Pasalnya, Wali Kota Medan bersama beberapa anak buahnya, termasuk seorang Kepala Dinas, ajudan dan protokoler turut dijaring.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan agar semangat kerja. Ia mengatakan, seluruh program kerja yang ada di APBD Pemko Medan TA 2019 dan 2020 harus dijalankan maksimal.
"Wakil Walikota dan Sekda serta pimpinan SKPD diminta harus mampu mengendalikan roda pemerintahan. Seluruh program pembangunan apalagi infrastruktur dan pelayanan masyakarat harus tetap prioritas,” ungkapnya, Sabtu (19/10/2019).
Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan kepada pejabat Pemko Medan supaya jangan ragu-ragu dalam melaksanakan penggunaan APBD sesuai yang telah disahkan.
“Jangan takut menggunakan APBD selama mengikuti peraturan, supaya pembangunan tidak terhambat,” ujar Hasyim.
Ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang, di jajaran Pemko Medan harus ada reformasi birokrasi yang dibarengi revolusi mental agar ASN Pemko Medan tidak lagi tersangkut dengan masalah hukum.
Masalah hukum beruntun terhadap 3 Wali Kota Medan, menurut Hasyim, akan berdampak nilai negatif terhadap Kota Medan. Ia berharap kedepan yang menjadi pemimpin Kota Medan adalah orang yang bersih dan terpercaya, agar tidak kembali tersangkut kasus serupa.
Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan ini juga prihatin atas kasus hukum yang menimpa Walikota Medan, Dzulmi Eldin.
“Ya, kita prihatin adanya OTT terhadap Wali Kota Medan ini. Saya kaget saat tahu dari media saat berada di Jakarta," pungkasnya. (Sdy)
