Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember kembali diperingati. Beberapa instansi pun bahkan menggelar sejumlah kegiatan jauh-jauh hari. Hal ini dilakukan lantaran perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara itu tak kunjung habis.
Bahkan, korupsi menjadi salah satu persoalan bangsa ini yang paling menonjol setelah kasus narkoba. Hampir di semua elemen sudah terjangkit virus korupsi, baik skala kecil maupun besar.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, termasuk dengan mendirikan lembaga KPK, juga belum mampu menjadi tangkal efektif dalam membasmi korupsi.
"Hal ini dikarenakan mental manusia Indonesia, termasuk pemerintah nya sendiri yang sudah rusak. Tinggal Presiden berani atau tidak membuat gebrakan nyata dengan menerbitkan Perppu Hukuman Mati Bagi Koruptor. Sebab selama ini banyak gebrakan hebat Presiden Jokowi yang patut kita apresiasi, termasuk sikapnya atas upaya AS mendorong pemindahan ibukota Israel," kata Ketua HMI deliserdang, Eka Azwin Lubis.
Jika bicara dalam lingkup Deli Serdang, lanjut dia, kita akan disuguhi fakta menarik karena kabupaten ini relatif sepi dari pemberitaan mengenai korupsi, selain kasus OTT di BPN baru baru ini. Padahal, praktik korupsi di Deli Serdang sangat masif.
"Saya kasih contoh, itu Dinas Perkim Deli Serdang mengerjakan proyek pembuatan sumut bor di Kecamatan Hamparan Perak dengan anggaran setengah miliar lebih. Namun pengerjaannya justru dengan cara manual. Jika dikerjakan dengan cara manual, cukup 80 juta rupiah biaya pengerjaannya. Kita sudah survei, bahkan proyek itu sekarang ditinggal oleh pemborong nya karena pipa di dalam patah akibat dikerjakan secara manual. Dan sampai sekarang masih aman-aman saja. Itu bukti Deli Serdang aman dari pemberitaan tentang korupsi, namun buruk dalam kenyataannya," pungkasnya. (red)
"Hal ini dikarenakan mental manusia Indonesia, termasuk pemerintah nya sendiri yang sudah rusak. Tinggal Presiden berani atau tidak membuat gebrakan nyata dengan menerbitkan Perppu Hukuman Mati Bagi Koruptor. Sebab selama ini banyak gebrakan hebat Presiden Jokowi yang patut kita apresiasi, termasuk sikapnya atas upaya AS mendorong pemindahan ibukota Israel," kata Ketua HMI deliserdang, Eka Azwin Lubis.
Jika bicara dalam lingkup Deli Serdang, lanjut dia, kita akan disuguhi fakta menarik karena kabupaten ini relatif sepi dari pemberitaan mengenai korupsi, selain kasus OTT di BPN baru baru ini. Padahal, praktik korupsi di Deli Serdang sangat masif.
"Saya kasih contoh, itu Dinas Perkim Deli Serdang mengerjakan proyek pembuatan sumut bor di Kecamatan Hamparan Perak dengan anggaran setengah miliar lebih. Namun pengerjaannya justru dengan cara manual. Jika dikerjakan dengan cara manual, cukup 80 juta rupiah biaya pengerjaannya. Kita sudah survei, bahkan proyek itu sekarang ditinggal oleh pemborong nya karena pipa di dalam patah akibat dikerjakan secara manual. Dan sampai sekarang masih aman-aman saja. Itu bukti Deli Serdang aman dari pemberitaan tentang korupsi, namun buruk dalam kenyataannya," pungkasnya. (red)