Tujuh fraksi DPRD Karo, Senin (6/3) menyampaikan pemandangan umum atas nota pengantar dan nota keuangan Bupati Karo terhadap Renperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Karo Jalan Veteran No.14 Kabanjahe.
Rapat Paripurna tersebut sempat molor selama tiga jam, namun rapat tersebut dapat berjalan dengan baik. Pukul 12:15 WIB rapat baru dimulai yang dipimpin Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti didampingi kedua wakilnya Inolia br Ginting dan Effendi Sinukaban.
Dari ketujuh fraksi diantaranya Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, Hanura, Gerindra dan PKPI yang menyampaikan pemandangan umumnya. Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Golkar yang paling menarik menyampaikan pemandangan umumnya.
Pemandangan umum fraksi PKPI yang disampaikan Sarijon Bako, SP selaku ketua fraksi mengatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 7 ayat 1. Dimana kepala Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sebagaiamana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf b mempunyai tugas menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.Sekaitan dengan itu fraksi PKPI menemukan dalam rancangan APBD 2017 masih banyak kegiatan atau program yang penyampaiannya masih secara gelondongan seperti di Dinas Pendidikan.
Begitu juga dalam penjelasan nota pengantar Bupati Karo tentang penyampaian rancangan Perda tentang APBD 2017. Bahwa peningkatan dana perimbangan terjadi pada kelompok bagi hasil pajak bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara pada kelompok Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik mengalami penurunan. Masih ada pekerjaan fisik tahun anggaran 2016 yang bersumber dari DAK tidak dapat dicairkan dananya.
Dana Hibah pada program Pamsimas untuk meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah pedesaan serta PRI Urban sebesar Rp. 735.000.000 tahun anggaran 2017.
Fraksi PKPI mempertanyakan daftar desa sasaran, jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum serta mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebelum program tersebut direalisasikan.
Besarnya peningkatan belanja di bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan air minum. Pemerintah perlu menjelaskan terkait dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi serta jumlah penduduk yang menerapkan stop buang air besar dan sanitasi.
Selanjutnya Fraksi PKPI memandanga bahwa pengelolaan aset harus dilaksankan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengantisipasi aset daerah yang menghasilkan PAD dikuasai pihak lain. Begitu juga status aset daerah yang terlantar di kawasan Sipiso-piso berupa gedung tiga lantai. Pengelolaan Mbal-mbal Nodi di Kecamatan Lau Baleng yang selalu menimbulkan konflik horizontal dan vertikal ditengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo perlu mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam menghindari konflik.
Lain halnya dengan Fraksi Golkar pada kesempatannya menyampaikan pemandangan umumnya yang disampaikan Ketua Fraksi Ferianta Purba SE . Dimana dalam penyusunan RPJMDperlu diperhatikan RPJMDesa periode 2017-2022 agar tidak terjadi duplikasi program.
Peningkatan kapasitas kemampuan aparatur desa merupakan tanggungjawab pemkab Karo agar benar-benar dilakukan secara terstruktur, efektif dan Comprehensif untuk menghindari potensi pemdes terjerat hukum.
Sekaitan dengan program peningkatan bidang pariwisata fraksi Golkar telah berkali-kali mengingatkan agar pihak eksekutif melalui SKPD nya dapat menjalankan tupoksinya. Bidang kebersihan dapat menjaga kebersihan di sepanjang jalan nasional. Silpa P-APBD TA 2016 agar diprioritaskan di APBD 2017.
Pasar Tradisional Berastagi sudah selayaknya direvitalisasi, Taman Mejuah-juah bdan Bukit Gundaling dan Jalan Lingkar Desa Jaranguda tembus Pelawi dibuat fasilitas penerangan lampu. Selain itu, Fraksi Golkar mempertanyakan kontribusi PT WEB, PLN dan Geothermal milik Pertamina di Berastagi.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakilnya Cory Sebayang, seluruh SKPD Lingkungan Pemkab, Forkopimda Pemkab Karo, BUMN/BUMD dan LSM serta insan Pers.(Marko)
Fraksi PKPI mempertanyakan daftar desa sasaran, jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum serta mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebelum program tersebut direalisasikan.
Besarnya peningkatan belanja di bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan air minum. Pemerintah perlu menjelaskan terkait dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi serta jumlah penduduk yang menerapkan stop buang air besar dan sanitasi.
Selanjutnya Fraksi PKPI memandanga bahwa pengelolaan aset harus dilaksankan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengantisipasi aset daerah yang menghasilkan PAD dikuasai pihak lain. Begitu juga status aset daerah yang terlantar di kawasan Sipiso-piso berupa gedung tiga lantai. Pengelolaan Mbal-mbal Nodi di Kecamatan Lau Baleng yang selalu menimbulkan konflik horizontal dan vertikal ditengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo perlu mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam menghindari konflik.
Lain halnya dengan Fraksi Golkar pada kesempatannya menyampaikan pemandangan umumnya yang disampaikan Ketua Fraksi Ferianta Purba SE . Dimana dalam penyusunan RPJMDperlu diperhatikan RPJMDesa periode 2017-2022 agar tidak terjadi duplikasi program.
Peningkatan kapasitas kemampuan aparatur desa merupakan tanggungjawab pemkab Karo agar benar-benar dilakukan secara terstruktur, efektif dan Comprehensif untuk menghindari potensi pemdes terjerat hukum.
Sekaitan dengan program peningkatan bidang pariwisata fraksi Golkar telah berkali-kali mengingatkan agar pihak eksekutif melalui SKPD nya dapat menjalankan tupoksinya. Bidang kebersihan dapat menjaga kebersihan di sepanjang jalan nasional. Silpa P-APBD TA 2016 agar diprioritaskan di APBD 2017.
Pasar Tradisional Berastagi sudah selayaknya direvitalisasi, Taman Mejuah-juah bdan Bukit Gundaling dan Jalan Lingkar Desa Jaranguda tembus Pelawi dibuat fasilitas penerangan lampu. Selain itu, Fraksi Golkar mempertanyakan kontribusi PT WEB, PLN dan Geothermal milik Pertamina di Berastagi.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakilnya Cory Sebayang, seluruh SKPD Lingkungan Pemkab, Forkopimda Pemkab Karo, BUMN/BUMD dan LSM serta insan Pers.(Marko)
