Untuk itu, FORGAMMKA akan menggelar aksi unjukrasa di Mapoldasu pada Selasa (15/10/2019).
"Kami akan melakukan unjuk rasa di Mapoldasu pada Selasa (15/10) guna meminta Kepolisian agar segera menyelesaikan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif yang diduga dilakukan anggota DPRD Kabupaten Karo,” ujar Koordinator FORGAMMKA Nhov Terakapta dan Yoki Lingga kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).
Tambah Nhov Terakapta dan Yoki Lingga, pihaknya sudah menyerahkan temuan-temuan masyarakat yang diduga disalahgunakan anggota DPRD Kabupaten Karo.
“Dengan bukti-bukti yang diberikan, kami berharap polisi sudah bisa menentukan tersangka,” tambah mereka.
Perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Karo yang diserahkan adalah selama tahun anggaran 2014 dan 2019 yang diperkirakan kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Modusnya, anggota DPRD Karo sebelum melakukan perjalanan dinas lebih dulu merekrut beberapa orang (masyarakat biasa) yang bukan anggota DPRD dengan memakai foto yang bersangkutan seolah-olah adalah anggota DPRD Karo yang asli. Kemudian berangkat beserta beberapa orang yang direkrut tersebut. KTA tersebut kemudian dipakai untuk regitrasi hotel dan check in pesawat.
“Setelah kembali, kemudian bukti-bukti pembaharan atas perjalanan menjadi bukti pertanggung jawaban perjalanan dinas. Dan itu menjadi dasar untuk laporan ke sekretaris dewan,” terang mereka.
Tambah keduanya, modus kerja perjalanan dinas fiktif tersebut sudah sering dilakukan anggota dewan, namun juga oknum DPRD lainnya yang diduga melibatkan PNS Sekretariat Dewan DPRD Karo. (ka)
Tambah Nhov Terakapta dan Yoki Lingga, pihaknya sudah menyerahkan temuan-temuan masyarakat yang diduga disalahgunakan anggota DPRD Kabupaten Karo.
“Dengan bukti-bukti yang diberikan, kami berharap polisi sudah bisa menentukan tersangka,” tambah mereka.
Perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Karo yang diserahkan adalah selama tahun anggaran 2014 dan 2019 yang diperkirakan kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Modusnya, anggota DPRD Karo sebelum melakukan perjalanan dinas lebih dulu merekrut beberapa orang (masyarakat biasa) yang bukan anggota DPRD dengan memakai foto yang bersangkutan seolah-olah adalah anggota DPRD Karo yang asli. Kemudian berangkat beserta beberapa orang yang direkrut tersebut. KTA tersebut kemudian dipakai untuk regitrasi hotel dan check in pesawat.
“Setelah kembali, kemudian bukti-bukti pembaharan atas perjalanan menjadi bukti pertanggung jawaban perjalanan dinas. Dan itu menjadi dasar untuk laporan ke sekretaris dewan,” terang mereka.
Tambah keduanya, modus kerja perjalanan dinas fiktif tersebut sudah sering dilakukan anggota dewan, namun juga oknum DPRD lainnya yang diduga melibatkan PNS Sekretariat Dewan DPRD Karo. (ka)
