Untuk penguatan sinergi antara kanwil Ditjen perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara dengan Pemda guna mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang kredibel dan akuntabel, Kanwil ditjen pembendaharaan Prov Sumut saat ini menyelenggarakan Rakor Pemda, salah satu rakor Pemda adalah penandatangan MoU antara Kanwil Ditjen pembendaharaan Prov. Sumut dengan seluruh Pemda Lingkup Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Selasa ( 31/10) di Convention Hall hotel Santika Premier Dyandra Jalan Kapten Maulana lubis No.7 Medan Petisah.
Rapat kordinasi pemerintah daerah tahun 2017 mengusung tema "Penguatan Sinergi dalam pengelolaan Keuangan yang kredibel dan Akuntabel."
Acara tersebut diawali dengan sambutan kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Bakhtaruddin, dilanjutkan keynote speech sekaligus pembukaan secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku H. Erry Nuradi.
Dalam sambutannya, Tengku H. Erry Nuradi menyampaikan apreisasi dan penghargaan setinggi tinginya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara atas terselenggaranya workshop tersebut l.
"Harapan saya ke depan acara ini semakin sering diadakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, sehingga kualitas pengelolaan keuangan Pemda Se-Kab/kota propinsi sumut akan semakin meningkat dan baik," ujar Erry Nuradi.
Disampaikannya lagi bahwa penguatan sinergi pengelolaan keuangan daerah dan Penerapan statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah daerah.
“Saya berharap sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemda yang telah terbangun dengan baik selama ini, agar daoat lebih ditingkatkan dalam bentuk komunikasi data dan sinergi dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah , oleh karena itu saya menyambut baik penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemda diwilayah propinsi Sumatera Utara," tutup Tengku Erry Nuradi.
Di sela sela acara tersebut pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara meluncurkan Aplikasi E-Medan dengan tujuan setiap pemda dapat mengakses aplikasi tersebut, untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan daerahnya, dilanjutkan dengan secara simbolis penandatangan MoU sebagai perwakilan, Bupati Karo, Bupati Nias, Walikota Medan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Nias Utara, Walikota Sibolga, Bupati Padang Lawas Utara, Bupati Labuhan Batu, Bupati Nias Selatan, Bupati Pakpak Bharat.
Point-point MoU tersebut untuk dilaksanakn kabupaten Karo, penyampaian pagu dan realisasi dana APBD serta LKPD, penggunaan sistem informasi kredit program (SIKP), penyampaian data pajak pemerintah pusat yang menjadi kewajiban daerah termasuk kewajiban Potongan Fihak ketiga (PFK), penyampaian peraturan daerah dan publikasi terkait pengelolaan keuangan Daerah.
Hadir dalam MoU tersebut, kepala BPK propinsi Sumatera Utara, Bupati/ Walikota se-Sumut, Asisten 1 pemerintahan Pemkab Karo, Suang Karo-Karo, Kabag Otda Pemkab Karo, Robinson Brahmana. (Marko Sembiring)
Disampaikannya lagi bahwa penguatan sinergi pengelolaan keuangan daerah dan Penerapan statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah daerah.
“Saya berharap sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemda yang telah terbangun dengan baik selama ini, agar daoat lebih ditingkatkan dalam bentuk komunikasi data dan sinergi dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah , oleh karena itu saya menyambut baik penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemda diwilayah propinsi Sumatera Utara," tutup Tengku Erry Nuradi.
Di sela sela acara tersebut pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara meluncurkan Aplikasi E-Medan dengan tujuan setiap pemda dapat mengakses aplikasi tersebut, untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan daerahnya, dilanjutkan dengan secara simbolis penandatangan MoU sebagai perwakilan, Bupati Karo, Bupati Nias, Walikota Medan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Nias Utara, Walikota Sibolga, Bupati Padang Lawas Utara, Bupati Labuhan Batu, Bupati Nias Selatan, Bupati Pakpak Bharat.
Point-point MoU tersebut untuk dilaksanakn kabupaten Karo, penyampaian pagu dan realisasi dana APBD serta LKPD, penggunaan sistem informasi kredit program (SIKP), penyampaian data pajak pemerintah pusat yang menjadi kewajiban daerah termasuk kewajiban Potongan Fihak ketiga (PFK), penyampaian peraturan daerah dan publikasi terkait pengelolaan keuangan Daerah.
Hadir dalam MoU tersebut, kepala BPK propinsi Sumatera Utara, Bupati/ Walikota se-Sumut, Asisten 1 pemerintahan Pemkab Karo, Suang Karo-Karo, Kabag Otda Pemkab Karo, Robinson Brahmana. (Marko Sembiring)
