jiwa.
Jika dihitung selama mereka tinggal di posko, terhitung dari tanggal 15 Juni 2015 hingga 21 Januari seharusnya hampir 82 ton beras yang sudah dipasok untuk 936 jiwa/hari.
“Disitu kami lihat ada kekurangan 52 ton, sebab didaftar pembukuan koordinator sesuai hasil hitung-hitungan kami. Hanya 28,425 ton beras yang sampe diposko selama mengungsi hingga 21 Januari 2016. Jadi dimana kekurangan itu?" ujar Singarimbun.
Menurut mereka, kalau memang 0,4 kg/jiwa/hari yang harus ditanggung pemerintah, kenapa pengungsi sempat tidak makan. Bahkan 16 ton beras bantuan dari donatorpun (pihak ke III) sudah habis dipakai. Seharusnya masih ada stok beras dari pemerintah karena kami sudah memakai beras dari donator.
“Itu yang menjadi persoalannya. Awal persoalannya, karena Kadis Sosial telah membentak-bentak kami. Katanya baru sehari aja terlambat datang beras, kami mengadu-ngadu kepada wartawan. Yang lebih sakitnya lagi, Kadis Sosial dan keluarganya yang mendatangi dan membentak-bentak kami. Katanya kalau bukan karena dia (Almina) kami semua tidak akan makan lagi,” ujarnya mengutip kata Almina Kadis Sosial. Kejadiannya sekitar tanggal 25 Januari pukul 22:00 WIb di posko penampungan.
Menanggapi hal ini, Martin Luther Sinulingga fraksi PDIP sangat menyayangkan sikap arogan Kadis Sosial terhadap pengungsi. Sebab sebagai pejabat public harus tahu aturan, beretika menghadapi masyarakat. Apalagi terhadap pengungsi yang selama ini sudah menderita tinggal berdesak-desakan dipengungsian.
“Bukan kali ini saja sikap arogan Kadis terhadap pengungsi. Tapi sudah terjadi untuk kedua kalinya. Untuk itu, kami akan melakukan RDP agar meminta kepada Bupati Karo agar mengevaluasi jabatan Kadis tersebut. Hal ini merupakan citra buruk pelayanan pemkab Karo terhadap pengungsi,” tegasnya.
Belum merasa puas akan penjelasan dari Kabid Pembinaan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinsosnaker Karo Usaha Purba pada pertemuan tersebut. Sehingga para pengungsi didampingi Onasis Sitepu, Iriani Tarigan, Edi wijaya dan Thomas Jeferson Ginting melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati Karo.
Terpisah, di aula kantor Bupati Karo, para pengungsi disambut Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Dandim 0205/TK, Wakapolres Karo dan Ass I. Dengan tertib para pengungsi satu persatu menyampaikan uneg-uneg yang mereka alami pasca dibentak-bentak Kadisosnaker Karo Almina Bangun.
“Kami ini sudah menderita Pak, makanya soal regulasi pemerintah mengenai penanganan pengungsi. Banyak yang kami tidak mengerti, ajarkan kami. Tapi bukan dengan membentak- bentak seperti yang dilakukan Ibu Dinsos (Kadis),” ujar Model selaku coordinator posko.
Menanggapi ini, Bupati Karo dengan tegas akan memanggil dan akan mempertimbangkan serta memberikan sanksi kepada Kadis tersebut. “Ya, selaku bawahan. Kalau ada kesalahan, pasti ada sanksinya. Nanti akan kita rapatkan dan segera mengevaluasinya,”tegas Bupati.
Usut punya usut kekurangan stok beras bagi pengungsi disetiap posko dikarenakan jatah beras dari propinsi hanya 124 ton dibagi 9 posko untuk 7 bulan saja. Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial Karo dengan Dansatgas penanganan pengungsi yakni Dandim 0205/TK mengakibatkan terjadi kesalapahaman.
“Baru kali ini saya tahu kalau jatah beras untuk pengungsi di 9 poskos hanya 124 ton untuk 7 bulan. Itu akibatnya kurangnya Dinsos berkoordinasi dengan kita. Kalau dari dulu Dinsos bilang hanya segitu, pasti saya dan bupati serta BPBD akan bersama-sama mengusulkan penambahan ke provinsi,”ujar Dandim 02015/TK Letkol Inf Agustatius Sitepu diamini Bupati Karo.
Menurut Dandim, para pengungsi harus bersabar. Dan masalah ini akan segera dirapatkan agar pengungsi tidak akan kekurangan beras lagi. Diharapkan kedepannya, kejadian ini tak akan terulang lagi.
