[caption id="attachment_51286" align="aligncenter" width="229"]
Yusrizal[/caption]
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Binjai, pada 2016 ini menargetkan seluruh personel pemadam kebakaran (Damkar) dan SAR (Search and Rescue) sudah bersertifikat.
Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Pemerintah Kota Binjai, M Yusrizal saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (27/4/16).
Yusrizal[/caption]Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Binjai, pada 2016 ini menargetkan seluruh personel pemadam kebakaran (Damkar) dan SAR (Search and Rescue) sudah bersertifikat.
Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Pemerintah Kota Binjai, M Yusrizal saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (27/4/16).
"Tahun ini, kita targetkan anggota Damkar dan SAR bisa 100 persen bersertifikat. Sehingga standar teknis, serta pengetahuan dan kemampuan seluruh personel, bisa terpenuhi," terangnya.
Yusrizal mengakui, saat ini baru ada sekitar 8 persen saja dari seluruh personel Damkar dan SAR di lingkungan BPBD Pemerintah Kota Binjai, yang bersertifikat.
Padahal menurutnya, standar minimal kebutuhan personel Damkar dan SAR bersertifikat dalam satu daerah ialah sebesar 80 persen. Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 69 Tahun 2012.
"Penyebab masih sedikitnya jumlah personel Damkar dan SAR kita yang bersertifikat, karena biaya untuk mengikuti pelatihan itu relatif mahal. Sebab itu hanya bisa diadakan di Jakarta," ujar Yusrizal.
Sehingga untuk memenuhi target tersebut, diakuinya, BPBD Pemerintah Kota Binjai berencana mendaftarkan seluruh personel Damkar dan SAR yang belum bersertifikat, untuk mengikuti pelatihan.
"Namun demi menjamin efisiensi anggaran, kita upayakan pelatihannya diadakan di Kota Binjai. Sedangkan trainernya langsung kita datangkan dari Jakarta," ungkap Yusrizal.(hendra)
Yusrizal mengakui, saat ini baru ada sekitar 8 persen saja dari seluruh personel Damkar dan SAR di lingkungan BPBD Pemerintah Kota Binjai, yang bersertifikat.
Padahal menurutnya, standar minimal kebutuhan personel Damkar dan SAR bersertifikat dalam satu daerah ialah sebesar 80 persen. Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 69 Tahun 2012.
"Penyebab masih sedikitnya jumlah personel Damkar dan SAR kita yang bersertifikat, karena biaya untuk mengikuti pelatihan itu relatif mahal. Sebab itu hanya bisa diadakan di Jakarta," ujar Yusrizal.
Sehingga untuk memenuhi target tersebut, diakuinya, BPBD Pemerintah Kota Binjai berencana mendaftarkan seluruh personel Damkar dan SAR yang belum bersertifikat, untuk mengikuti pelatihan.
"Namun demi menjamin efisiensi anggaran, kita upayakan pelatihannya diadakan di Kota Binjai. Sedangkan trainernya langsung kita datangkan dari Jakarta," ungkap Yusrizal.(hendra)
