[caption id="attachment_77661" align="aligncenter" width="809"]
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Berutu[/caption]
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor di Jenewa, Swiss, saat ini sedang mengadakan pertemuan internasional dengan agenda Universal Periodic Review of Human Rights.
Forum internasional ini melakukan pembahasan terhadap perkembangan pelaksanaan program Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara anggota, termasuk Indonesia.
Dalam kesempatan ini, turut hadir sebagai delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Berutu, beserta utusan lain nya.
“Kebanggaan menjadi warga Indonesia, sekaligus sebagai salah seorang pengambil keputusan di sebuah wilayah kabupaten sangat saya rasakan ketika memasuki Gedung United Nations (PBB) di Jenewa, Swiss. Apalagi pada saat Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM memaparkan berbagai capaian dan perkembangan Indonesia kepada dunia Internasional,” ujar Remigo dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2017).
Dia menjelaskan bahwa selama 3 jam pemaparan Indonesia yang telah disusun sebelumnya di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa mendapatkan apresiasi dan berbagai tanggapan dari perwakilan negara-negara yang hadir.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Berutu[/caption]Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor di Jenewa, Swiss, saat ini sedang mengadakan pertemuan internasional dengan agenda Universal Periodic Review of Human Rights.
Forum internasional ini melakukan pembahasan terhadap perkembangan pelaksanaan program Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara anggota, termasuk Indonesia.
Dalam kesempatan ini, turut hadir sebagai delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Berutu, beserta utusan lain nya.
“Kebanggaan menjadi warga Indonesia, sekaligus sebagai salah seorang pengambil keputusan di sebuah wilayah kabupaten sangat saya rasakan ketika memasuki Gedung United Nations (PBB) di Jenewa, Swiss. Apalagi pada saat Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM memaparkan berbagai capaian dan perkembangan Indonesia kepada dunia Internasional,” ujar Remigo dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2017).
Dia menjelaskan bahwa selama 3 jam pemaparan Indonesia yang telah disusun sebelumnya di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa mendapatkan apresiasi dan berbagai tanggapan dari perwakilan negara-negara yang hadir.
Dunia Internasional mengakui bahwa Indonesia telah banyak melakukan kemajuan dalam menjunjung tinggi HAM, seperti komitmen terhadap Pendidikan, Kesehatan melalui Program BPJS, kesetaraan gender yang terus ditunjukkan secara nyata, penanganan kesehatan ibu dan anak serta salah satunya adalah kebebasan beragama.
“Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan salah satu delegasi Indonesia pada pertemuan Universal Periodic Review of Human Rights di Jenewa, Swiss, tanggal 2-5 Mei 2017, merupakan bagian yang penting yang telah menunjukkan kepada dunia internasional komitmennya pada penegakan HAM. Berbagai program yang telah dan sedang berjalan dinilai sejalan dengan tuntutan dunia internasional kepada negara-negara anggota,” jelas Remigo.
Remigo menjelaskan bahwa dengan memberikan akses Pendidikan yang luas kepada masyarakat, akses kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, keberpihakan pemerintah kepada kesehatan ibu hamil dan anak, merupakan sedikit dari berbagai program lainnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
"Berbagai kebijakan itulah, maka Pemkab Pakpak Bharat diganjar dengan penghargaan Kabupaten Peduli HAM yang diberikan oleh Kemenkumham dalam 4 tahun berturut-turut," ungkapnya.
Walaupun demikian, sambungnya, berbagai rekomendasi dan catatan juga diberikan oleh dunia internasional dalam pertemuan ini, seperti penghapusan hukuman mati dan beberapa lainnya. Tentu ini harus disesuaikan dengan situasi di Indonesia.
“Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat secara langsung menjadi bagian dari peristiwa penting ini akan semakin kuat menancapkan komitmennya atas pemenuhan hak warganya dan berharap bersama-sama dengan seluruh masyarakat bergandengan tangan membangun dirinya agar bisa menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang dapat menjadi contoh dalam pemenuhan HAM,” pungkas Remigo.(sandy/rel)
“Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan salah satu delegasi Indonesia pada pertemuan Universal Periodic Review of Human Rights di Jenewa, Swiss, tanggal 2-5 Mei 2017, merupakan bagian yang penting yang telah menunjukkan kepada dunia internasional komitmennya pada penegakan HAM. Berbagai program yang telah dan sedang berjalan dinilai sejalan dengan tuntutan dunia internasional kepada negara-negara anggota,” jelas Remigo.
Remigo menjelaskan bahwa dengan memberikan akses Pendidikan yang luas kepada masyarakat, akses kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, keberpihakan pemerintah kepada kesehatan ibu hamil dan anak, merupakan sedikit dari berbagai program lainnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
"Berbagai kebijakan itulah, maka Pemkab Pakpak Bharat diganjar dengan penghargaan Kabupaten Peduli HAM yang diberikan oleh Kemenkumham dalam 4 tahun berturut-turut," ungkapnya.
Walaupun demikian, sambungnya, berbagai rekomendasi dan catatan juga diberikan oleh dunia internasional dalam pertemuan ini, seperti penghapusan hukuman mati dan beberapa lainnya. Tentu ini harus disesuaikan dengan situasi di Indonesia.
“Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat secara langsung menjadi bagian dari peristiwa penting ini akan semakin kuat menancapkan komitmennya atas pemenuhan hak warganya dan berharap bersama-sama dengan seluruh masyarakat bergandengan tangan membangun dirinya agar bisa menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang dapat menjadi contoh dalam pemenuhan HAM,” pungkas Remigo.(sandy/rel)
