[caption id="attachment_77227" align="aligncenter" width="470"]
Puskesmas[/caption]
Persoalan pungutan liar yang marak di puskesmas di Medan seakan tak ada habisnya. Meski Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution membantah tak ada pungutan liar, dan kutipan itu hanya sebuah kepantasan untuk menjamu asesor akreditasi, ternyata fakta di lapangan berbeda.
Hari ini, pernyataan Akhyar itu benar-benar bertolak belalang dengan beredarnya formulir yang isinya menyatakan bahwa dana yang dikutip Februari dan Maret lalu dari para staf pegawai puskesmas sebagai dana untuk program kebersamaan dan kekeluargaan.
"Kami semua diminta menandatangani formulir itu. Isinya menyatakan bahwa uang yang mereka kutip kemarin bukan untuk akreditasi tetapi untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kami tak mau menekennya," kata dokter gigi Esther Sitompul didampingi dokter Ricky Ginting, dokter Eni Ginting, Elisabeth ginting dan Adalina Bukit.
"Mereka sudah terang-terangan membohongi publik," timpal dokter Ricky.
Lebih jauh dokter Eni Ginting mengatakan, laporan pungutan liar dan beredarnya formulir tersebut juga sudah mereka sampaikan langsung ke dr. Taufiq dari Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.
Sayangnya dokter Taufiq tidak mau mengomentari laporan ini meski permintaan konfirmasi sudah diajukam via telepon seluler maupun WhatsAppnya.
Ombudsman Perwakilan Sumut berbeda pandangan dengan Akhyar. Menurut Kepala Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Akhyar sepertinya membela pelaku-pelaku pungli. "Masa kutipan itu tak diakui sebagai pungli. Itu jelas pungli. Faktanya ada," katanya geram.
Abyadi menyebut, para pejabat di Dinas Kesehatan bahkan Wakil Walikota Medan sedang ketakutan menyikapi kasus ini. Lantaran terungkap ke publik, mereka gamang menghadapinya. "Saya kira mereka ketakutan sehingga mencari-cari alibi dan dalih untuk pembenaran. Kok gak mau jujur saja. Akui saja ada pungli. Baru bereskan. Uang dikembalikan, selesai. Tak perlu cari-cari alasan," katanya mengeritik.
Ombudsman menyayangkan perilaku pejabat di Kota Medan. Menurutnya, karakter pejabat kita masih buruk, tidak mau jujur dan tidak mau disorot apalagi dikritik soal kinerjanya. "Mestinya pejabat kita ini jadi tauladan. Jangan suka bikin fakta-fakta baru untuk membohongi publik. Wakil walikota nggak cocok bicara begitu. Kok baru sekarang beredar formulir untuk menyatakan uang kutipan itu demi kekeluargaan. Jelas-jelas ini alibi dan pembenaran. Lagian kok Wakil Walikota nuduh belasan staf pegawai mau cari jabatan gara-gara melapor pungli. Saya tegaskan, kita akan panggil kepala-kepala puskesmas itu segera. Surat pemanggilan sudah kita siapkan," pungkasnya.
Dikuatirkan gara-gara kasus pungli ini, Medan akan kelabakan atau bisa gagal mewujudkan 20 puskesmasnya meraih akreditasi. Dah kalau sampai gagal, program pelayanan ke masyarakat bisa makin buruk (rel)
Puskesmas[/caption]Persoalan pungutan liar yang marak di puskesmas di Medan seakan tak ada habisnya. Meski Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution membantah tak ada pungutan liar, dan kutipan itu hanya sebuah kepantasan untuk menjamu asesor akreditasi, ternyata fakta di lapangan berbeda.
Hari ini, pernyataan Akhyar itu benar-benar bertolak belalang dengan beredarnya formulir yang isinya menyatakan bahwa dana yang dikutip Februari dan Maret lalu dari para staf pegawai puskesmas sebagai dana untuk program kebersamaan dan kekeluargaan.
"Kami semua diminta menandatangani formulir itu. Isinya menyatakan bahwa uang yang mereka kutip kemarin bukan untuk akreditasi tetapi untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kami tak mau menekennya," kata dokter gigi Esther Sitompul didampingi dokter Ricky Ginting, dokter Eni Ginting, Elisabeth ginting dan Adalina Bukit.
"Mereka sudah terang-terangan membohongi publik," timpal dokter Ricky.
Lebih jauh dokter Eni Ginting mengatakan, laporan pungutan liar dan beredarnya formulir tersebut juga sudah mereka sampaikan langsung ke dr. Taufiq dari Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.
Sayangnya dokter Taufiq tidak mau mengomentari laporan ini meski permintaan konfirmasi sudah diajukam via telepon seluler maupun WhatsAppnya.
Ombudsman Perwakilan Sumut berbeda pandangan dengan Akhyar. Menurut Kepala Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Akhyar sepertinya membela pelaku-pelaku pungli. "Masa kutipan itu tak diakui sebagai pungli. Itu jelas pungli. Faktanya ada," katanya geram.
Abyadi menyebut, para pejabat di Dinas Kesehatan bahkan Wakil Walikota Medan sedang ketakutan menyikapi kasus ini. Lantaran terungkap ke publik, mereka gamang menghadapinya. "Saya kira mereka ketakutan sehingga mencari-cari alibi dan dalih untuk pembenaran. Kok gak mau jujur saja. Akui saja ada pungli. Baru bereskan. Uang dikembalikan, selesai. Tak perlu cari-cari alasan," katanya mengeritik.
Ombudsman menyayangkan perilaku pejabat di Kota Medan. Menurutnya, karakter pejabat kita masih buruk, tidak mau jujur dan tidak mau disorot apalagi dikritik soal kinerjanya. "Mestinya pejabat kita ini jadi tauladan. Jangan suka bikin fakta-fakta baru untuk membohongi publik. Wakil walikota nggak cocok bicara begitu. Kok baru sekarang beredar formulir untuk menyatakan uang kutipan itu demi kekeluargaan. Jelas-jelas ini alibi dan pembenaran. Lagian kok Wakil Walikota nuduh belasan staf pegawai mau cari jabatan gara-gara melapor pungli. Saya tegaskan, kita akan panggil kepala-kepala puskesmas itu segera. Surat pemanggilan sudah kita siapkan," pungkasnya.
Dikuatirkan gara-gara kasus pungli ini, Medan akan kelabakan atau bisa gagal mewujudkan 20 puskesmasnya meraih akreditasi. Dah kalau sampai gagal, program pelayanan ke masyarakat bisa makin buruk (rel)
