Salah satunya adalah konflik yang terjadi antara masyarakat adat Sigapiton dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
Laporan dalam bentuk surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo tersebut dibuat pada tanggal 16 September 2019 dengan nomor: 1155/PGR-YPDT/IX/2019.
Ketua Umum YPDT, Maruap Siahaan mengatakan, pembangunan di KDT cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat. Salah satunya pengerjaan jalan Nomadic Caldera Toba Escape oleh BPODT yang berujung bentrok dengan masyarakat setempat, beberapa waktu lalu.
"Surat ke Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara telah dikirimkan pada Selasa (17/9/2019). Tembusan surat dikirimkan juga kepada Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), dan Moeldoko (Kepala KSP)," ujar Maruap melalui rilis tertulis, Senin (23/9/2019).
Selain surat yang dikirimkan kepada Presiden tersebut, lanjut Maruap, YPDT juga melakukan pertemuan dengan organisasi-organisasi lain, seperti Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Forum Peduli Bona Pasogit (FPBP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Batak Center (BC), Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/9/2019) dan berlanjut dalam sebuah diskusi pada Kamis (19/9/2019) di Jakarta.
Dalam diskusi itu, dijelaskan Maruap, salah seorang pembina YPDT, KT Sirait menyampaikan bahwa rakyat Sigapiton dahulu turut memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan republik ini.
"Hal ini tidak sepantasnya jika perjuangan mereka dibalas dengan perlakuan kekerasan mengatasnamakan pembangunan pariwisata," pungkas Maruap menirukan ucapan KT Sirait. (Ril)
"Surat ke Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara telah dikirimkan pada Selasa (17/9/2019). Tembusan surat dikirimkan juga kepada Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), dan Moeldoko (Kepala KSP)," ujar Maruap melalui rilis tertulis, Senin (23/9/2019).
Selain surat yang dikirimkan kepada Presiden tersebut, lanjut Maruap, YPDT juga melakukan pertemuan dengan organisasi-organisasi lain, seperti Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Forum Peduli Bona Pasogit (FPBP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Batak Center (BC), Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/9/2019) dan berlanjut dalam sebuah diskusi pada Kamis (19/9/2019) di Jakarta.
Dalam diskusi itu, dijelaskan Maruap, salah seorang pembina YPDT, KT Sirait menyampaikan bahwa rakyat Sigapiton dahulu turut memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan republik ini.
"Hal ini tidak sepantasnya jika perjuangan mereka dibalas dengan perlakuan kekerasan mengatasnamakan pembangunan pariwisata," pungkas Maruap menirukan ucapan KT Sirait. (Ril)
