"Tidak ada masalah pelaksana pilkada serentak tetap dilaksanakan tetapi harus sesuai dengan standar operasional dengan mengutamakan protokol kesehatan karena kalau mau ditunggu Pandemi Covid-19 ini sampai kapan," katanya, Sabtu (30/5/2020).
Dikatakannya, penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tidak memiliki kepastian hukum, Kecuali nanti terjadi pandemi covid-19 yang lebih hebat lagi bisa saja dihentikan.
"Kalau memang seperti ini keadaannya, lanjutkan saja pilkada tidak ada masalah tetapi pemilihan tetap harus menggunakan standar protokol pencegahan virus Covid-19, misalnya penyediaan disinfektan, masker, dan hand sanitizer," imbuhnya.
Anggota DPRD Sumut ini juga mengatakan pemerintah pusat dan DPR RI juga sudah mengkaji secara mendalam pelsanaan Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19.
Menurutnya, untuk menghindari penyebab Covid-19 sebaiknya pendaftaran calon kepala daerah ke Kantor Komisi Pemilihan Umum nantinya tidak perlu ada pergerakan massa yang berlebihan cukup pimpinan partai politik pendukung dan pengusung.
"Tidak usah ada pergerakan massa waktu pendaftaran nanti. Kampanye juga kalau bisa tertutup dan dilakukan dari rumah ke rumah, tapi tetap harus menggunakan standar kesehatan," tandasnya. (Ismail)
