Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Roby Barus, menilai bahwa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ( Kesbangpolinmas ) Pemko Medan tidak berfungsi, mengingat bidang ini telah gagal menjalankan tugasnya sebagai pemersatu seluruh Organisasi Masyarakat ( Ormas ) yang ada di kota Medan.
“Bentrokan organisasi kepemudaan beberapa waktu lalu adalah contoh gagalnya bidang ini. Kalau begitu, sebaiknya dibubarkan saja. Berdayakan Sumber Daya Manusia yang ada di bidang itu ke bidang lain yang ada di jajaran Pemko Medan,” kata Roby, Kamis (11/02/2016).
“Bentrokan organisasi kepemudaan beberapa waktu lalu adalah contoh gagalnya bidang ini. Kalau begitu, sebaiknya dibubarkan saja. Berdayakan Sumber Daya Manusia yang ada di bidang itu ke bidang lain yang ada di jajaran Pemko Medan,” kata Roby, Kamis (11/02/2016).
Ia mengatakan, Pemko Medan memiliki anggaran untuk melakukan seminar, dialog atau diskusi menyangkut persepsi menuju pembangunan Kota Medan dari sudut pandang organisasi. Namun sangat disayangkan, anggaran tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Kesbangpolinmas hanya sebatas menerima berkas dari ormas sebagai bentuk pengakuan kalau lembaga itu berdomisili di Medan atau daerah lainnya.
“Anggaran ada, tapi kenapa tidak di manfaatkan. Anggarannya kemana. Kalaupun ada dibuat acara, itupun yang sama sekali tidak memiliki efek pada kelompok-kelompok organisasi. Akhirnya ya gitu, masih ada pergesekan antar kelompok di lapangan,” ujarnya.
Lanjutnya, ia juga meminta kepada seluruh pimpinan ormas agar menjalankan roda organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ( AD/RT ). Karena efek yang ditimbulkan dari bentrokan itu adalah masyarakat menjadi takut, dan akhirnya berdampak pada dunia usaha.
“Anggaran ada, tapi kenapa tidak di manfaatkan. Anggarannya kemana. Kalaupun ada dibuat acara, itupun yang sama sekali tidak memiliki efek pada kelompok-kelompok organisasi. Akhirnya ya gitu, masih ada pergesekan antar kelompok di lapangan,” ujarnya.
Lanjutnya, ia juga meminta kepada seluruh pimpinan ormas agar menjalankan roda organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ( AD/RT ). Karena efek yang ditimbulkan dari bentrokan itu adalah masyarakat menjadi takut, dan akhirnya berdampak pada dunia usaha.
“Kalau sebuah organisasi sudah dianggap meresahkan masyarakat, bekukan saja. Pemko punya kebijakan untuk itu,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.(snd)
