Demikian dikatakan beberapa warga Dusun Pante Gadung kepada Metro-online.co, Senin (25/5/2020).
Dikatakan warga yang enggan menyebutkan namanya ini, Kadus berinisial S melakukan penyunatan dana BST sebessr 100 ribu rupiah dari 39 KK yang menerima, dengan dalih untuk uang minyak mobil.
Menyikapi hal tersebut, Tokoh Masyarakat Mardiono (49) warga Desa Bukit mas, Kecamatan Besitang angkat bicara.
"Presiden Joko Widodo telah menegaskan dalam surat edarannya mengenai sanksi atas siapapun yang mempermainkan dana bantuan Covid-19 pada Jumat 24 April 2020 lalu, Bunyi dalam surat tersebut bahwa bilamana terdapat penyalahgunaan dana Covid-19, atau menyalurkan bantuan tidak tepat sasaran, RT, RW, Kepala Desa, Bupati/Walikota dan bahkan gubernur akan dihukum seumur hidup sesuai hukuman para koruptor," ujar Mardiono.
Yang lebih mengerikan lagi, kata Mardiono, ada beberapa warga miskin yang tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah dan malah tertinggal oleh petugas pendata dari pemerintahan desa.
Sementara anak sang Kepala Dusun yakni Edi mendapat bantuan BLT sebesar 600 ribu rupiah.
"Semua warga disini tau kalau Edi itu anak kepala dusun dan tergolong orang kaya. Buktinya dia memiliki rumah gedung dan mobil," ungkapnya.
Tokoh masyarakat ini meminta agar pihak penegak hukum memproses dan menangkap oknum Kadus yang telah melakukan penyunatan hak warga miskin.
"Saya minta Kepala Desa agar mencopot Kepala Dusun Pante Gadung," tegas Mardiono.
Sementara, Kepala Desa Bukit mas, Kecamatan Besitang Wahid saat dikonfirmasi Metro-online.co melalui selular mengaku tidak mengetahui penyunatan BST tersebut.
"Saya tidak tau di Dusun Pante Gadung ada penyunatan 100 ribu rupiah per KK oleh kepala dusun, dan tidak ada koordinasi dari masyarakat ke saya," ucap Wahid.
Sementara itu, Camat Besitang Kabupaten Langkat Ibnu Hajar juga mengaku tidak mengetahui hal itu.
"Saya tidak dapat kabar. Kalau memang benar itu adanya saya akan berkoordinasi ke kepala desa agar kroscek ke dusun tersebut," ucap Ibnu hajar. (Lkt-1)
