 |
| Kartu BPJS |
"Sejak tahun 2016 kita (anggota DPRD Binjai) sudah terdaftar di BPJS, namun hingga saat ini, kami belum juga menerima kartu BPJS, pihak BPJS hanya memberikan selembat kertas atau kartu sementara," jelas Maruli Malau, salah satu anggota DPRD Binjai fraksi PPP
Kemarin, lanjut Maruli, DPRD Binjai telah bekerjasama dengan pihak asuransi swasta, namun, sejak satu tahun lalu, keluar peraturan yang mewajibkan anggota DPRD untuk mengikuti asuransi milik pemerintah (BPJS).
"Dulu kita kerjasama dengan asuransi swasta, namun keluar peraturan baru, makanya kita ikut BPJS, sesuai dengan peraturan tersebut," ujarnya.
Selain itu, lanjut Maruli, fasilitas yang diberikan pihak BPJS tidak sesuai dengan tarif BPJS milik anggota DPRD.
"Kita BPJS kelas A, atau kelas 1, namun, fasilitas diberikan kelas III, jelas ini tidak sesuai dengan apa yang kita daftar kita bayar dan jelas kita kecewa dengan hal ini," paparnya.
Bila kartu BPJS milik beberapa anggota DPRD Kota Binjai belum keluar juga hingga akhir bulan Juli ini, maka, DPRD meminta agar pihak BPJS segera mengembalikan uang mereka.
"Kita bayar langsung di potong dari gaji kami, namun, kenapa pihak BPJS tidak serius dalam hal ini, kami kecewa dengan pihak BPJS. Seandainya mereka belum siap untuk menerima anggota DPRD sebagai anggota BPJS, tapi kenapa mereka mau menerima uang iurannya," pungkas Maruli.
Berikut nama sejumlah anggota DPRD Binjai yang belum menerima kartu BPJS : H. Juliati, Mat Sah, Gim Ginting, Ari Hamzah Surbakti, M. Yusuf (cok aang) dan El Mita.(hendra)
Kemarin, lanjut Maruli, DPRD Binjai telah bekerjasama dengan pihak asuransi swasta, namun, sejak satu tahun lalu, keluar peraturan yang mewajibkan anggota DPRD untuk mengikuti asuransi milik pemerintah (BPJS).
"Dulu kita kerjasama dengan asuransi swasta, namun keluar peraturan baru, makanya kita ikut BPJS, sesuai dengan peraturan tersebut," ujarnya.
Selain itu, lanjut Maruli, fasilitas yang diberikan pihak BPJS tidak sesuai dengan tarif BPJS milik anggota DPRD.
"Kita BPJS kelas A, atau kelas 1, namun, fasilitas diberikan kelas III, jelas ini tidak sesuai dengan apa yang kita daftar kita bayar dan jelas kita kecewa dengan hal ini," paparnya.
Bila kartu BPJS milik beberapa anggota DPRD Kota Binjai belum keluar juga hingga akhir bulan Juli ini, maka, DPRD meminta agar pihak BPJS segera mengembalikan uang mereka.
"Kita bayar langsung di potong dari gaji kami, namun, kenapa pihak BPJS tidak serius dalam hal ini, kami kecewa dengan pihak BPJS. Seandainya mereka belum siap untuk menerima anggota DPRD sebagai anggota BPJS, tapi kenapa mereka mau menerima uang iurannya," pungkas Maruli.
Berikut nama sejumlah anggota DPRD Binjai yang belum menerima kartu BPJS : H. Juliati, Mat Sah, Gim Ginting, Ari Hamzah Surbakti, M. Yusuf (cok aang) dan El Mita.(hendra)
