 |
| Kantor BKD Tobasa |
TOBASA | Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Toba Samosir akui belum terima surat resmi dari BKN
(Badan Kepegawaian Nasional) terkait regulasi Penerimaan PPPK (PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang akan dilaksanakan tahun 2019.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BKD Toba Samosir Kasten
Panjaitan melalui Sekretarisnya Hasmar Silaban saat dijumpai di ruang kerjanya
di komplek perkantoran soposurung Desa Simanjalo Balige Kamis (7/2/2019)
mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada surat resmi datang kepada mereka
mengenai perekrutan PPPK yang sudah dibahas di pusat.
"Terkait dengan perekrutan PPPK tahun 2019 ini,
Surat resminya belum ada sampai kekita dari BKN. Regulasinya bagaimana,
kuotanya berapa, anggarannya dari mana kita belum tahu. Memang Undang-undangnya
sudah disahkan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu yang lalu UU
nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK. Kita tunggu saja surat resminya dari BKN
pusat," terang Hasmar Silaban.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Ketua
Honorer K2 Toba Samosir Hendrik Silaban dalam menyikapi maraknya berita dari
berbagai media terkait adanya penerimaan PPPK tahap pertama dari Honorer K2
mengatakan belum ada informasi resmi mereka dapat.
"Mudah-mudahan berita tersebut benar adanya. Karena
akan membantu para Honorer K2 dalam kesejahteraan hidupnya. Karena sudah lama
mengabdi. Nanti kita susul sudah sampai dimana pembahasan mengenai perekrutan
PPPK dari Honorer K2 ini," imbuhnya.
Seperti dilansir dari sejumah media bahwa Pendaftaran
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 akan segera dibuka.
Sesuai permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB) Syafruddin, rekrutmennya dibuka pada 8 Februari.
Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan
mengungkapkan, penerimaan PPPK tahap pertama akan segera diumumkan.
Seleksi PPPK tahap I hanya untuk honorer K2 guru, tenaga
kesehatan, tenaga harian lepas (THL) pertanian, dan dosen perguruan tinggi
negeri (PTN) baru.
"Tunggu saja, tinggal kami umumkan sesuai petunjuk
dari MenPAN-RB," kata Ridwan yang dihubungi wartawan, Rabu (6/2).
Adapun formasi yang disiapkan adalah 75 ribu. Yang
terbesar dari guru sebanyak 50 ribuan.
Saat ini BKN tengah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian
Agama untuk memastikan validitas honorer K2 yang sudah ada di database BKN.(OS)
