Perwakilan supir truk dan pengusaha angkutan truk kembali meminta Pemko Binjai dan Muspida Binjai untuk kembali meninjau keputusan pemasangan portal di beberapa inti jalanan di Binjai yang sangat menyulitkan dan menyusahkan para supir truk.
Koordinator supir truk J Payo Sitepu dihadapan ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba SH dan Sekda H Eliyuzar Siregar meminta agar Pemko Binjai memberikan solusi kepada para supir truk.
Dimana sudah 2 bulan pasca pemasangan portal tersebut, kata J Payo Sitepu selama itulah para supir truk tidak bekerja lagi, karena tidak bisa melintas dari Kota Binjai, termasuk truk pengangkutan yang datang dari Kabupaten Langkat.
“Sudah 2 bulan portal dipasang. Selama itu, para supir ini menjadi pengangguran dan tidak bekerja lagi. Kami meminta Pemko Binjai untuk memberikan solusi untuk masalah ini,” pintanya, Senin (23/5/16) jam 14.00 wib.
Pemasangan portal sendiri, tambah ketua MPC PP Kota Binjai itu seperti bencana 'banjir bandang' bagi para pengusaha truk. Dimana tiba-tiba saja Pemko Binjai memasang portal dengan alasan agar penggunaan truk bermuatan besar tidak digunakan lagi dan hanya bisa menggunakan truk colt diesel.
"Ini seperti banjir bandang bagi kami. Tiba-tiba saja datang tidak ada aba-aba atau pemberitahuan. Ini sangat merugikan kami. Karena Pemko Binjai tidak ada memberitahukan kepada pengusaha angkutan truk," katanya.
Dengan kesalahan atau kelalaian Pemko Binjai tersebut, mereka meminta agar Pemko Binjai memberikan beberapa waktu kepada mereka untuk mempersilahkan truk bermuatan besar bisa melintas menunggu semua truk berukuran besar diganti menjadi truk Colt Diesel.
"Kasihanilah kami para supir truk ini untuk beberapa waktu saja. Berikan kami kesempatan untuk membenahi penggunaan truk," ujarnya.
Selain J Payo Sitepu, ketua Satgas PDI Perjuangan Sumut Zaini S menyebutkan agar keputusan Pemko Binjai dan Muspida tidak memiskinkan orang miskin. "Para supir ini bekerja hari ini hanya mencari uang untuk makan besok. Bukan seperti pegawai yang setiap bulannya mendapatkan gaji. Tolong kasihani mereka, bukan kekayaan yang mereka cari. Berikan secepatnya solusi bagi para supir,” kata Zaini yang juga adalah Ketua LMP Binjai itu.
Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba SH menyatakan kalau DPRD Binjai meminta agar para pengusaha dan supir truk untuk bersabar menunggu waktu. “Kami Muspida akan membahas dan merapatkan ini di Mapolres Binjai,” sebutnya.
Sekda Binjai H Eliyuzar Siregar yang hadir mewakili Walikota Binjai H M Idaham menyebutkan keputusan pemasangan portal tidak merupakan keputusan sendiri oleh Pemko Binjai melainkan Muspida Kota Binjai seperti Polres Binjai, Kodim 0203/LKT, Kejaksaan Negeri Binjai dan DPRD Binjai. "Keputusan rapat muspida akan dibahas untuk kebaikan bersama. Dimana jalanan tidak rusak, masyarakat tidak dirugikan," ujar Sekda.(hendra)
Dengan kesalahan atau kelalaian Pemko Binjai tersebut, mereka meminta agar Pemko Binjai memberikan beberapa waktu kepada mereka untuk mempersilahkan truk bermuatan besar bisa melintas menunggu semua truk berukuran besar diganti menjadi truk Colt Diesel.
"Kasihanilah kami para supir truk ini untuk beberapa waktu saja. Berikan kami kesempatan untuk membenahi penggunaan truk," ujarnya.
Selain J Payo Sitepu, ketua Satgas PDI Perjuangan Sumut Zaini S menyebutkan agar keputusan Pemko Binjai dan Muspida tidak memiskinkan orang miskin. "Para supir ini bekerja hari ini hanya mencari uang untuk makan besok. Bukan seperti pegawai yang setiap bulannya mendapatkan gaji. Tolong kasihani mereka, bukan kekayaan yang mereka cari. Berikan secepatnya solusi bagi para supir,” kata Zaini yang juga adalah Ketua LMP Binjai itu.
Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba SH menyatakan kalau DPRD Binjai meminta agar para pengusaha dan supir truk untuk bersabar menunggu waktu. “Kami Muspida akan membahas dan merapatkan ini di Mapolres Binjai,” sebutnya.
Sekda Binjai H Eliyuzar Siregar yang hadir mewakili Walikota Binjai H M Idaham menyebutkan keputusan pemasangan portal tidak merupakan keputusan sendiri oleh Pemko Binjai melainkan Muspida Kota Binjai seperti Polres Binjai, Kodim 0203/LKT, Kejaksaan Negeri Binjai dan DPRD Binjai. "Keputusan rapat muspida akan dibahas untuk kebaikan bersama. Dimana jalanan tidak rusak, masyarakat tidak dirugikan," ujar Sekda.(hendra)
