 |
| Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Tebingtinggi Mangatur Naibaho, saat membaca pandangan terhadap sejumlah OPD yang kurang maksimal. |
Pandangan akhir itu diungkapkan Fraksi PDIP melalui juru bicara Mangatur Naibaho, F-NasDem melalui Abdul Rahman dan F-Golkar melalui Martin Hutahaean, F-Gerindra melalui Imam Anshori Nasution, F-Demokrat Amanat Keadilan melalui Fahmi Tanjung dan F-Nurani Kebangsaan melalui Kaharuddin Nasution.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tebingtinggi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang LKPj APBD TA 2019 yang dipimpin Ketua DPRD Basyaruddin Nasution didampingi Wakil Ketua DPRD HM Azwar dan Iman Irdian Saragih, serta dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar, Kepala Kejari Mustaqpirin dan lainnya di kantor DPRD Tebingtinggi, Kamis (18/6/2020).
Mangatur Naibaho saat membaca pandangan akhir Fraksi PDIP meminta kepada Dinas Kesehatan terkait program kerja yang tidak dilaksanakan karena tidak termasuk di E-Katalog agar diajukan kembali di R-APBD tahun yang akan datang.
"Kami berharap Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane untuk bekerjasama dengan baik dalam hal pelayanan kesehatan, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu," ujar Mangatur Naibaho.
Fraksi PDIP, lanjut Naibaho, mengingatkan kembali RSUD Kumpulan Pane agar segera menggunakan alat kesehatan khususnya alat THT yang sudah dibeli pada tahun 2019.
Diketahui, alat THT yang dibeli seharga milyaran rupiah itu hingga kini belum dioperasikan.
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta kepada Dinas Perhubungan memperhatikan retribusi parkir yang tidak memenuhi target dan diduga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami berharap dalam tahun yang akan datang retribusi parkir agar diupayakan dengan serius supaya memenuhi target guna meningkatkan PAD," ungkapnya.
Kemudian, lanjut Mangatur, Fraksi PDIP juga meminta Dinas Perhubungan memaksimalkan Terminal Bandar Kajum yang dinilai kurang berfungsi.
"Kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU), kami mengingatkan masih banyak jalan-jalan kota yang rusak dan tidak layak. Kami harap diprioritaskan perbaikan jalan," katanya.
Terakhir, Fraksi PDIP meminta Dinas Pertanian agar memaksimalkan balai benih ikan untuk menghasilkan bibit ikan yang berkualitas, sehingga dapat dipasarkan untuk meningkatkan PAD.
"Atas dasar itu, perlunya Dinas Pertanian mempunyai tenaga ahli pengembangan bibit ikan tersebut," ucap Mangatur.
Kemudian, F-NasDem melalui juru bicara Abdul Rahman dan fraksi lainnya juga menyoroti sejumlah permasalahan OPD, termasuk pelayanan RSUD Kumpulan Pane.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih atas pandangan akhir fraksi-fraksi ini.
"Saya berharap kedepan kerjasama eksekutif dan legislatif semakin baik," ujar Umar yang dtutup dengan penandatanganan Ranperda menjadi Perda Kota Tebingtinggi. (Sdy)
"Kami berharap Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane untuk bekerjasama dengan baik dalam hal pelayanan kesehatan, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu," ujar Mangatur Naibaho.
Fraksi PDIP, lanjut Naibaho, mengingatkan kembali RSUD Kumpulan Pane agar segera menggunakan alat kesehatan khususnya alat THT yang sudah dibeli pada tahun 2019.
Diketahui, alat THT yang dibeli seharga milyaran rupiah itu hingga kini belum dioperasikan.
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta kepada Dinas Perhubungan memperhatikan retribusi parkir yang tidak memenuhi target dan diduga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami berharap dalam tahun yang akan datang retribusi parkir agar diupayakan dengan serius supaya memenuhi target guna meningkatkan PAD," ungkapnya.
Kemudian, lanjut Mangatur, Fraksi PDIP juga meminta Dinas Perhubungan memaksimalkan Terminal Bandar Kajum yang dinilai kurang berfungsi.
"Kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU), kami mengingatkan masih banyak jalan-jalan kota yang rusak dan tidak layak. Kami harap diprioritaskan perbaikan jalan," katanya.
Terakhir, Fraksi PDIP meminta Dinas Pertanian agar memaksimalkan balai benih ikan untuk menghasilkan bibit ikan yang berkualitas, sehingga dapat dipasarkan untuk meningkatkan PAD.
"Atas dasar itu, perlunya Dinas Pertanian mempunyai tenaga ahli pengembangan bibit ikan tersebut," ucap Mangatur.
Kemudian, F-NasDem melalui juru bicara Abdul Rahman dan fraksi lainnya juga menyoroti sejumlah permasalahan OPD, termasuk pelayanan RSUD Kumpulan Pane.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih atas pandangan akhir fraksi-fraksi ini.
"Saya berharap kedepan kerjasama eksekutif dan legislatif semakin baik," ujar Umar yang dtutup dengan penandatanganan Ranperda menjadi Perda Kota Tebingtinggi. (Sdy)
