Kerjasama ini guna menjamin pelaksanaan dalam berbagai kegiatan maupun tugas-tugas agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Kegiatan ditandai dengan penandatanganan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Tebingtinggi Rusmiyati Harahap, dengan Kepala Kejari (Kajari) Tebingtinggi Mustaqpirin.
Mustaqpirin menjelaskan bahwa kerjasama ini sebagai bentuk fungsi dan peran jaksa sebagai pengacara negara.
"Fungsi dan peran jaksa adalah pengacara negara. Selain mempunyai tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana, Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)," ujarnya.
Menurutnya, pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada saat penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
Materi yang diberikan oleh JPN antara lain berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam kontrak pengadaan, termasuk aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi.
"Pentingnya pengenalan dan pemahaman aspek-aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi berpengaruh pada tataran pelaksanaan pekerjaan konstruksi, aspek-aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi memegang peranan penting untuk tercapainya pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna," kata Mustaqpirin.
Meskipun pekerjaan konstruksi lebih dominan berkaitan dengan aspek teknik yang akan dikerjakan oleh para insinyur, lanjut Mustaqpirin, namun dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi, aspek-aspek hukum juga memegang peranan yang besar dan perlu dipertimbangkan serta dirumuskan dalam penyusunan kontrak.
"Intinya, Kejaksaan siap mendampingi proyek-proyek strategis di Dinas PUPR Kota Tebingtinggi. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan potensi masalah hukum yang timbul dari konflik yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap terlambatnya penyerapan anggaran," ungkapnya.
Sementara, Kadis PUPR Tebingtinggi Rusmiyati Harahap berharap kepada Kejari Tebingtinggi untuk mendampingi beberapa proyek strategis di Kota Tebingtinggi.
"Hal itu untuk menjaga agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik," kata Rusmiyati. (Sdy)
Menurutnya, pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada saat penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
Materi yang diberikan oleh JPN antara lain berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam kontrak pengadaan, termasuk aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi.
"Pentingnya pengenalan dan pemahaman aspek-aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi berpengaruh pada tataran pelaksanaan pekerjaan konstruksi, aspek-aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi memegang peranan penting untuk tercapainya pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna," kata Mustaqpirin.
Meskipun pekerjaan konstruksi lebih dominan berkaitan dengan aspek teknik yang akan dikerjakan oleh para insinyur, lanjut Mustaqpirin, namun dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi, aspek-aspek hukum juga memegang peranan yang besar dan perlu dipertimbangkan serta dirumuskan dalam penyusunan kontrak.
"Intinya, Kejaksaan siap mendampingi proyek-proyek strategis di Dinas PUPR Kota Tebingtinggi. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan potensi masalah hukum yang timbul dari konflik yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap terlambatnya penyerapan anggaran," ungkapnya.
Sementara, Kadis PUPR Tebingtinggi Rusmiyati Harahap berharap kepada Kejari Tebingtinggi untuk mendampingi beberapa proyek strategis di Kota Tebingtinggi.
"Hal itu untuk menjaga agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik," kata Rusmiyati. (Sdy)
