Ketua Komisi II DPRD Lukman Padang beserta anggota Komisi M.Sait Darwis Boang Manalu, Bayar Manik, Seloh Cibro, Sabar Manik, Hotma Tumanggor langsung turun ke lokasi proyek untuk mengecek realisasi pembangunan sejauh mana progress pekerjaan dan kwalitas bangunan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor.
Dari hasil pantauan, beberapa proyek pembangunan seperti peningkatan jalan Teraju-Klohi-Rih Mbellang-Kecupan sekitar 7 Milyar yang dikerjakan CV H.Simon, pembangunan jalan alternatif Tinada-Pronggil 1,2 Milyar dikerjakan CV Wira Dita dan pembangunan jalan alternatif menuju Pasar Klohi 1,4 Milyar yang dikerjakan CV Patriot Abadi dinilai banyak temuan.
Lukman Padang selaku Ketua Komisi II DPRD Pakpak Bharat, mengakui bahwa dari hasil kunjungan yang dilakukan ke lapangan menemukan beberapa masalah terkait adanya dugaan Mark Up dan kwalitas tidak sesuai dari pembangunan proyek tersebut.
"Dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan ke lapangan, kita melihat kwalitas pengerjaan tidak sesuai dan pembayaran termin yang dibayarkan tidak sesuai progres dan terkesan ada kerjasama antara pihak ketiga dan dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)," ujar Lukman.
Menurutnya, kalau ditinjau dari sisi kwalitas pengerjaannya bisa dibilang amburadul. Hal ini terjadi karena banyak faktor seperti konsultan perencana.
"Konsultan perencanaan tidak matang melakukan perencanaan. Seharusnya sebelum melakukan pembangunan, konsultan melakukan perencanaan yang matang dulu agar nantinya pembangunan dapat maksimal," ungkapnya.
Faktor lain, menurutnya, ini tidak terlepas dari kelemahan Pj Bupati, dimana tidak langsung menangani dan ikut memperhatikan hal ini.
"Kedepannya kami juga akan mendorong PJ Bupati Pakpak Bharat agar memperdayakan konsultan lokal, konsultan lokal kita tidak kalah dari konsultan luar. Dari dulu kita pakai konsultan dari luar Pakpak Bharat, hasilnya sama saja seperti ini," kesalnya.
Dari hasil tinjauan ini, Komisi II akan merapatkan kembali hasil temuan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPRD Pakpak Bharat.
"Seterusnya pimpinan DPRD dan seluruh anggota juga akan menyerahkan kepada penegak hukum. Selain itu kita juga akan undang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memeriksa kembali mana saja titik-titik pembangunan proyek tersebut yang terindikasi ada dugaan korupsinya," sebutnya.
"Kami meminta kepada seluruh masyarakat agar ikut mengawal pembangunan yang ada di Pakpak Bharat, agar nantinya pembangunan dapat berjalan dengan baik dan bukan seolah-olah menjadi lahan korupsi," pungkasnya. (Janiper)
