Terkendala Pembebasan Lahan
[caption id="attachment_47202" align="aligncenter" width="680"]
Ketua Komite II Parlindungan Purba mendengarkan penjelasan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu Suryadi saat meninjau pembangunan Jalan Tol Medan - Kulanamu - Tebing Tinggi[/caption]
Hingga kini pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 62 Km secara fisik baru selesai 40 persen. Proyek yang ditargetkan rampung tahun 2017 mendatang ini, masih terkendala pembebasan lahan.
Hal ini terungkap ketika Komite II DPD RI mengunjungi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Beringin pada Senin (1/2) sore. Kedatangan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba serta rombongan diterima oleh Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu Suryadi dan Kordinator Pembangunan Jalan Tol Kualanamu-Tebingtinggi Jinto Sirait .
Dalam kunjungan itu terungkap pembangunan mega proyek ini mengalami kendala pembebasan lahan di dua titik untuk pengerjaan Jalan Tol Medan-Kualanamu. Pemborong proyek yang dibiayai 90 persen oleh China ini mengalami kendala pembebasan lahan di Kecamatan Tanjungmorawa dan Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam.
[caption id="attachment_47202" align="aligncenter" width="680"]
Ketua Komite II Parlindungan Purba mendengarkan penjelasan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu Suryadi saat meninjau pembangunan Jalan Tol Medan - Kulanamu - Tebing Tinggi[/caption]Hingga kini pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 62 Km secara fisik baru selesai 40 persen. Proyek yang ditargetkan rampung tahun 2017 mendatang ini, masih terkendala pembebasan lahan.
Hal ini terungkap ketika Komite II DPD RI mengunjungi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Beringin pada Senin (1/2) sore. Kedatangan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba serta rombongan diterima oleh Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu Suryadi dan Kordinator Pembangunan Jalan Tol Kualanamu-Tebingtinggi Jinto Sirait .
Dalam kunjungan itu terungkap pembangunan mega proyek ini mengalami kendala pembebasan lahan di dua titik untuk pengerjaan Jalan Tol Medan-Kualanamu. Pemborong proyek yang dibiayai 90 persen oleh China ini mengalami kendala pembebasan lahan di Kecamatan Tanjungmorawa dan Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam.
Suryadi menjelaskan Jalan Tol Medan-Kualanamu sepanjang 17,8 Km. Menurutnya, progres pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini sudah siap sampai tahapan pengerasan sepanjang 11 Km ,” 87 persen lahan sudah bebas untuk Medan-Kualanamu,”terang Suryadi.
Lanjutnya menerangkan jika dari Medan menuju Kualanamu yang melintas di jalan tol yang sedang dibangun ini, akan melewati Perbarakan, Pagarmerbau dimana pengguna jalan sedikit memutar melewati Perbarakan ,” pintu Tol di Kualanamu nanti ada 2,” ujarnya.
Menurutnya jika pembebasan lahan yang ditargetkan selesai Juli 2016 berhasil dilakukan, maka pihaknya akan menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu pada Desember 2017 mendatang. Selain terkendala pembebasan lahan masih menurut Suryadi pihaknya terkendala dengan kekurangan tenaga terampil untuk tukang yang melakukan tahap finishing, “Pemda sangat membantu, di Tanjung Morawa banyak pemukiman. Tapi saat ini sudah tahapan negosiasi untuk pembebasan tanah. Masalah tanah banyak, ada yang dari sengketa dan administrasinya. Sosialisasi yang dilakukan sudah cukup banyak,” imbuh dia seraya menyebut, jika Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi rampung, maka jarak tempuh menuju Kota Lemang itu dapat dilalui 30 menit dengan kecepatan 100 km/jam.
Sementara untuk Jalan Tol Kualanamu-Tebingtinggi, Jinto Sirait pun menargetkan akan selesai di akhir tahun 2017 mendatang. Menurut Jinto, pembangunan Kualanamu-Tebingtinggi dibagi ke dalam 5 seksi, “ seksi 3 pengadaan tanah sudah 96 persen dengan 26 persen konstruksi. Seksi 4a pengadaan tanah 89 persen dan sudah 2,6 persen konstruksi, seksi 4b pengadaan tanah 100 persen sudah dan 2,7 persen progres konstruksi. Di seksi 5 sudah 1,9 persen konstruksi dengan pengadaan tanah 100 persen sudah. Terakhir seksi 6 sudah 1,3 persen konstruksi dan pengadaan tanah 92 persen. Untuk seksi 7, belum tender,” terang Jinto.
Menanggapi hal ini, Parlindungan Purba akan melakukan upaya komunikasi kepada pemerintah pusat agar persoalan pembebasan lahan ini dapat dilakukan segera. “Diharapkan semua kendala dapat diselesaikan dan membantu melakukan sosialisasi. Karena sudah ada keputusan presiden yang baru tentang pembebasan jalan tol. Baru 40 persen yang selesai tapi ini bisa dipercepat asalkan pembebasan lahan cepat. Dengan selesai jalan tol ini, perekonomian Sumut akan meningkat,” pungkasnya. (Walsa)
Lanjutnya menerangkan jika dari Medan menuju Kualanamu yang melintas di jalan tol yang sedang dibangun ini, akan melewati Perbarakan, Pagarmerbau dimana pengguna jalan sedikit memutar melewati Perbarakan ,” pintu Tol di Kualanamu nanti ada 2,” ujarnya.
Menurutnya jika pembebasan lahan yang ditargetkan selesai Juli 2016 berhasil dilakukan, maka pihaknya akan menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu pada Desember 2017 mendatang. Selain terkendala pembebasan lahan masih menurut Suryadi pihaknya terkendala dengan kekurangan tenaga terampil untuk tukang yang melakukan tahap finishing, “Pemda sangat membantu, di Tanjung Morawa banyak pemukiman. Tapi saat ini sudah tahapan negosiasi untuk pembebasan tanah. Masalah tanah banyak, ada yang dari sengketa dan administrasinya. Sosialisasi yang dilakukan sudah cukup banyak,” imbuh dia seraya menyebut, jika Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi rampung, maka jarak tempuh menuju Kota Lemang itu dapat dilalui 30 menit dengan kecepatan 100 km/jam.
Sementara untuk Jalan Tol Kualanamu-Tebingtinggi, Jinto Sirait pun menargetkan akan selesai di akhir tahun 2017 mendatang. Menurut Jinto, pembangunan Kualanamu-Tebingtinggi dibagi ke dalam 5 seksi, “ seksi 3 pengadaan tanah sudah 96 persen dengan 26 persen konstruksi. Seksi 4a pengadaan tanah 89 persen dan sudah 2,6 persen konstruksi, seksi 4b pengadaan tanah 100 persen sudah dan 2,7 persen progres konstruksi. Di seksi 5 sudah 1,9 persen konstruksi dengan pengadaan tanah 100 persen sudah. Terakhir seksi 6 sudah 1,3 persen konstruksi dan pengadaan tanah 92 persen. Untuk seksi 7, belum tender,” terang Jinto.
Menanggapi hal ini, Parlindungan Purba akan melakukan upaya komunikasi kepada pemerintah pusat agar persoalan pembebasan lahan ini dapat dilakukan segera. “Diharapkan semua kendala dapat diselesaikan dan membantu melakukan sosialisasi. Karena sudah ada keputusan presiden yang baru tentang pembebasan jalan tol. Baru 40 persen yang selesai tapi ini bisa dipercepat asalkan pembebasan lahan cepat. Dengan selesai jalan tol ini, perekonomian Sumut akan meningkat,” pungkasnya. (Walsa)
