Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Keputusan Presiden (Kepres) pembentukan Badan Otorita Danau Toba akan selesai pada beberapa pekan mendatang.
Luhut menyampaikannya saat menggelar rapat sinkronisasi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan sejumlah bupati sekawasan Danau Toba di Hotel Grand Antares Medan, Minggu (22/6/2016).
"Dalam beberapa pekan ini Kepres Badan Otorita Danau Toba sudah bisa ditandatangani Presiden, sehingga kita bisa langsung action," ujar Luhut.
Luhut menyampaikannya saat menggelar rapat sinkronisasi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan sejumlah bupati sekawasan Danau Toba di Hotel Grand Antares Medan, Minggu (22/6/2016).
"Dalam beberapa pekan ini Kepres Badan Otorita Danau Toba sudah bisa ditandatangani Presiden, sehingga kita bisa langsung action," ujar Luhut.
Pada rapat tersebut, para pemangku kepentingan tidak hanya membahas Kepres pembentukan Badan Otorita Danau Toba, namun juga membahas tentang keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang sedang hangat menjadi pembicaraan publik saat ini.
Selain peristiwa kematian massal ikan di KJA milik warga Haranggaol beberapa waktu lalu, jumlah KJA juga telah melebihi daya dukung maksimal perairan Danau Toba. Bahkan, KJA dituding sebagai penyebab utama tingginya kandungan posfor dan rendahnya kadar oksigen di perairan Danau Toba saat ini.
"KJA penyebab utama pencemaran air di Danau Toba," ujar Kepala BLH Sumut Hidayati beberapa waktu lalu.
Sementara, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengimbau para bupati di kawasan Danau Toba yang hadir pada rapat tersebut untuk tidak lagi mengeluarkan izin terkait pembukaan KJA di Danau Toba.
"Saya harap kabupaten tidak lagi mengeluarkan izin dan dilakukan pengawasan ketat," pungkas Erry.(snd)
Selain peristiwa kematian massal ikan di KJA milik warga Haranggaol beberapa waktu lalu, jumlah KJA juga telah melebihi daya dukung maksimal perairan Danau Toba. Bahkan, KJA dituding sebagai penyebab utama tingginya kandungan posfor dan rendahnya kadar oksigen di perairan Danau Toba saat ini.
"KJA penyebab utama pencemaran air di Danau Toba," ujar Kepala BLH Sumut Hidayati beberapa waktu lalu.
Sementara, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengimbau para bupati di kawasan Danau Toba yang hadir pada rapat tersebut untuk tidak lagi mengeluarkan izin terkait pembukaan KJA di Danau Toba.
"Saya harap kabupaten tidak lagi mengeluarkan izin dan dilakukan pengawasan ketat," pungkas Erry.(snd)
