Para bakal calon (Balon) Kepala Desa yang tidak lulus seleksi yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Perkebunan Agrobisnis dan Pertanian (STIPAP), Jalan William Iskandar, Desa Medan Estate, Percut Seituan pada Senin (7/3) lalu, mendesak agar pelaksanaan Pilkades Deliserdang ditunda.
Seperti diketahui, seleksi itu dikomandoi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deliserdang dan melibatkan tiga akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU).
Desakan itu muncul saat para Balon Kades yang tidak lulus seleksi saat pertemuan di DPRD Deliserdang pada Senin (14/3) di ruang rapat Komisi A.
Mayoritas para balon kades yang kalah dalam tahap seleksi dan wawancara itu berasal dari desa di Kecamatan Percut Seituan.
Salah seorang Balon Kades Kolam, Ngadri menilai, hasil seleksi dan wawancara yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang untuk balon kades yang melebih 5 itu dinilai tidak transparan dan objektif.
Jika mengacu kepada petunjuk dan teknis yang dikeluarkan Pemkab Deliserdang, menurutnya, hasil dari tim seleksi itu menyalahi. "Tingkat pendidikan berdasarkan Juknis ini, mempengaruhi, sarjana itu mempengaruhi. Saya sarjana tapi enggak lulus, malah yang tamatan SMP malah banyak yang lulus. Hasil dari seleksi yang ditetapkan jadi calon tetap itu menurut saya tidak logis,” tegas Ngadri dihadapan anggota dewan dari Komisi A.
Dirinya pun mengaku kaget tim seleksi yang meloloskan Balon Kades yang hanya tamatan SMP. Ngadri pun menilai ada indikasi permainan dan penggiringan untuk kepentingan para pemimpin.
"Kami sangat menyayangkan Pemkab tidak menseleksi dengan baik, yang berpendidikan paket B lolos sebagai salah satu calon kades. Sementara rekan saya juga digagalkan dengan usia termuda dan pendidikan S1. Tak hanya itu, disini ada juga pengalaman kerja di bidang pemerintahan. Namun banyak yang lolos belum punya pengalaman di pemerintahan,” terang Ngadri.
Selain Ngadri yang meminta Pilkades dibatalkan, Balon Kades Percut, Sarisah juga sepakat hal demikian. Dihadapan Ketua Komisi A DPRD Deliserdang, Marajaksa, Sarisah menyebut tim seleksi harus transparan dalam sistem penilaian.
"Pilkades harus ditunda, hadirkan tim penilai sekarang juga. Biar selesai semua ini, kami mohon kepada bapak anggota dewan yang terhormat," terang Sarisah.
Sementara itu Balon Kades Saentis Tumini mengakui jika dirinya mendapat hasil seleksi yang tidak ada distempel. "Saya sudah lama berkecimpung di desa, turut serta selama ini. Hasil seleksi yang saya dapat juga tidak ada setempel. Saya mau menanyakan keabsahan legalitas ini. Saya meragukan juga,” ujar Tumini.
Pilkades yang awalnya dinanti, kini malah minta dibatalkan. Ketika Peraturan Daerah Pilkades tengah dirancang sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna, riak-riak Pilkades digelar secepatnya terus muncul.
"Saya juga minta Pilkades dibatalkan. Dari 7 Balon Kades, saya seorang yang sarjana. Lainnya SMA bahan ada yang SMP. Saya juga paling muda dari usia. Pengalaman kerja Sekretaris LKMD tapi mengapa dan kenapa saya tidak lulus. Saya ingin penjelasan, di hati kecil menolak,” tambah Rahmawan, Balon Kades Tanjungrejo, Kecamatan Percut Seituan.
Sementara, Kepala Badan PMD Kabupaten Deliserdang, Dedi Maswardy belum berhasil dikonfirmasi. Namun, beberapa waktu lalu, dia pernah menyebut akan memprioritaskan Balon Kades yang memiliki tingkat pendidikan akhir sarjana.
Begitupun, kata Dedi, hasil seleksi itu akan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh camat masing-masing. Artinya, penetuan tetap di tangan P2K dalam hal menetapkan Calon Kades tersebut. (Walsa)
Selain Ngadri yang meminta Pilkades dibatalkan, Balon Kades Percut, Sarisah juga sepakat hal demikian. Dihadapan Ketua Komisi A DPRD Deliserdang, Marajaksa, Sarisah menyebut tim seleksi harus transparan dalam sistem penilaian.
"Pilkades harus ditunda, hadirkan tim penilai sekarang juga. Biar selesai semua ini, kami mohon kepada bapak anggota dewan yang terhormat," terang Sarisah.
Sementara itu Balon Kades Saentis Tumini mengakui jika dirinya mendapat hasil seleksi yang tidak ada distempel. "Saya sudah lama berkecimpung di desa, turut serta selama ini. Hasil seleksi yang saya dapat juga tidak ada setempel. Saya mau menanyakan keabsahan legalitas ini. Saya meragukan juga,” ujar Tumini.
Pilkades yang awalnya dinanti, kini malah minta dibatalkan. Ketika Peraturan Daerah Pilkades tengah dirancang sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna, riak-riak Pilkades digelar secepatnya terus muncul.
"Saya juga minta Pilkades dibatalkan. Dari 7 Balon Kades, saya seorang yang sarjana. Lainnya SMA bahan ada yang SMP. Saya juga paling muda dari usia. Pengalaman kerja Sekretaris LKMD tapi mengapa dan kenapa saya tidak lulus. Saya ingin penjelasan, di hati kecil menolak,” tambah Rahmawan, Balon Kades Tanjungrejo, Kecamatan Percut Seituan.
Sementara, Kepala Badan PMD Kabupaten Deliserdang, Dedi Maswardy belum berhasil dikonfirmasi. Namun, beberapa waktu lalu, dia pernah menyebut akan memprioritaskan Balon Kades yang memiliki tingkat pendidikan akhir sarjana.
Begitupun, kata Dedi, hasil seleksi itu akan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh camat masing-masing. Artinya, penetuan tetap di tangan P2K dalam hal menetapkan Calon Kades tersebut. (Walsa)
