[caption id="attachment_50041" align="aligncenter" width="478"]
Ilustrasi satpol pp[/caption]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) akan memanggil PT Delta Multi Mandiri (DMM) yang menaungi 50 personil Sat Pol PP outsourcing yang sejak tiga bulan terakhir tidak gajian.
Sekretaris Satpol PP Pemkab Deliserdang, AE Siregar mengungkapkan jika pihaknya akan melakukan pertemuan dengan PT DMM pada besok Rabu (6/4).
Ditanya apakah ada tanda -tanda gaji akan dibayarkan, dirinya tidak dapat memastikannya. Dirinya pun mengaku tidak mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi.
"Tanya si Deni ajalah, dia bagian keuangan itu. Belum tau saya (tanda tanda). Orang itulah bagaimana nantinya,”ujarnya.
Ilustrasi satpol pp[/caption]Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) akan memanggil PT Delta Multi Mandiri (DMM) yang menaungi 50 personil Sat Pol PP outsourcing yang sejak tiga bulan terakhir tidak gajian.
Sekretaris Satpol PP Pemkab Deliserdang, AE Siregar mengungkapkan jika pihaknya akan melakukan pertemuan dengan PT DMM pada besok Rabu (6/4).
Ditanya apakah ada tanda -tanda gaji akan dibayarkan, dirinya tidak dapat memastikannya. Dirinya pun mengaku tidak mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi.
"Tanya si Deni ajalah, dia bagian keuangan itu. Belum tau saya (tanda tanda). Orang itulah bagaimana nantinya,”ujarnya.
Sementara itu Kadisnaker Deliserdang, Jonas Damanik menegaskan jika hal ini dapat berdampak negative terhadap marwah Pemkab Deliserdang. Menurut Jonas tidak seharusnya gaji pekerja ditahan oleh perusahaan.
"Sayangnya tidak ada masuk pengaduan sama kita , kalau ada pengaduan maka akan langsung kita proses. Mana ada cerita sama saya meskipun itu rekanan Pemkan. Kalian tahunya gimana aku sama perusahaan – perusahaan ini kalau tidak bagus , kita proses terus,” tegas Jonas.
Sementara itu salah seorang petugas Sat Pol PP outsourcing mengungkapkan jika perusahaan tempat mereka bernaung sepertinya tidak peduli dengan nasib mereka. Padahal akibat tidak gajian selama tiga bulan ini kehiupan mereka susah dan hutang sudah menumpuk.
"Kami belum gajian juga ini, uda susah kali ini. Belum lagi biaya sekolah, untuk makan sehari-hari saja susah sekarang,” lirihnya.
Para petugas Sat Pol PP ini pun tidak kuasa untuk melakukan aksi demo memperjuangkan hak mereka. Menurut mereka jika ada menandatangani tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa dalam kondisi apa pun.
"kami ada menandatangani tida boleh melakukan aksi unjuk rasa. Cuma bertanya ajanya kapan akan gajian. Tadi kata atasan besok pihak perusahaan akan datang ke kantor. Lihat besoklah ini ceritanya kalau gak gajian juga ntah cemanalah lagi ceritanya,” ketus petugas Sat Pol PP outsourcing lainnya. (walsa)
"Sayangnya tidak ada masuk pengaduan sama kita , kalau ada pengaduan maka akan langsung kita proses. Mana ada cerita sama saya meskipun itu rekanan Pemkan. Kalian tahunya gimana aku sama perusahaan – perusahaan ini kalau tidak bagus , kita proses terus,” tegas Jonas.
Sementara itu salah seorang petugas Sat Pol PP outsourcing mengungkapkan jika perusahaan tempat mereka bernaung sepertinya tidak peduli dengan nasib mereka. Padahal akibat tidak gajian selama tiga bulan ini kehiupan mereka susah dan hutang sudah menumpuk.
"Kami belum gajian juga ini, uda susah kali ini. Belum lagi biaya sekolah, untuk makan sehari-hari saja susah sekarang,” lirihnya.
Para petugas Sat Pol PP ini pun tidak kuasa untuk melakukan aksi demo memperjuangkan hak mereka. Menurut mereka jika ada menandatangani tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa dalam kondisi apa pun.
"kami ada menandatangani tida boleh melakukan aksi unjuk rasa. Cuma bertanya ajanya kapan akan gajian. Tadi kata atasan besok pihak perusahaan akan datang ke kantor. Lihat besoklah ini ceritanya kalau gak gajian juga ntah cemanalah lagi ceritanya,” ketus petugas Sat Pol PP outsourcing lainnya. (walsa)
