![]() |
Anggota DPD RI, Parlindungan Purba SH |
KUALANAMU | Anggota
DPD RI, Parlindungan Purba SH mendesak pemerintah mengambil sikap atas mahalnya
harga tiket pesawat berbagai maskapai penerbangan dan penerapan bagasi berbayar
oleh Lion Air.
Kata Parlindungan Purba, saat ini masyarakat sudah
semakin terbebani dengan kenaikan harga tiket tersebut. DPD RI, sebutnya, akan
menyampaikan permasalahan ini pada menteri perhubungan untuk memberikan
pengarahan.
Parlindungan Purba menyikapi keluhan yang disampaikan
masyarakat melalui media bahwa hingga saat ini dampak kenaikan harga tiket dan
bagasi berbayar sangat terasa. Tak hanya pada PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara saja, namun
ekonomi masyarakat yang ada di dalamnya juga terimbas.
“Kebijakan maskapai sungguh tidak tepat. Ini tidak fair.
Akibatnya masyarakat tidak mampu lagi. Saya pikir maskapai sudah tidak berpihak
lagi pada masyarakat yang membutuhkan transportasi udara. Sekiranya ini
merupakan bisnis, mestinya pendapatan orang sangat terbatas. Saya mendengar
KPPU menyelidiki kartel Tiket,” katanya.
Sekarang, tambah Parlindungan Purba, angka penurunan
penumpang mungkin karena masyarakat menggunakan transportasi lain. “Pemerintah
harus mengembangkan transportasi laut dan darat agar bisnis transporatsi udara
ini tidak terus dimonopoli dan suka-suka mereka membuat harga. Memang cepat
tapi no choice (pilihan-red),” ketusnya.
Dilanjutkannya, pemerintah wajib memberikan transportasi
pilihan pada masyarakat, karena itu adalah hak masyarakat. “Kalau di luar
negeri, saya tahu persis Air Asia berbayar, tapi tarifnya ekonomis dan
perbandingan dari Malaysia ke Jakarta jauh lebih murah dari pada Kualanamu –Jakarta,”
ungkapnya.
Saat ini jumlah penumpang pesawat terus menurun dan
masyarakat sepertinya banyak beralih ke Transportasi lain seperti Laut dan
darat.(wan)