Menurutnya, sampai saat ini jumlah pasien terpapar akibat Covid-19 cenderung mengalami peningkatan yang cukup serius. Disebabkan karena pemerintah mencla-mencle alias tidak serius menangani wabah Covid-19.
"Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini harus ditunda dan dikaji ulang," ucapnya, Senin (1/6/2020) siang.
Sani mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak tidak mesti dilaksanakan di tahun 2020 dan masih bisa dimundurkan demi kepentingan masyarakat banyak. Jangan hanya gara-gara nafsu serakah untuk memimpin, nyawa masyarakat diabaikan.
"Kalau memang KPU bersikeras kepala juga untuk ngotot melaksanakan pilkada serentak dimana di bulan 12 ini masih tetap mewabah Covid-19 ini maka kami tekankan kepada mereka untuk mengikuti protokoler-protokoler kesehatan," ucapnya.
Sani menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus mengatur tata cara kampanye yang dilakukan calon kepala daerah agar sesuai dengan protokoler kesehatan.
"Belum lagi masalah tahapan-tahapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada harus disesuaikan dengan protokoler-protokoler kesehatan," tandasnya. (Ismail)
