Alfi Syahra Reses di Dapil I
Puluhan warga amengadukan nasibnya kepada anggota DPRD Deliserdang, Alfi Syahra saat Reses tahap I Daerah Pemilihan (Dapil) I di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak pada Jumat (26/2) sore .
Saat reses ini warga pun menyampaikan berbagai pertanyaan dan keluhan mereka yang belum ada mendapatkan bantuan program pemerintahan. Seperti yang dikelukan Misnah (51) warga Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak mengaku belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tinggal di Desa Hamparan Perak yang tercatat sebagai warga kurang mampu ,”saya belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), BLT, KPH dan program pemerintah lainnya untuk kami warga yang tidak mampu, yang penting bantuan untuk warga miskin dari Pemerintah Pusat belum ada kami rasakan," ungkapnya saat mengikuti Reses tahap I Dapil 1 DPRD Deliserdang di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak.
Dirinya pun mengakui untuk pembagian KIS, BLT dan program pemerintah pusat lainnya dianggap tidak tepat sasaran ,” masa orang yang kaya dapat, orang yang miskin malah tidak dapat. Sampai yang sudah meninggal aja, masih dapat KIS itu. Gimana coba pendataannya, padahal selalu kami didata sama perangkat kecamatan," ujarnya.
Drinya pun berharap kepada anggota DPRD perwakilan Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli dan Sunggal ini dapat menyampaikan dan memperjuangkan keluhan warga yang teraniaya ini. Pasalnya, tidak hanya persoalan belum mendapatkan KIS dan BLT saja, melainkan pengurusan Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga juga sudah dikenai biaya di Kantor Camat ,” seperti ada tebang pilih, ada dianak tirikan atau anak kandung. Kalau tidak bayar, diperlama siapnya. Tapi kalau bayar, dipercepat. Itupun kadang lihat-lihat orangnya. Makanya kami bilang ada tebang pilih dalam pengurusan administrasi kependudukan ini," terang ibu empat anak ini.
Selain itu, soal pembangunan jalan yang masih belum diperbaiki juga banyak dikeluhkan warga 7 dusun Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak. Menanggapi persoalan itu, anggota DPRD Deliserdang, Alfi Syahra mengaku akan menindak lanjuti persoalan dan pengaduan warga Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak itu. "Kalau persoalan itu akan kita bahas dan bawa ke Rapat Paripurna serta pastinya akan ditindak lanjuti dengan Dinas terkait untuk mempertanyakan solusinya bagi warga Desa Hamparan Perak ini," jelas Politisi PKB ini. (Walsa)
Puluhan warga amengadukan nasibnya kepada anggota DPRD Deliserdang, Alfi Syahra saat Reses tahap I Daerah Pemilihan (Dapil) I di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak pada Jumat (26/2) sore .
Saat reses ini warga pun menyampaikan berbagai pertanyaan dan keluhan mereka yang belum ada mendapatkan bantuan program pemerintahan. Seperti yang dikelukan Misnah (51) warga Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak mengaku belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tinggal di Desa Hamparan Perak yang tercatat sebagai warga kurang mampu ,”saya belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), BLT, KPH dan program pemerintah lainnya untuk kami warga yang tidak mampu, yang penting bantuan untuk warga miskin dari Pemerintah Pusat belum ada kami rasakan," ungkapnya saat mengikuti Reses tahap I Dapil 1 DPRD Deliserdang di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak.
Dirinya pun mengakui untuk pembagian KIS, BLT dan program pemerintah pusat lainnya dianggap tidak tepat sasaran ,” masa orang yang kaya dapat, orang yang miskin malah tidak dapat. Sampai yang sudah meninggal aja, masih dapat KIS itu. Gimana coba pendataannya, padahal selalu kami didata sama perangkat kecamatan," ujarnya.
Drinya pun berharap kepada anggota DPRD perwakilan Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli dan Sunggal ini dapat menyampaikan dan memperjuangkan keluhan warga yang teraniaya ini. Pasalnya, tidak hanya persoalan belum mendapatkan KIS dan BLT saja, melainkan pengurusan Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga juga sudah dikenai biaya di Kantor Camat ,” seperti ada tebang pilih, ada dianak tirikan atau anak kandung. Kalau tidak bayar, diperlama siapnya. Tapi kalau bayar, dipercepat. Itupun kadang lihat-lihat orangnya. Makanya kami bilang ada tebang pilih dalam pengurusan administrasi kependudukan ini," terang ibu empat anak ini.
Selain itu, soal pembangunan jalan yang masih belum diperbaiki juga banyak dikeluhkan warga 7 dusun Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak. Menanggapi persoalan itu, anggota DPRD Deliserdang, Alfi Syahra mengaku akan menindak lanjuti persoalan dan pengaduan warga Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak itu. "Kalau persoalan itu akan kita bahas dan bawa ke Rapat Paripurna serta pastinya akan ditindak lanjuti dengan Dinas terkait untuk mempertanyakan solusinya bagi warga Desa Hamparan Perak ini," jelas Politisi PKB ini. (Walsa)
