 |
| Sekretaris Umum HIMA Tobasa Suparman Pardosi di Kantor DPRD Sumut. |
Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Toba Samosir (HIMA-TOBASA) Suparman Pardosi saat dihubungi melalui Saluran teleponnya Senin (15/7/2019) mengatakan bahwa Jalan provinsi mulai dari Silaen menuju Parsoburan, dari Parsoburan Menuju Borbor sampai ke Janji Maria perbatasan Tobasa dengan Tapanuli Utara serta dari Nassau menuju Labuhan Batu, rata-rata jalan Lintas tersebut lumayan hancur dan luput dari perhatian Pemerintah.
Masyarakat yang berpenghasilan dari kebun Sawit dan Karet di daerah Nassau mengalami kerugian hingga Rp.480 juta per bulan.
“Dari Kecamatan Nassau ada produksi Sawit dan Karet 600.000 kg setiap bulan, namun karena kondisi jalan rusak maka harga jual petani menjadi Rp.800 per kg.Padahal bila jalan tersebut bagus maka harga jual dapat mencapai Rp.1800 per kilogramnnya,” jelasnya.
Selain itu, karena jalan rusak itu menyebabkan harga jual rendah maka banyak anak warga di Kecamatan Nassau hanya dapat menamatkan sekolahnya pada tingkat SMA saja.
“Mereka langsung merantau dan tidak ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena ekonomi masyarakatnya tidak mendukung. Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumut baik Eksekutif dan Legislatif supanya memproitaskan Pembangunan jalan yang ada di Toba Samosir di tiga kecamatan tersebut yaitu Habinsaran, Borbor, dan Nassau," tambahnya.
Bahkan dia meminta agar komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara yang membidangi pembangunan umum agar langsung turun ke lapangan.
Mendengar keluhan dari aliansi Mahasiswa dan pemuda Habornas tersebut, Sutrisno Pangaribuan sebagai ketua komisi D DPRD Sumut, mengatakan dalam waktu 2 minggu kedepan, DPRD Sumut akan segera melakukan rapat dengan PUPR dan Bina marga terkait usulan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Habornas tersebut.
Menurutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum pernah mengajukan perbaikan jalan kepada komisi D DPRD Sumut.
Namun demikian Sutrisno Pangaribuan juga menyarankan supaya tembusan pernyataan sikap akan segera mereka sampaikan kepada PUPR RI dan komisi V DPR RI,mengingat untuk rapat APBD 2019 telah ditutup sementara pengajuan perubahanAPBD sangat sedikit peluangnya hanya tersisa anggaran untuk pemeliharaan jalan.
"DPRD Sumut melalui komisi D, saya sendiri, akan mengajukan permohonan minimal perawatan jalan dalam anggaran 2019 menunggu diadakan nya rapat pembahasan APBD 2020 mendatang," terangnya saat dikutip dari salah satu media online. (OS)
“Dari Kecamatan Nassau ada produksi Sawit dan Karet 600.000 kg setiap bulan, namun karena kondisi jalan rusak maka harga jual petani menjadi Rp.800 per kg.Padahal bila jalan tersebut bagus maka harga jual dapat mencapai Rp.1800 per kilogramnnya,” jelasnya.
Selain itu, karena jalan rusak itu menyebabkan harga jual rendah maka banyak anak warga di Kecamatan Nassau hanya dapat menamatkan sekolahnya pada tingkat SMA saja.
“Mereka langsung merantau dan tidak ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena ekonomi masyarakatnya tidak mendukung. Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumut baik Eksekutif dan Legislatif supanya memproitaskan Pembangunan jalan yang ada di Toba Samosir di tiga kecamatan tersebut yaitu Habinsaran, Borbor, dan Nassau," tambahnya.
Bahkan dia meminta agar komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara yang membidangi pembangunan umum agar langsung turun ke lapangan.
Mendengar keluhan dari aliansi Mahasiswa dan pemuda Habornas tersebut, Sutrisno Pangaribuan sebagai ketua komisi D DPRD Sumut, mengatakan dalam waktu 2 minggu kedepan, DPRD Sumut akan segera melakukan rapat dengan PUPR dan Bina marga terkait usulan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Habornas tersebut.
Menurutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum pernah mengajukan perbaikan jalan kepada komisi D DPRD Sumut.
Namun demikian Sutrisno Pangaribuan juga menyarankan supaya tembusan pernyataan sikap akan segera mereka sampaikan kepada PUPR RI dan komisi V DPR RI,mengingat untuk rapat APBD 2019 telah ditutup sementara pengajuan perubahanAPBD sangat sedikit peluangnya hanya tersisa anggaran untuk pemeliharaan jalan.
"DPRD Sumut melalui komisi D, saya sendiri, akan mengajukan permohonan minimal perawatan jalan dalam anggaran 2019 menunggu diadakan nya rapat pembahasan APBD 2020 mendatang," terangnya saat dikutip dari salah satu media online. (OS)
