Digelarnya aksi unjuk rasa tersebut karena karena menyikapi kondisi yang ada di kota Padangsidimpuan, khususnya dalam hal penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap gelandangan, pengemis, lansia serta penyandang disabilitas sangat memprihatinkan di wililayah kota Padangsidimpuan.
" ini merupakan bentuk kelemahan dari dinas sosial kota Padangsidimpuan, ketikamampuan dalam hal menyikapi dan menangggulangi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, baik berupa penanganan dan pembinaan terhadap pemgemis, gelandangan dan lansia" Ucap kordinator Aksi Muhammad Amru dalam orasinya, Selasa, (20/08/2019).
Tidak itu saja, ironisnya anggaran yang dikeluarkan dari APBD Kota Padangsidimpuan dalam dokumen penjabaran APBD tahun 2018 tidak tanggung - tanggung besarnya, dengan jumlah biaya bernilai Rp. 1.835.870.500 yang dikeluarkan oleh dinas sosial kota Padangsidimpuan untuk program rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Hal ini tidak sebanding dengan realisasi bukti yang ada dilapangan, tetapi malah semakin memperparah kondisi kesejahteraan sosial dikota Padangsidimpuan, maraknya pengemis, lansi (lanjut usia) anak jalanan yang berkeliaran didepan umum.
"Semakin banyaknya pengemis, gelandangan, lansia dan anak jalanan yant berkeliaran dikota Padangsidimpuan, ini merupakan bukti kurangnya perhatian dan kinerja dari dinas sosial kota Padangsidimpuan" Ungkap Kordinator Aksi ini didepan halaman kantor Walikota Padangsidimpuan.
Saat berlangsungnya unjuk rasa mahasiswa meminta walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution hadir untuk menjumpai dan menyampaikan pernyataan sikap, namun puluhan massa ini kecewa karena walikota tidak bisa hadir dan tidak bisa mereka jumpai.
Dalam unjuk rasa ini, puluhan massa yang mengatasnakana Lima Tabagsel ini Menyatakan pernyataan sikap yakni, meminta transparansi publik kepada kepala dinas Sosial Padangsidimpuan tentang program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dimana dianggarkan sebesar Rp. 1.835.870.500.
Adapun rincian anggaran dan itemnya sebagai berikut, kegiatan keterampilan penyandang disabilitas dengan anggaran sebesar Rp. 180.196.500, kemudian kegiatan pendataan gepeng, eks nafza, lansia dan penyandang disabilitas sebesar Rp. 262.580.000.
Selanjutnya kegiatan pelatihan kemampuan TAGANA (tanggap bencana) dalam menghadapi bencana dengan anggaran sebesar Rp. 128.873.000, kemudian kegiatan penanganan dan pembinaan sosial terhadap gelandangan dan pengemis dengan memakan anggaran sebesar Rp. 277.145.000.
Para demonstran juga meminta transparansi publik kepada kepala dinas sosial tentang pembinaan panti asuhan dan panti jompo dalam penjabaran APBD tahun 2018 yang dianggarakan sebesar Rp. 744.060.000.
Adapun rinciannya sebagai berikut, kegiatan pelayanan sosial untuk penghuni panti asuhan, kegaiatan ini memakan biaya sebesar Rp. 306.490.000, terus untuk pengadaan perangkat tempat tidur penghuni panti asuhan dengan anggaran memakan biaya sebesar Rp. 258.020.00.
Selanjutnya massa juga memibta dan mendesak walikota Padangsidimpuan untuk mengevaluasi total kinerja kepala dinas sosial Padangsidmpuan Sopian Sobri Lubis karena dianggap tidak becus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kadis sosial.
Kemudian dalam pernyataan sikap tersebut massa juga menuntut pihak dinas sosial agar lebih memperhatikan para penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota Padangsidimpuan.
Tidak itu saja massa juga siap mendukung Kejekasaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan agar memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum - oknum yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh dinas sosial Padangsidimpuan.
Pantauan metro-online.co aksi ujuk rasa tersebut berkhir pukul 12.45.Wib dengan kondisi berjalan dengan tertib, aman dan kondusif serta dengan pengawalan Satpol PP dan pihak kepoliasian kota Padangsidmpuan. (Syahrul)
Dalam unjuk rasa ini, puluhan massa yang mengatasnakana Lima Tabagsel ini Menyatakan pernyataan sikap yakni, meminta transparansi publik kepada kepala dinas Sosial Padangsidimpuan tentang program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dimana dianggarkan sebesar Rp. 1.835.870.500.
Adapun rincian anggaran dan itemnya sebagai berikut, kegiatan keterampilan penyandang disabilitas dengan anggaran sebesar Rp. 180.196.500, kemudian kegiatan pendataan gepeng, eks nafza, lansia dan penyandang disabilitas sebesar Rp. 262.580.000.
Selanjutnya kegiatan pelatihan kemampuan TAGANA (tanggap bencana) dalam menghadapi bencana dengan anggaran sebesar Rp. 128.873.000, kemudian kegiatan penanganan dan pembinaan sosial terhadap gelandangan dan pengemis dengan memakan anggaran sebesar Rp. 277.145.000.
Para demonstran juga meminta transparansi publik kepada kepala dinas sosial tentang pembinaan panti asuhan dan panti jompo dalam penjabaran APBD tahun 2018 yang dianggarakan sebesar Rp. 744.060.000.
Adapun rinciannya sebagai berikut, kegiatan pelayanan sosial untuk penghuni panti asuhan, kegaiatan ini memakan biaya sebesar Rp. 306.490.000, terus untuk pengadaan perangkat tempat tidur penghuni panti asuhan dengan anggaran memakan biaya sebesar Rp. 258.020.00.
Selanjutnya massa juga memibta dan mendesak walikota Padangsidimpuan untuk mengevaluasi total kinerja kepala dinas sosial Padangsidmpuan Sopian Sobri Lubis karena dianggap tidak becus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kadis sosial.
Kemudian dalam pernyataan sikap tersebut massa juga menuntut pihak dinas sosial agar lebih memperhatikan para penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota Padangsidimpuan.
Tidak itu saja massa juga siap mendukung Kejekasaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan agar memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum - oknum yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh dinas sosial Padangsidimpuan.
Pantauan metro-online.co aksi ujuk rasa tersebut berkhir pukul 12.45.Wib dengan kondisi berjalan dengan tertib, aman dan kondusif serta dengan pengawalan Satpol PP dan pihak kepoliasian kota Padangsidmpuan. (Syahrul)
