Medan - Saksi Rahmadsyah Sitompul yang dihadirkan pemohon pada persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta ternyata berstatus terdakwa dengan perkara UU ITE.
Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara mengaku terkejut dengan kehadirannya di persidangan sengketa Pilpres di Jakarta.
“Dia nggak ada izin sama majelis (hakim). Dia kan harusnya bersidang tanggal 18 (Selasa, 18/6/19) itu. Dia kasih surat yang dia nggak datang. Mestinyakan dia sidang tanggal 18. Dia kasih surat, alasannya mengantar orangtuanya yang sakit. Otomatis kan nggak jadi sidang. Sidang dia ditunda sampai minggu berikutnya. Selasa (25/6/19) ini lah. Tiba-tiba kita lihat dia di MK. Kami saja terkejut,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Batubara Edy Syahjuri Tarigan, Kamis (20/6/19).
Edy menyatakan Rahmadsyah mestinya meminta izin ke majelis hakim, karena dia adalah tahanan hakim. Statusnya bukan lagi tahanan kejaksaan, karena perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan
Kejaksaan tidak bisa bertindak terkait kehadiran Rahmadsyah di MK. Hal itu sepenuhnya kewenangan hakim.
Selanjutnya, pihak kejaksaan akan kembali memanggil Rahmadsyah untuk hadir di persidangan pada Selasa (25/6/19). Melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mereka juga akan mempertanyakan sikap Rahmadsyah kepada majelis hakim.
“Kalau dia nanti sidang datang, hakim yang menilai. Apa keluar penetapan untuk penahanan dia. Hasil penetapan itu yang dieksekusi,” jelas Edy sembari menyatakan Rahmadsyah berstatus tahanan kota sejak perkaranya tahap 2 di kejaksaan.
Rahmadsyah hadir menjadi saksi untuk pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, atau pemohon dalam sidang sengketa Pilpres di MK pada Rabu (10/6/19) malam. Dalam persidangan, dia mengakui status terdakwanya.
Berdasarkan penelusuran, Rahmadsyah didakwa telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Berita itu terkait Pilkada Batubara dan diduga merugikan Zahir, yang belakangan terpilih sebagai Bupati Batubara. (hendra).
Edy menyatakan Rahmadsyah mestinya meminta izin ke majelis hakim, karena dia adalah tahanan hakim. Statusnya bukan lagi tahanan kejaksaan, karena perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan
Kejaksaan tidak bisa bertindak terkait kehadiran Rahmadsyah di MK. Hal itu sepenuhnya kewenangan hakim.
Selanjutnya, pihak kejaksaan akan kembali memanggil Rahmadsyah untuk hadir di persidangan pada Selasa (25/6/19). Melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mereka juga akan mempertanyakan sikap Rahmadsyah kepada majelis hakim.
“Kalau dia nanti sidang datang, hakim yang menilai. Apa keluar penetapan untuk penahanan dia. Hasil penetapan itu yang dieksekusi,” jelas Edy sembari menyatakan Rahmadsyah berstatus tahanan kota sejak perkaranya tahap 2 di kejaksaan.
Rahmadsyah hadir menjadi saksi untuk pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, atau pemohon dalam sidang sengketa Pilpres di MK pada Rabu (10/6/19) malam. Dalam persidangan, dia mengakui status terdakwanya.
Berdasarkan penelusuran, Rahmadsyah didakwa telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Berita itu terkait Pilkada Batubara dan diduga merugikan Zahir, yang belakangan terpilih sebagai Bupati Batubara. (hendra).
.jpg)
