Bupati Samosir Rapidin Simbolon mendukung sepenuhnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara yang saat ini sedang mengaudit laporan keuangan APBD Samosir Tahun 2015.
Kita dukung BPK agar melaksanakan audit proyek pembangunan SMAN 1 Pangururan TA 2015 berlantai dua senilai Rp2,3 miliar yang diduga dinilai kurang berkwalitas dan mengalami banyak perbaikan hingga pembayarannya belum seratus persen.
Hal itu ditegaskan Bupati Rapidin Simbolon ketika dihubungi wartawan, Kamis (21/4) di Samosir.
Menurut Rapidin, untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, dirinya mengambil sikap tegas sesuai amanah masyarakat Samosir. "Kalau ada indikasi dugaan korupsi pada pembangunan gedung baru SMAN1 Pangururan, perusahaan bersangkutan harus diblack list," ujarnya.
"Siapapun yang mencoba main-main dengan pembangunan di daerah ini, tidak akan kita biarkan. Karena akan merugikan orang banyak, hal ini demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Samosir kedepan," sebut Rapidin.
Senada dengan Bupati Rapidin, Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Samosir Bresman Sinaga kepada wartawan meneyebutkan, kalau pembangunan SMA Negeri 1 Pangururan dinilai bermasalah, BPK harus melakukan audit.
Ditambahkannya, agar ke depan semua pelaku pembangunan khususnya para kontraktor lebih serius, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi. "Tapi harus lebih profesioanal dan mengutamakan kwalitas pembangunan," tukasnya.
Gedung sekolah berlantai dua itu menghabiskan dana dari APBD Samosir TA 2015 sebesar Rp. 2 Miliar lebih, namun diperkirakan kurang pengawasan dari dinas terkait sehingga pengerjaannya tidak selesai tepat waktu hingga menyeberang tahun anggaran.
Dari kalangan legislatif Ketua DPRD Samosir Rismawaty Simarmata dan wakil ketua Jonner Simbolon juga menyoroti pembangunan Sekolah yang merupakan pilot project di Kabupaten Samosir dan telah mengharumkan nama Samosir selama ini, agar menjadi perhatian semua pihak.
Ketua DPRD Samosir Rismawaty Simarmata dengan tegas mengatakan, kita dukung agar BPK mengauditnya. Dan dalam waktu dekat pihak dewan akan turun langsung meninjau pembangunan itu.
"Dianya menambahkan, menyangkut kebutuhan masyarakat banyak harus tegas, apalagi pembangunan sekolah yang menopang dunia pendidikan, BPK harus serius," ujarnya.
Pembangunan ruang kelas SMAN 1 tersebut dinilai menuai masalah, pasalnya pembayarannya saja tidak seratus persen.
Kita dukung BPK agar melaksanakan audit proyek pembangunan SMAN 1 Pangururan TA 2015 berlantai dua senilai Rp2,3 miliar yang diduga dinilai kurang berkwalitas dan mengalami banyak perbaikan hingga pembayarannya belum seratus persen.
Hal itu ditegaskan Bupati Rapidin Simbolon ketika dihubungi wartawan, Kamis (21/4) di Samosir.
Menurut Rapidin, untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, dirinya mengambil sikap tegas sesuai amanah masyarakat Samosir. "Kalau ada indikasi dugaan korupsi pada pembangunan gedung baru SMAN1 Pangururan, perusahaan bersangkutan harus diblack list," ujarnya.
"Siapapun yang mencoba main-main dengan pembangunan di daerah ini, tidak akan kita biarkan. Karena akan merugikan orang banyak, hal ini demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Samosir kedepan," sebut Rapidin.
Senada dengan Bupati Rapidin, Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Samosir Bresman Sinaga kepada wartawan meneyebutkan, kalau pembangunan SMA Negeri 1 Pangururan dinilai bermasalah, BPK harus melakukan audit.
Ditambahkannya, agar ke depan semua pelaku pembangunan khususnya para kontraktor lebih serius, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi. "Tapi harus lebih profesioanal dan mengutamakan kwalitas pembangunan," tukasnya.
Gedung sekolah berlantai dua itu menghabiskan dana dari APBD Samosir TA 2015 sebesar Rp. 2 Miliar lebih, namun diperkirakan kurang pengawasan dari dinas terkait sehingga pengerjaannya tidak selesai tepat waktu hingga menyeberang tahun anggaran.
Dari kalangan legislatif Ketua DPRD Samosir Rismawaty Simarmata dan wakil ketua Jonner Simbolon juga menyoroti pembangunan Sekolah yang merupakan pilot project di Kabupaten Samosir dan telah mengharumkan nama Samosir selama ini, agar menjadi perhatian semua pihak.
Ketua DPRD Samosir Rismawaty Simarmata dengan tegas mengatakan, kita dukung agar BPK mengauditnya. Dan dalam waktu dekat pihak dewan akan turun langsung meninjau pembangunan itu.
"Dianya menambahkan, menyangkut kebutuhan masyarakat banyak harus tegas, apalagi pembangunan sekolah yang menopang dunia pendidikan, BPK harus serius," ujarnya.
Pembangunan ruang kelas SMAN 1 tersebut dinilai menuai masalah, pasalnya pembayarannya saja tidak seratus persen.
Hal itu dikarenakan rekanananya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, sehingga menjadi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) yang akan dibayarkan di APBD TA. 2016.
