Demikian ditegaskan Tokoh Pemuda Deliserdang, OK Muhammad Hatta, Selasa (2/6/2020). Dikatakannya, kerusakan jalan itu sudah terjadi sejak 3 tahun belakangan. Padahal, sejak dialihkannya jalan tersebut dari Kabupaten Deliserdang ke Pemprovsu belum juga upaya perbaikan, sehingga kerusakan jalan semakin parah.
"Kita terus mendesak agar Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk memperhatikan akses jalan Hamparan Perak yang sudah rusak parah. Kemarin janji pada pertengahan tahun ini segera diperbaiki, tapi sampai saat ini belum ada tanda - tanda," ujar Hatta.
Dampak dari kerusakan jalan itu, katanya, telah menggangu sektor perekonomian, distribusi barang dan kelancaran arus lalu lintas. Sehingga, masyarakat sangat berharap perlintasan yang menghubungkan Medan-Binjai segera diperbaiki.
"Kita berharap, jalan itu segera diperbaiki. Pemerintah telah berjanji untuk memperbaiki jalan itu, jangan lagi ada alasan penundaan perbaikan jalan tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, lanjut Hatta, ada komitmen yang sudah disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan itu pada bulan depan Juni. Ia berharap janji yang sudah disepakati jangan lagi ditunda.
"Pada akhir 2019 lalu, masyarakat sempat melakukan aksi blokir jalan, menuntut agar jalan itu segera diperbaiki. Kita tidak ingin aksi demo terulang lagi. Harapannya, dalam waktu dekat sudah ada tahap perabikan di jalan tersebut," pungkas Hatta.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Deliserdang, M Adami ini juga meminta agar perbaikan jalan yang rusak sepanjang 4 km itu tidak hanya sebatas wacana saja. Sebab, akses jalan yang menghubungkan Kabupaten-Kota merupakan jalur transpotasi utama perekonomian bagi masyarakat Hamparan Perak.
"Yang jelas, akibat jalan itu rusak, secara ekonomi sangat mempengaruhi. Jadi, kita minta agar perbaikan itu disegerakan sesuai harapan yang diinginkan masyarakat dengan melebarkan dan membangun secara permanen beton," ungkap Adami.
Apabila perbaikan jalan itu ditunda, lanjut Adami, bakal menimbulkan kekecewaan besar dirasakan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak serius membangun infrastruktur di Kecamatan HamparannPerak.
"Sejauh ini, kita memang belum mendengar proses anggaran untuk perbaikan jalan itu, yang jelas kalau jalan itu gagal diperbaiki, saya bersama masyarakat akan melakukan musyawarah untuk mendesak kembali agar jalan itu diperbaiki," tegasnya. (Mu-1)
"Kita berharap, jalan itu segera diperbaiki. Pemerintah telah berjanji untuk memperbaiki jalan itu, jangan lagi ada alasan penundaan perbaikan jalan tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, lanjut Hatta, ada komitmen yang sudah disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan itu pada bulan depan Juni. Ia berharap janji yang sudah disepakati jangan lagi ditunda.
"Pada akhir 2019 lalu, masyarakat sempat melakukan aksi blokir jalan, menuntut agar jalan itu segera diperbaiki. Kita tidak ingin aksi demo terulang lagi. Harapannya, dalam waktu dekat sudah ada tahap perabikan di jalan tersebut," pungkas Hatta.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Deliserdang, M Adami ini juga meminta agar perbaikan jalan yang rusak sepanjang 4 km itu tidak hanya sebatas wacana saja. Sebab, akses jalan yang menghubungkan Kabupaten-Kota merupakan jalur transpotasi utama perekonomian bagi masyarakat Hamparan Perak.
"Yang jelas, akibat jalan itu rusak, secara ekonomi sangat mempengaruhi. Jadi, kita minta agar perbaikan itu disegerakan sesuai harapan yang diinginkan masyarakat dengan melebarkan dan membangun secara permanen beton," ungkap Adami.
Apabila perbaikan jalan itu ditunda, lanjut Adami, bakal menimbulkan kekecewaan besar dirasakan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak serius membangun infrastruktur di Kecamatan HamparannPerak.
"Sejauh ini, kita memang belum mendengar proses anggaran untuk perbaikan jalan itu, yang jelas kalau jalan itu gagal diperbaiki, saya bersama masyarakat akan melakukan musyawarah untuk mendesak kembali agar jalan itu diperbaiki," tegasnya. (Mu-1)
