Sorot Jalan Rusak, Dana Desa, Pilkades
Reses anggota DPRD Deliserdang Tahap I tahun 2016 , anggota DPRD Deliserdang daerah pemilihan ( Dapil) III melakukan reses di Kantor Kepala Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa pada Selasa (23/2) sekira pukul 10.00 Wib.
Hadir dalam reses ini Said Hadi , Nusantara Tarigan Silangit , Edison Nababan , , Kustomo , Syaiful Tanjung , Apoan Simanungkalit , Siswo Adi Suwito , Imran Obos , Umi Kalsum , Linda Lubis , Camat Tanjung Morawa Timur Tumanggor dan para perankat desa.
Dalam reses ini Imran Obos menyoroti permaslahan jalan rusak di Kelurahan Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam reses ini Imran Obos menjelaskan dari APBD Deliserdang sebesar Rp 3,5 T hanya sekira 25 persen saja yang efektif untuk pembangunan," dari APBD Deliserdang sebesar Rp 3,5 T untuk belanja langsung yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat sebesar 48 persen termasuk belanja pegawai , konsultan sehingga yang efektif untuk pembangunan hanya 25 persen saja. Untuk jalan di Pekan Tanjung Morawa sudah direncanakan untuk dikerjakan," terang Imran.
Imran Obos juga menyoroti masalah permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) yang akan dilaksanakan serentak di 310 desa di Dliserdang. Diterangkan Imran Obos ada dua permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkades yaitu masalah pembiayaan dimana terjadi tarik - menarik dana antara Panitia Pemilihan Kepala Desa ( P2K) dengan bakal calon ( balon) Kepala Desa serta permasalahan domisili balon kades ," di Perda sudah dijelaskan dana Pilkades dari APBD dan APBDes , tidak ada alasan P2K untuk menggugurkan balon kades. Terkait permasalahan domisili di Perda sudah diatur minimal tinggal 6 bulan dan memiliki KTP," ujar Imran.
Sementara itu Apoan Simanungkalit dihadapan para peserta reses mengharapkan agar ada perubahan pelayanan Kepala Desa dan perangkat desa dalam pelayanan surat - menyurat sebelum ada dana desa dan sesudah ada dana desa ," dalam pelayanan surat - menyurat diharapkan ada perubahan pelayanan. Jangan lagi ada biaya dalam pengurusan surat - surat seperti surat domisili , akte lahir dan surat - surat lainnya , kalau dalam pengurusan surat ada biaya lebih baik dana desa dihapuskan. Kami dari anggota dewan juga membantu masyarakat dalam pengurusan surat ," tegas Apoan seraya meminta agar Camat melakukan sosialisasi UU Desa dan Dana Desa. (walsa)
Imran Obos juga menyoroti masalah permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) yang akan dilaksanakan serentak di 310 desa di Dliserdang. Diterangkan Imran Obos ada dua permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkades yaitu masalah pembiayaan dimana terjadi tarik - menarik dana antara Panitia Pemilihan Kepala Desa ( P2K) dengan bakal calon ( balon) Kepala Desa serta permasalahan domisili balon kades ," di Perda sudah dijelaskan dana Pilkades dari APBD dan APBDes , tidak ada alasan P2K untuk menggugurkan balon kades. Terkait permasalahan domisili di Perda sudah diatur minimal tinggal 6 bulan dan memiliki KTP," ujar Imran.
Sementara itu Apoan Simanungkalit dihadapan para peserta reses mengharapkan agar ada perubahan pelayanan Kepala Desa dan perangkat desa dalam pelayanan surat - menyurat sebelum ada dana desa dan sesudah ada dana desa ," dalam pelayanan surat - menyurat diharapkan ada perubahan pelayanan. Jangan lagi ada biaya dalam pengurusan surat - surat seperti surat domisili , akte lahir dan surat - surat lainnya , kalau dalam pengurusan surat ada biaya lebih baik dana desa dihapuskan. Kami dari anggota dewan juga membantu masyarakat dalam pengurusan surat ," tegas Apoan seraya meminta agar Camat melakukan sosialisasi UU Desa dan Dana Desa. (walsa)
