 |
| Ilustrasi korupsi |
Binjai Coruption Watch (BCW) melalui Ketuanya, Gito
Affandi meminta agar pihak penegak hukum bertindak tegas dalam menindak kasus
korupsi yang ada di Kota Binjai, Senin (21/8/17).
Dikatakannya, saat ini, pihaknya telah banyak melaporkan
kasus tindak korupsi yang ada di Kota Binjai. Namun, hingga saat ini, terproses
hukum sangat minim.
"Banyak yang sudah kita laporkan kasus tindak
korupsi di Kota Binjai ini, bahkan kerugian tersebut mencapai miliaran, namun
hingga sekarang minim proses hukum dan tidak ada tindak lanjut," jelasnya.
Seperti kasus korupsi Dispenda terkait anggaran perjalanan dinas, Dinas PU,
pembangunan Sky Cross penggunaan dan terlantarnya bangunan, DPRD Binjai,
anggaran penunjang dewan, air, listrik, perumahan dan Walikota Kota Binjai
terkait buku sekolah Idaman yang ke empat kasus ini masih mengendap dan tak ada
tindak lanjutnya.
"Kita sudah melapor dari tahun 2004 ke Polres
Binjai, Polda Sumut, Kejari Binjai bahkan sampai ke KPK, namun tidak ada juga
tindakan dari penegak hukum," paparnya.
"Hukum tegakan dengan benar. Jangan sampai kita
kecewa dengan penegak hukum. Pihak penegak hukum juga harus bertindak
nyata," cetusnya.
Dia juga meyakini, BPKP Sumut Dan RI disinyalir terlibat
dalam masalah ini, sebab lembaga ini pemeriksa, namun hingga kini tak ada juga
tindakan tegas dari lembaga tersebut.
"Contoh kasus PU tahun 2010, luput dari BPKP. Dari Rp4.2
miliar kerugian, setelah diaudit menjadi Rp3.8 miliar, kasus ini di tangani
kejaksaan," ujarnya.(hendra)
