Pasalnya, shelter yang digunakan sebagai tempat pengananan para ODP untuk diisolasi terkesan kurang perhatian dari Pemerintah setempat.
Hal tersebut tampak jelas terlihat, ketika wartawan Metro-online.co meninjau langsung ke Shelter Blang Adoe.
Saat memasuki halaman depan Shelter Blang Adoe, langsung dijamu dengan pemandangan yang tidak sedap, serta dibentangi oleh halaman luas tidak terurus, dimana rumput ilalang yang tumbuh menyelimuti halaman tempat karantina membuat sedikit seram untuk dimasuki. Apalagi beberapa waktu lalu ditemukan seekor ular di halaman tersebut.
Sekilas Metro-online.co berbincang dengan penjaga Pos Covid-19 yang sedang bertugas. Selanjutnya tim yang tergabung dari beberapa media, terus menyusuri halaman shelter dan satu persatu barak eks rohingya ditelusuri utuk dokumentasi.
Namun tidak ada yang spesial dari tempat yang katanya menghabis dana rehab sampai 785 juta itu. Terlihat pemandangan baru dari shelter itu hanya pagar seng, sekatan kamar dengan triplek dan penerangan seadanya.
Bahkan didalam kamar tersekat itu tidak terdapat tempat tidur dan fasilitas apa-apa.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, rehab Shelter Blang Adoe dibawah tanggung jawab Dinas BPBD yang dipimpin Amir Hamzah.
Sementara kedudukan Dinas BPBD dalam Gugus Covid-19 Aceh Utara sebagai Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Covid-19.
Dalam wawancara, Amir Hamzah menyampaikan secara terbuka kepada wartawan bahwa sanya selain biaya rehab shelter yang telah menelan anggaran sekitar Rp.785 juta rupiah, pihaknya juga menerima dana operasional selama 3 bulan berjumlah Rp. 384 juta rupiah (Untuk biaya penyebaran informasi, konsumsi dan sektariat).
Kemudian, untuk peralatan pencegahan Covid-19 berjumlah Rp.166 juta rupiah termasuk didalamnya untuk beli masker, disinfektan dan sebagainya.
Jadi secara keseluruhan selama 3 bulan Dinas BPBD mengelola anggaran Covid-19 berjumlah Rp. 1.335.000.000.
"Untuk rehab Posko Penanganan Bencana secara keseluruhan selama 3 bulan, Dinas BPBD menerima anggaran covid 19 berjumlah Rp.1.335.000.000," ujar Amir Hamzah diruangannya, Senin (8/6/2020).
Namun, fakta di lapangan sangat berbeda. Selain ketidaksesuaian anggaran yang dihabiskan untuk rehab Shelter Blang Adoe, bahkan terhembus kabar miring dari masyarakat diduga sebagian seng untuk memagari shelter tersebut masih tersangkut dengan pihak ketiga.
Terlepas dari kebenaran itu, dimana petugas penjaga Posko Covid-19 Blang Adoe, sejauh ini pun belum mendapatkan perhatian apa-apa dari pemerintah, padahal mereka sudah bertugas lebih kurang 2 bulan.
Berdalih sebagai relawan, tak bisa dipungkiri, mereka juga punya tanggung jawab untuk keluarga, mereka meninggalkan kepentingan pribadi dan bertaruhnya untuk kemanusian.
Tentunya hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat, apalagi dana tersedia. Kemakmuran pekerja diperhatikan lebih dulu, sebagai garda terdepan pencegahan Pandemi Covid-19 ini.
Salah seorang petugas posko, Tgk Halim Mt Pasee saat diwawancarai media, mengatakan pihaknya belum mendapatkan bantuan apa-apa.
Selain nasi yang sediakan 4 bungkus setiap waktu, untuk kopi dan lainnya mereka membelinya dengan biaya sendiri.
"Sejauh ini kami belum mendapatkan biaya apa-apa dari pemerintah, selain komsumsi nasi sebanyak 4 bungkus setiap waktu, untuk 4 orang petugas jaga, informasinya yang kami dengar akan disalurkan tapi tidak tau pasti," ucapnya.
Halim menyayangkan untuk rekan-rekannya yang bertempat jauh, bahkan ada yang dari Kota Langsa datang untuk berjaga di posko.
"Kasihan kalau tidak dapat apa-apa," ujar Tgk Halim, Senin (8/6/2020). (alman)