Sementara wakil ketua DPRD Samosir Jonner Simbolon menanggapi pembangunan rehabilitasi SMAN 1 yang saat ini menjadi perbincangan hangat mengatakan hal ini tidak boleh terulang lagi. Karena proyek yang masuk KDP menjadi membudaya hal ini tidak boleh ditolerir lagi, budaya ini harus dihilangkan.
Ditambahkanya, pada saat pembahasan anggaranpun baru baru ini hal ini menjadi pembasan yang serius. "Besok kita akan tinjau langsung proyek tersebut," katanya.
Sebelumnya Ketua LSM Komisi Pemantau Pembangunan Perpajakan Indonesia (KP3I) Ranto Limbong mengatakan audit forensik pembangunan gedung SMAN 1 Pangururan, perlu dilakukan BPK RI perwakilan Sumatera Utara yang saat ini sedang mengaudit keuangan APBD Samosir Tahun 2015.
Diduga pembangunan SMAN 1 Pangururan TA 2015 dinilai kurang berkualitas dan mengalami banyak perbaikan hingga pembayarannya belum seratus persen.
Gedung sekolah berlantai dua itu menghabiskan dana dari APBD Samosir TA 2015 Rp2,3 miliar namun diperkirakan kurang pengawasan dari dinas terkait sehingga pengerjaannya tidak selesai tepat waktu hingga menyeberang tahun anggaran.
Anehnya lagi, sekolah andalan tersebut hadap hadapan dengan kantor Kajari Pangururan namun pembangunannya yang sampai menyeberang Tahun Anggaran luput dari pantauan Kejari dan jajaranya. "Sementara Kajari Pangururan hingga saat ini belum pernah menuntaskan kasus korupsi, padahal kasus ada didepan mata," sebut Ranto kecewa.
Selanjutnya Ranto berharap BPK RI yang saat ini sedang menjalankan pemeriksaan dijajaran Pemkab Samosir turun lagsung kelokasi rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Pangururan yang menghabiskan uang negara miliaran itu.
"Pembangunan rehabilitasi kelas SMAN 1 tersebut sudah pasti menuai masalah, pasalnya pembayarannya saja tidak seratus persen karena banyak perbaikan, jadi sekali lagi saya berharap agar BPK turun langsung kelokasi proyek dimaksud," harap Ranto.
Kadis Pendidikan Samosir Marulak Malau melalui Kepala Seksi Sarana Prasarana Dikmen, Sardo Sirumapea kepada wartawan mengatakan proyek rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Pangururan tersebut dikerjakan CV Parsaoran Senilai Rp 2.382.035.000.
Sardo juga mengakui kalau proyek tersebut dikerjakan hingga menyeberang tahun anggaran hingga tanggal 5 Januari 2016, ia benar ada keterlambatan pengerjaanya," ujarnya.(sam-1)
Sementara wakil ketua DPRD Samosir Jonner Simbolon menanggapi pembangunan rehabilitasi SMAN 1 yang saat ini menjadi perbincangan hangat mengatakan hal ini tidak boleh terulang lagi. Karena proyek yang masuk KDP menjadi membudaya hal ini tidak boleh ditolerir lagi, budaya ini harus dihilangkan.
Ditambahkanya, pada saat pembahasan anggaranpun baru baru ini hal ini menjadi pembasan yang serius. "Besok kita akan tinjau langsung proyek tersebut," katanya.
Sebelumnya Ketua LSM Komisi Pemantau Pembangunan Perpajakan Indonesia (KP3I) Ranto Limbong mengatakan audit forensik pembangunan gedung SMAN 1 Pangururan, perlu dilakukan BPK RI perwakilan Sumatera Utara yang saat ini sedang mengaudit keuangan APBD Samosir Tahun 2015.
Diduga pembangunan SMAN 1 Pangururan TA 2015 dinilai kurang berkualitas dan mengalami banyak perbaikan hingga pembayarannya belum seratus persen.
Gedung sekolah berlantai dua itu menghabiskan dana dari APBD Samosir TA 2015 Rp2,3 miliar namun diperkirakan kurang pengawasan dari dinas terkait sehingga pengerjaannya tidak selesai tepat waktu hingga menyeberang tahun anggaran.
Anehnya lagi, sekolah andalan tersebut hadap hadapan dengan kantor Kajari Pangururan namun pembangunannya yang sampai menyeberang Tahun Anggaran luput dari pantauan Kejari dan jajaranya. "Sementara Kajari Pangururan hingga saat ini belum pernah menuntaskan kasus korupsi, padahal kasus ada didepan mata," sebut Ranto kecewa.
Selanjutnya Ranto berharap BPK RI yang saat ini sedang menjalankan pemeriksaan dijajaran Pemkab Samosir turun lagsung kelokasi rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Pangururan yang menghabiskan uang negara miliaran itu.
"Pembangunan rehabilitasi kelas SMAN 1 tersebut sudah pasti menuai masalah, pasalnya pembayarannya saja tidak seratus persen karena banyak perbaikan, jadi sekali lagi saya berharap agar BPK turun langsung kelokasi proyek dimaksud," harap Ranto.
Kadis Pendidikan Samosir Marulak Malau melalui Kepala Seksi Sarana Prasarana Dikmen, Sardo Sirumapea kepada wartawan mengatakan proyek rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Pangururan tersebut dikerjakan CV Parsaoran Senilai Rp 2.382.035.000.
Sardo juga mengakui kalau proyek tersebut dikerjakan hingga menyeberang tahun anggaran hingga tanggal 5 Januari 2016, ia benar ada keterlambatan pengerjaanya," ujarnya.(sam-1)
