TANJUNGMORAWA - Kepala Kejaksaan negeri Deliserdang dan Polres Deliserdang menghadiri Peringati Hari Anti Korupsi Internasional ( HAKI)Di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa Deliserdang, Selasa (18/12/18) di Aula Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Morawa.
Mewakili pihak Kejaksaan Negeri Deliserdang Ka sub sie ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis bidang intelijen Kejari Deli Serdang Heri Sembiring dan mewakili Kapolres Deliserdang Iptu Arif sebagai narasumber sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana korupsi, kedua Instansi penegak hukum ini bertindak sebagai narasumber yang akan memberikan pemahaman dan menghindari dari tindak pidana korupsi yang bisa menjerat siapa saja pejabat negara maupun aparatur negara termasuk para tenaga pengajar negeri.
Dalam arahannya Kanit Tipikor Polres Deliserdang Iptu Arif menyebutkan kalau peraturan undang undang tindak pidana korupsi itu tidak perlu ditakuti , karena itu sudah ada sejak tahun presiden SBY dan kini hanya melaksanakan dan menerapkan aturan yang sudah ada sebelumnya.
Untuk menghindari dari tindak pidana korupsi itu memang perlu pemahaman dan kordinasi dengan lembaga terkait. " Dengan kordinasi antar lembaga tentunya pencegahan dapat dilakukan ," pungkasnya.
Sebagai Moderator dalam kegiatan dilakukan oleh Kepala Cabang SMA dan SMK Dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara Agus Sinaga S.pd.S.S.p didampingi Kadis SMA dan SMK Cabang Lubuk Pakam Aswal Scorpio.
Sebelum acara dimulai sejumlah siswa sempat menampilkan beberapa pertunjukan seni paduan suara ,acara sosialisasi peringatan hari antikorupsi Internasional di SMA Negeri I Tanjung Morawa diikuti ratusan guru ,Kepala Sekolah SMA / SMK Cabang Lubuk Pakam dan para komite sekolah.
Kepala Cabang Lubuk Pakam Dinas Pendidikan Sumut Agus Sinaga mengatakan, target dari pelaksanaan kegiatan peringatan hari anti korupsi kali ini adalah untuk mengenalkan pada tenaga pengajar, pembimbing dan komite sekolah terhadap Pelanggaran hukum yang tidak boleh di lakukan.
"Dengan harapan para komponen sekolah SMA dan SMK di wilayah dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara Cabang Lubuk Pakam bisa mengetahui mana yang benar dan salah. Mana yang boleh dan tidak di bolehkah," pungkasnya.
"Kami mengundang Kajari Deliserdang dan Kapolres Deliserdang untuk memberikan pemahaman apa persepsi hukum tentang pendanaan pendidikan kalau dilihat dari batuan pendidikan dari aturan yang ada sehingga nanti bapak ibu kepala sekolah beserta guru guru ,tenaga pengajar lain dan komite sekolah memahami bagaimana peran mereka dalam merencanakan sebuah perencanaan yang baik disekolah sehingga tidak ada yang melanggar aturan hukum ini harapan kita kedepannya sehingga bahwa pelaksanaan hari antikorupsi tidak hanya acara seremonial tapi secara implementasi para kepala sekolah ,guru dan komite sekolah dapat memahami bahwa mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak , artinya apakah ini melanggar hukum atau tidak," tambahnya.
" Sebuah perencanaan itu benar-benar yang menghasilkan sebuah perubahan terhadap mutu pendidikan dan bapak ibu kepala sekolah merasa aman nyaman tentram dalam melaksanakan tugasnya karena sesuai dengan koridor hukum yang ada," ucap Agus.
Ditambahkan Agus , bahwa sejauh ini sudah juga diterapkan hanya saja mungkin ada beberapa teman kita ini yang merasa kurang dibekali up oleh aparat ,sehingga kalau ada masyarakat bertanya tentang satu kegiatan yang dilaksanakan apakah melanggar atau tidak melanggar hukum menjadikan para kepala sekolah ketakutan bahkan kurang percaya diri dalam melaksanakan satu program kegiatan sekolah yang tujuannya baik .dengan adanya pertemuan seperti ini dengan narasumber dari Kajari Deliserdang dan Polres Deliserdang ,ini akan meyakinkan para kepala sekolah ,guru guru dan komite sekolah untuk memberi penjelasan pada masyarakat ,siapapun yang datang untuk bertanya tentang program dan anggaran sekolah.
" Untuk jumlah sekolah SMA dan SMK Negeri dan Swasta di wilayah dinas pendidikan provinsi Sumatera Cabang Dinas Lubuk Pakam 154 Sekolah, " jelas Agus. (wan).
