Dua Pria Bermarga Batak Toba Ini Masuk Usulan Kandidat Menteri Jokowi-Amin

JAKARTA | Yakin bahwa Jokowi-Amin akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) bersama sejumlah elemen membentuk aliansi demokrasi dan menawarkan sejumlah figur kandidat yang ideal dan layak menjadi pembantu presiden dalam Kabinet Indonesia Kerja II masa kerja 2019-2024 mendatang. Dua di antaranya adalah orang bermarga Batak Toba.

Untuk kandidat pertama, sudah tak asing lagi. Dia adalah Jend (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Kali ini, pria yang sudah malang melintang di dunia intelijen nasional dan internasional ini digadang-gadang bakal menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Alam.

Sosok purnawirawan Jenderal TNI kelahiran Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara pada 28 September 1947 lalu ini, sepertinya belum dapat tergeserkan di komposisi pemerintahan Jokowi.

Menurut catatan, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia ini keberadaannya masih sangat strategis. Bahkan sempat diisu-isukan sebagai ‘Tthe Real President’ dalam beberapa karya tulis dan pemberitaan di sejumlah media massa.

Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM, dan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Selain itu, tahun 2001 Luhut bersama istrinya, Devi, membuat sebuah yayasan misi sosial bernama Yayasan Del. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.

Yayasan Del bergerak di sektor pendidikan, teknologi, kesehatan, kemanusiaan dan membangun panti asuhan. Selain itu Del juga memberikan program beasiswa tanpa membedakan status maupun golongan. Program pertamanya adalah dengan mendirikan Politeknik Informatika Del yang kini telah menjadi Institut Teknologi Del, di tepi Danau Toba. Tepatnya di Sitoluama, Laguboti, Kab. Tobasa. Sekarang, IT Del telah membuka program studi baru, yaitu: S1 Teknik Manajemen Rekayasa, Teknik Bioproses, Sistem Informasi dan Teknik Informatika, serta D3 Teknik Informatika.

Sedangkan orang Batak Toba kedua yang diusung di Kabinet Jokowi-Amin adalah Rekson Silaban SE. Untuk kalangan buruh, aktifis, birokrat tingkat nasional dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan, nama pria kelahiran Kota Pematangsiantar, 8 Mei 1966 ini, sudah tidak asing lagi.

Pria yang hobby membaca dan menulis ini cukup lama menjalani pendidikan di Sumatera Utara. Dia mengawali sekolah di SD Negeri Lintong Nihuta, Kabupaten Tapanuli Utara dan tamat pada 1977. Kemudian Rekson melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Pematangsiantar dan tamat tahun 1981, SLTA di SMEA Negeri Pematangsiantar tamat tahun 1984, dan kuliah di Universitas Simalungun dengan mengambil jurusan manajemen dan diwisuda tahun 1996.

Dari bangku perkuliahan, dia menjejakkan kaki di dunia aktifis, khususnya perburuhan. Bahkan Rekson sudah malang melintang mengikuti berbagai kegiatan di tingkat internasional dan mendapatkan sejumlah kursus dan pelatihan dari luar negeri.

Bahkan sejak tahun 2005 hingga 2014 lalu, Rekson tak dapat digeser posisinya sebagai Dewan Pengarah (Governing Body) di Organisasi Ketenagakerjaan PBB atau yang lebih dikenal dengan sebutan ILO alias Internasional Labour Organization. Sehingga dia sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara yang menghadirkan perwakilan bangsa-bangsa.

Di masa itu juga, tepatnya sejak 2007 hingga 2012, pria yang kini menetap di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini dipercaya menjabat sebagai Komisaris di PT Jamsostek dan hingga kini masih dipercaya sebagai Dewan Pengawas di BPJS Ketenagakerjaan. Rekson juga pernah duduk sebagai Presiden di Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sejak 2005 hingga 2014 dan saat ini di organisasi yang sama dipercaya sebagai MPO.

Kemudian dia juga pernah duduk sebagai Majelis Umum di Internasional Trade Union Confederation (ITUC) di Belgia dan tahun 2005 hingga 2015 dan di organisasi yang sama menjabat sebagai Wakil Presiden pada tahun 2007 hingga 2010, serta seabrek jabatan lainnya di tingkat nasional dan internasional. Jadi kalau soal berbahasa asing, pria yang sudah seabrek menghasilkan berbagai karya tulis itu sudah tak perlu diragukan lagi.

"Pemilihan figur dan kandidat menteri maupun pejabat setingkat menteri ini didasarkan pada banyak pertimbangan dengan memperhatikan kompetensi, karakter integritas dan rekam jejak figur. Kami juga menerima masukan dan usulan dari masyarakat," kata juru bicara aliansi, Raya Desmawanto M.Si, baru-baru ini.

Aliansi ini, kata Raya, terdiri dari RJCI, Rumah Nawacita, Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (Permadas), Alumni Perguruan Tinggi Provinsi Riau berSATU serta Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Puskabda).

Dia dan rekan-rekan aliansi menilai, periode kedua masa pemerintahan Jokowi merupakan momentum untuk percepatan pembangunan, penegakan supremasi hukum, pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan lain di segala sektor.

Raya menjelaskan, tidak semua struktur dan komposisi menteri diusulkan oleh aliansi. Pada jabatan menteri-menteri tertentu, pihaknya tidak merekomendasikan figur tertentu. "Ini adalah sebuah usulan. Tentu saja keputusan penentuan kabinet mutlak di tangan Presiden Jokowi. Kami meyakini, Beliau akan memilih figur yang paling tepat dalam rangka percepatan menuju Indonesia Maju, sebagaimana menjadi jargon kampanye beliau," pungkas Raya.

Berikut Daftar Usulan/ Kandidat Figur Kabinet Indonesia Kerja Periode 2019-2024:

MENTERI KOORDINATOR:

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Jend (Purn) Moeldoko

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Darmin Nasution

3. Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Alam: Jend (Purn) Luhut Binsar Panjaitan

MENTERI-MENTERI:

1. Menteri Sekretaris Negara : Prof. Dr. Pratikno

2. Menteri Dalam Negeri: Jend (Pol) Tito Karnavian

3. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

4. Menteri Hukum dan HAM: Prof. Mahfud Md

5. Menteri Keuangan: Sri Mulyani

6. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Ignatius Jonan