 |
| Mahasiswa Lakukan Aksi Unjukrasa Minta Pertanggungjawaban Kapolda dan Kapolres |
MEDAN-Pasca unjukrasa ratusan mahasiswa dan kelompok pencinta NKRI yang berlangsung bentrok di kantor DPRD Sumut pada Kamis (20/9/18 lalu, Mahasiswa meminta tanggung jawab dari pihak kepolisian terkait bentrok yang terjadi yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka.
Menurut mahasiswa, bentrok tersebut merupakan imbas dari tindakan represif dari personil kepolisian yang menurut mereka tidak berlebihan menanggapi aksi mereka.
“Kami melakukan aksi sesuai aturan dan damai, tapi kenapa kami dipukuli sampai kepala teman-teman kami berdarah-darah," kata Presiden Mahasiswa UIN Sumut, Muhammad Azhari Marpaung, Senin (24/9/18).
Azhari menjelaskan, pihaknya juga sangat menyayangkan adanya kelompok masyarakat yang terkesan dibiarkan oleh pihak kepolisian berada dilokasi aksi dan terus memprovokasi mereka. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kelompok masyarakat tersebut sengaja dibiarkan oleh polisi sebagai massa tandingan. Ironisnya, tidak ada satupun dari kelompok tersebut yabg ditangkap saat berlangsungnya bentrok.
“Kenapa hanya kami yang dipukuli, padahal kami aksi ada dua kelompok, tapi kami yang diserang dan dipukuli," ujarnya.
Atas kondisi ini, mereka mendesak agar DPRD Sumatera Utara memanggil Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan untuk mempertanggubgjawabkan aksi anggotanya. Mereka mengaku memiliki berbagai bukti aksi kekerasan anggota polisi terhadap rekan-rekan mereka.
"Kami ingin didudukkan bersama dengan Kapolda dan Kapolres untuk membahas siapa-siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan terhadap rekan-rekan kami," pungkasnya. (dra).
“Kami melakukan aksi sesuai aturan dan damai, tapi kenapa kami dipukuli sampai kepala teman-teman kami berdarah-darah," kata Presiden Mahasiswa UIN Sumut, Muhammad Azhari Marpaung, Senin (24/9/18).
Azhari menjelaskan, pihaknya juga sangat menyayangkan adanya kelompok masyarakat yang terkesan dibiarkan oleh pihak kepolisian berada dilokasi aksi dan terus memprovokasi mereka. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kelompok masyarakat tersebut sengaja dibiarkan oleh polisi sebagai massa tandingan. Ironisnya, tidak ada satupun dari kelompok tersebut yabg ditangkap saat berlangsungnya bentrok.
“Kenapa hanya kami yang dipukuli, padahal kami aksi ada dua kelompok, tapi kami yang diserang dan dipukuli," ujarnya.
Atas kondisi ini, mereka mendesak agar DPRD Sumatera Utara memanggil Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan untuk mempertanggubgjawabkan aksi anggotanya. Mereka mengaku memiliki berbagai bukti aksi kekerasan anggota polisi terhadap rekan-rekan mereka.
"Kami ingin didudukkan bersama dengan Kapolda dan Kapolres untuk membahas siapa-siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan terhadap rekan-rekan kami," pungkasnya. (dra).