“Kalau satu dua hari ini masih kekurangan beras, kami bersama Bupati dan anggota dewan yang hadir saat ini bisa membantu. Dan sekali lagi Saya selaku Dansatgas dan Pemkab Karo meminta maaf atas kesilapan kami,”pinta Dandim sembari bercanda kepada pengungsi apakah masih dimaafkan atau tidak.
“Masih di maafkan atau tiada maaf bagiku,”candanya dan disambung para pengungsi “dimaafkan Pak,”ujar pengungsi kompak dibarengi tepuk tangan.
Pantauan wartawan, diawal pertemuan hingga selesainya acara tersebut berjalan dengan baik dan tertib. Para pengungsi merasa puas atas penjelasan yang disampaikan Bupati dan Dansatgas. Usai makan bersama, para pengungsi dengan tertib meninggalkan aula kantor Bupati dan kembali ke posko mereka dengan menumpang mobil Bus Sinabung Jaya. (EP)
“Bukan kali ini saja sikap arogan Kadis terhadap pengungsi. Tapi sudah terjadi untuk kedua kalinya. Untuk itu, kami akan melakukan RDP agar meminta kepada Bupati Karo agar mengevaluasi jabatan Kadis tersebut. Hal ini merupakan citra buruk pelayanan pemkab Karo terhadap pengungsi,” tegasnya.
Belum merasa puas akan penjelasan dari Kabid Pembinaan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinsosnaker Karo Usaha Purba pada pertemuan tersebut. Sehingga para pengungsi didampingi Onasis Sitepu, Iriani Tarigan, Edi wijaya dan Thomas Jeferson Ginting melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati Karo.
Terpisah, di aula kantor Bupati Karo, para pengungsi disambut Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Dandim 0205/TK, Wakapolres Karo dan Ass I. Dengan tertib para pengungsi satu persatu menyampaikan uneg-uneg yang mereka alami pasca dibentak-bentak Kadisosnaker Karo Almina Bangun.
“Kami ini sudah menderita Pak, makanya soal regulasi pemerintah mengenai penanganan pengungsi. Banyak yang kami tidak mengerti, ajarkan kami. Tapi bukan dengan membentak- bentak seperti yang dilakukan Ibu Dinsos (Kadis),” ujar Model selaku coordinator posko.
Menanggapi ini, Bupati Karo dengan tegas akan memanggil dan akan mempertimbangkan serta memberikan sanksi kepada Kadis tersebut. “Ya, selaku bawahan. Kalau ada kesalahan, pasti ada sanksinya. Nanti akan kita rapatkan dan segera mengevaluasinya,”tegas Bupati.
Usut punya usut kekurangan stok beras bagi pengungsi disetiap posko dikarenakan jatah beras dari propinsi hanya 124 ton dibagi 9 posko untuk 7 bulan saja. Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial Karo dengan Dansatgas penanganan pengungsi yakni Dandim 0205/TK mengakibatkan terjadi kesalapahaman.
“Baru kali ini saya tahu kalau jatah beras untuk pengungsi di 9 poskos hanya 124 ton untuk 7 bulan. Itu akibatnya kurangnya Dinsos berkoordinasi dengan kita. Kalau dari dulu Dinsos bilang hanya segitu, pasti saya dan bupati serta BPBD akan bersama-sama mengusulkan penambahan ke provinsi,”ujar Dandim 02015/TK Letkol Inf Agustatius Sitepu diamini Bupati Karo.
Menurut Dandim, para pengungsi harus bersabar. Dan masalah ini akan segera dirapatkan agar pengungsi tidak akan kekurangan beras lagi. Diharapkan kedepannya, kejadian ini tak akan terulang lagi.
“Kalau satu dua hari ini masih kekurangan beras, kami bersama Bupati dan anggota dewan yang hadir saat ini bisa membantu. Dan sekali lagi Saya selaku Dansatgas dan Pemkab Karo meminta maaf atas kesilapan kami,”pinta Dandim sembari bercanda kepada pengungsi apakah masih dimaafkan atau tidak.
“Masih di maafkan atau tiada maaf bagiku,”candanya dan disambung para pengungsi “dimaafkan Pak,”ujar pengungsi kompak dibarengi tepuk tangan.
Pantauan wartawan, diawal pertemuan hingga selesainya acara tersebut berjalan dengan baik dan tertib. Para pengungsi merasa puas atas penjelasan yang disampaikan Bupati dan Dansatgas. Usai makan bersama, para pengungsi dengan tertib meninggalkan aula kantor Bupati dan kembali ke posko mereka dengan menumpang mobil Bus Sinabung Jaya. (EP)
