 |
| Suasana Halaman Parkir Kantor Gubernur Sumut |
Menurut informasi, petugas Satuan Reskrim Polrestabes Medan telah memeriksa 6 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait hilangnya uang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) itu.
Terkait peristiwa ini, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto mengaku belum memperoleh perkembangan soal kasus ini.
"Belum ada perkembangan. Iya, semalam memang sudah ada kita periksa saksi," ujar Dadang, Jumat (13/9/2019).
Disinggung soal barang bukti apa saja yang sudah diamankan, ia belum mau merahasiakannya. Namun, pihaknya memastikan telah mengamankan beberapa barang bukti.
"Kalau untuk teknisnya langsung konfirmasi ke Kasat Reskrim," katanya.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi.
"Tugas dari Aldi (ASN Pemprovsu, red) adalah mengambil uang tersebut dari bank untuk ditaruh di brankas bidang pengelolaan anggaran. Selanjutnya uang tersebut rencananya akan dibagikan ke seluruh pegawai kantor pemerintahan Provinsi Sumut sebagai bonus," katanya.
Dijelaskan Putu, uang Rp 1,6 miliar lebih merupakan uang untuk honororium kegiatan pegawai Pemprovsu tahun 2018 dalam bentuk bonus.
"Kenapa uangnya masih ditaruh di mobil? alasan Aldi adalah, akan lebih aman membawanya ke brankas di lantai dua jika kantor sudah sepi," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, seorang ASN Pemprovsu, M Aldi Budianto (40) warga Jalan Karya Dharma, Kecamatan Medan Johor dan honorer Biro Perbekalan Pemrov Sumut, dan Indrawan Ginting (36) warga Jalan Seriti 1 Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Seituan, Senin (9/9/2019) sekitar pukul 16.00 WIB, mengambil uang dari Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan sebesar Rp 1,6 miliar lebih.
Setelah mengambil uang, keduanya menuju ke lokasi parkiran bank dan meletakkan tas berisi uang di kursi belakang mobil Toyota Avanza warna silver BK 1875 ZC. Kemudian keduanya meninggalkan lokasi menuju Kantor Gubernur Sumut.
Setibanya di tujuan, keduanya memarkirkan mobil di halamat parkiran kantor Gubernur Sumut yang posisinya dekat pos sekuriti.
Mereka keluar dari mobil, lalu mengunci pintu dan berjalan menuju masjid di samping kantor untuk melaksanakan Sholat Ashar. Selesai Sholat, keduanya kembali ke parkiran untuk mengambil uang yang rencananya untuk menggaji honorer.
Namun lubang kunci pintu mobil didapati sudah rusak. Selanjutnya keduanya mengecek dan ternyata uang sudah hilang. Setelah itu, keduanya diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Medan. Sedangkan mobil yang membawa uang tersebut juga dibawa ke Mapolrestabes guna dijadikan barang bukti.
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan juga turut angkat bicara. Ia mengatakan, banyak kejanggalan dalam kronologi yang disampaikan.
Sutrisno mempertanyakan mengapa uang diambil berbarengan dengan rapat paripurna. Diketahui, Fraksi PDIP adalah fraksi yang menolak mengesahkan APBD 2019, dan saat sidang terakhir memilih walk out.
Kejanggalan pertama, kata Sutrisno, uang sebanyak itu diambil tunai sementara sekarang ini hampir seluruh transaksi dan pembayaran dilakukan elektronik. Kedua, klarifikasi yang dilakukan pihak Pemprov Sumut begitu lambat padahal punya Biro Humas.
“Kenapa baru menggelar konferensi pers besoknya? Biro Humas, kemana? Butuh satu malam untuk mengarang kronologis?” ujar Sutrisno.
Ia mencurigai jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Kabag Humas. Misalnya, uang diambil dari Bank Sumut. Kenapa begitu sampai kantor Gubernur, uangnya ditinggalkan. Alasan masuk ke kantor Gubernur untuk absensi dan Sholat juga semakin membuat bingung.
"Kan, bisa bergantian Sholatnya, biar uang tetap aman apalagi tidak pakai petugas keamanan. Ah, kita hanya bisa menduga-duga, biar polisilah yang bekerja,” imbuhnya.
Sebelumnya, menanggapi peristiwa itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah langsung menunjukkan kekecewaan. Ia meminta Inspektorat segera melakukan pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang terkait supaya diketahui letak kesalahannya dan menjadi pelajaran kedepan.
"Kejadian ini sangat mengecewakan kita semua. Saya minta Inspektorat segera bertindak sehingga semuanya jadi terang dan menjadi pelajaran,” ujarnya, Rabu (11/9/2019) kemarin. (Sdy)
Setelah mengambil uang, keduanya menuju ke lokasi parkiran bank dan meletakkan tas berisi uang di kursi belakang mobil Toyota Avanza warna silver BK 1875 ZC. Kemudian keduanya meninggalkan lokasi menuju Kantor Gubernur Sumut.
Setibanya di tujuan, keduanya memarkirkan mobil di halamat parkiran kantor Gubernur Sumut yang posisinya dekat pos sekuriti.
Mereka keluar dari mobil, lalu mengunci pintu dan berjalan menuju masjid di samping kantor untuk melaksanakan Sholat Ashar. Selesai Sholat, keduanya kembali ke parkiran untuk mengambil uang yang rencananya untuk menggaji honorer.
Namun lubang kunci pintu mobil didapati sudah rusak. Selanjutnya keduanya mengecek dan ternyata uang sudah hilang. Setelah itu, keduanya diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Medan. Sedangkan mobil yang membawa uang tersebut juga dibawa ke Mapolrestabes guna dijadikan barang bukti.
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan juga turut angkat bicara. Ia mengatakan, banyak kejanggalan dalam kronologi yang disampaikan.
Sutrisno mempertanyakan mengapa uang diambil berbarengan dengan rapat paripurna. Diketahui, Fraksi PDIP adalah fraksi yang menolak mengesahkan APBD 2019, dan saat sidang terakhir memilih walk out.
Kejanggalan pertama, kata Sutrisno, uang sebanyak itu diambil tunai sementara sekarang ini hampir seluruh transaksi dan pembayaran dilakukan elektronik. Kedua, klarifikasi yang dilakukan pihak Pemprov Sumut begitu lambat padahal punya Biro Humas.
“Kenapa baru menggelar konferensi pers besoknya? Biro Humas, kemana? Butuh satu malam untuk mengarang kronologis?” ujar Sutrisno.
Ia mencurigai jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Kabag Humas. Misalnya, uang diambil dari Bank Sumut. Kenapa begitu sampai kantor Gubernur, uangnya ditinggalkan. Alasan masuk ke kantor Gubernur untuk absensi dan Sholat juga semakin membuat bingung.
"Kan, bisa bergantian Sholatnya, biar uang tetap aman apalagi tidak pakai petugas keamanan. Ah, kita hanya bisa menduga-duga, biar polisilah yang bekerja,” imbuhnya.
Sebelumnya, menanggapi peristiwa itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah langsung menunjukkan kekecewaan. Ia meminta Inspektorat segera melakukan pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang terkait supaya diketahui letak kesalahannya dan menjadi pelajaran kedepan.
"Kejadian ini sangat mengecewakan kita semua. Saya minta Inspektorat segera bertindak sehingga semuanya jadi terang dan menjadi pelajaran,” ujarnya, Rabu (11/9/2019) kemarin. (Sdy)
