Padangsidimpuan|Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (PMP-RI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), berunjuk rasa dikantor Walikota dan DPRD Kota Padangsidimpuan, Jum'at (18/01-2019).
Unjuk rasa yang digelar massa PMP-RI ini, terkait adanya dugaan indikasi korupsi penggunaan anggaran di Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Pemko Padangsidimpuan pada APBD TA 2017.
Puluhan massa yang dipimpin Muchtadin Ahmad Siregar yang berperan sebagai kordinator aksi dan Marhaninuddin Purba berperan sebagai kordinator lapangan. Pertama aksi mereka lakukan di kantor walikota Padangsidimpuan sekira pukul 10.00 Wib dengan pengawalan oleh aparat kepolisian dari Polres dan personil Satpol PP Padangsidimpuan saat di pintu gerbang masuk kantor walikota.
Para pengunjuk rasa ini membentangkan spanduk dan poster sambil menyampaikan orasi menyebutkan agar Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution jangan hanya fokus dengan program Jum'at bersih.
"kami meminta kepada Bapak walikota jangan hanya fokus dengam program jum'at bersih, tetapi kami juga meminta Bapak walikota agar fokus untuk membersihkan sistem pendidikan yang bersih dan perencanaan pembangunan yang baik yang dijalankan Dinas Pendidikan yang dinilai beberapa tahun terakhir ini tidak ada kemajuan yang signifikan bahkan terkesan minim prestasi di bawah pimpinan Kadis M. Luthfi Siregar.
Dalam hal ini, disebitkan mereka Program kegiatan yang dilaksanakan Disdik dicurigai banyak diduga terindikasi tindak pidana korupsi dalam realisasinya ungkap Muchtadin didepan kantor walikota Padangsidimpuan.
Unjuk rasa yang digelar massa PMP-RI ini, terkait adanya dugaan indikasi korupsi penggunaan anggaran di Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Pemko Padangsidimpuan pada APBD TA 2017.
Puluhan massa yang dipimpin Muchtadin Ahmad Siregar yang berperan sebagai kordinator aksi dan Marhaninuddin Purba berperan sebagai kordinator lapangan. Pertama aksi mereka lakukan di kantor walikota Padangsidimpuan sekira pukul 10.00 Wib dengan pengawalan oleh aparat kepolisian dari Polres dan personil Satpol PP Padangsidimpuan saat di pintu gerbang masuk kantor walikota.
Para pengunjuk rasa ini membentangkan spanduk dan poster sambil menyampaikan orasi menyebutkan agar Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution jangan hanya fokus dengan program Jum'at bersih.
"kami meminta kepada Bapak walikota jangan hanya fokus dengam program jum'at bersih, tetapi kami juga meminta Bapak walikota agar fokus untuk membersihkan sistem pendidikan yang bersih dan perencanaan pembangunan yang baik yang dijalankan Dinas Pendidikan yang dinilai beberapa tahun terakhir ini tidak ada kemajuan yang signifikan bahkan terkesan minim prestasi di bawah pimpinan Kadis M. Luthfi Siregar.
Dalam hal ini, disebitkan mereka Program kegiatan yang dilaksanakan Disdik dicurigai banyak diduga terindikasi tindak pidana korupsi dalam realisasinya ungkap Muchtadin didepan kantor walikota Padangsidimpuan.
Adapun kegiatan yang diduga anggaran Disdik terindikasi korupsi realisasinya pada APBD Kota Padangsidimpuan TA 2017 diantaranya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp409.600.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp407.800.000,- dan Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik sebesar Rp2.269.200.000,- sedangkan terealisasi sebesar Rp2.256.449.00p,- dan banyak lagi item lainnya.
"Kemudian tidak itu saja, anggaran untuk Sekretariat DPRD kota Padangsidimpuan yang kami soroti terkait dengan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang sebesar Rp4.713.842.000,- dan terealisasi sebesar Rp4.280.177.599,- serta Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran yang sebesar Rp710.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp526.023.411,- serta lainnya." sebutnya lagi.
Selanjutnya disampaikan Muchtadin, bahwa anggaran di pos Bappeda juga kuat diduga adanya indukasi korupsi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana yang sebesar Rp330.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp316.358.000,- serta Penyusunan Kebijakan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp216.440.000,- terealisasi sebesar Rp209.482.180,-dan banyak lagi item-item lainnya. paparnya.
Selesai menyampaikan orasi, massa PMP-RI ini menaruh kecewa, karena tidak ada satupun pejabat Pemko Padangsidimpuan menyahutinya atau yang bisa mereka jumpai. Kemudian puluhan massa PMP-RI melanjutkan aksinya ke kantor DPRD kota Padangsidimpuan yang berseberangan dengan kantor Walikota.
Setibanya di kantor DPRD para pengunjuk rasa ini juga merasa kecewa, karena tidak ada satupun anggota maupun pimpinan DPRD yang bisa ditemui, karena para anggota dewan ini tidak ada yang amsuk kerja, begitu juga Sekwan informasinya dari salah satu staff DPRD sedang mengikuti pelaksanaan Jum'at bersih.
Pantauan metro-online.co, Aksi unjuk rasa ini, terlihat pihak aparat Polres Padangsidimpuan dan personil Satpol PP masih tetap melakukan penjagaan aksi pengunjuk rasa untuk mengantisipasi terjadinya anarkis.
Dengan merasa kecewa akhirnya massa PMP-RI Tabagsel membubarkan diri dengan tertib, sekira pukul 12.00 wib. (Syahrul)
"Kemudian tidak itu saja, anggaran untuk Sekretariat DPRD kota Padangsidimpuan yang kami soroti terkait dengan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang sebesar Rp4.713.842.000,- dan terealisasi sebesar Rp4.280.177.599,- serta Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran yang sebesar Rp710.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp526.023.411,- serta lainnya." sebutnya lagi.
Selanjutnya disampaikan Muchtadin, bahwa anggaran di pos Bappeda juga kuat diduga adanya indukasi korupsi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana yang sebesar Rp330.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp316.358.000,- serta Penyusunan Kebijakan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp216.440.000,- terealisasi sebesar Rp209.482.180,-dan banyak lagi item-item lainnya. paparnya.
Selesai menyampaikan orasi, massa PMP-RI ini menaruh kecewa, karena tidak ada satupun pejabat Pemko Padangsidimpuan menyahutinya atau yang bisa mereka jumpai. Kemudian puluhan massa PMP-RI melanjutkan aksinya ke kantor DPRD kota Padangsidimpuan yang berseberangan dengan kantor Walikota.
Setibanya di kantor DPRD para pengunjuk rasa ini juga merasa kecewa, karena tidak ada satupun anggota maupun pimpinan DPRD yang bisa ditemui, karena para anggota dewan ini tidak ada yang amsuk kerja, begitu juga Sekwan informasinya dari salah satu staff DPRD sedang mengikuti pelaksanaan Jum'at bersih.
Pantauan metro-online.co, Aksi unjuk rasa ini, terlihat pihak aparat Polres Padangsidimpuan dan personil Satpol PP masih tetap melakukan penjagaan aksi pengunjuk rasa untuk mengantisipasi terjadinya anarkis.
Dengan merasa kecewa akhirnya massa PMP-RI Tabagsel membubarkan diri dengan tertib, sekira pukul 12.00 wib. (Syahrul)